BERITA JAKARTA – Akhir-akhir ini muncul kembali perdebatan soal polarisasi dan politik identitas. Tidak hanya diperdebatkan, tetapi juga muncul himbauan dan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mencegah politik identitas dan polarisasi menjelang Pemilu 2024.
“Bahkan pada momentum Peringatan HUT ke-76 Bhayangkara di Akademi Kepolisian Semarang, 5 Juli 2022, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, Polarisasi tidak boleh lagi terjadi pada Pilpres, Pileg dan Pilkada serentak 2024,” ungkap Koordinator Siaga 98, Hasanuddin, Selasa (5/7/2022).
Dikatakan Hasanuddin, peristiwa ini tentu positif bagi stabilitas politik dan kualitas pelaksanaan pemilu 2024. Jika semua pihak dapat menarik pelajaran terhadap peristiwa luar biasa paska kekalahan Prabowo Subianto dalam Pemilu 2019.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yaitu, sambung Hasanuddin, keputusan bergabungnya Prabowo Subianto dalam Pemerintahan Jokowi sebagai mengakhiri polarisasi, maka patutlah sikap ini menjadi contoh dan tauladan kenegaraan bahwa politik pemilu ditujukan pada kepentingan bangsa dan negara.
“Meski diketahui bahwa sikap Prabowo Subianto ini kemudian menuai kritik dari sebagian para pendukungnya pada saat itu, maupun sebagian pihak pendukung Jokowi,” sebutnya.
Namun demikian, lanjut Hasanuddin, Prabowo Subianto membuktikan selain sikap kenegarawanannya, juga loyalitasnya pada Presiden Jokowi selama pemerintahannya patutlah diapresiasi.
“Tidak ada kasak kusuk, manuver politik dan politik dua kaki prabowo dalam Kabinet Jokowi. Loyal dan tegak lurus. Dari sikap inilah, kita harus menarik pelajaran bahwa ada optimisme dalam pemilu 2024, bahwa kenegarawanan elit politisi penting untuk mengakhiri polarisasi dan politik identitas,” tegas dia lagi.
Sebab tambah Hasanuddin, polarisasi dan politik identitas bukanlah produk arus bawah pemilih, melainkan elit politik. Dia berpandangan bahwa himbauan Kapolri tersebut sesungguhnya untuk elit politisi, bukan arus bawah pemilih. (Sofyan)
