BERITA BEKASI – Badan Kepegawaian dan Pengebangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, telah melaksanakan Uji Kompetensi Pejabat Eselon II, Kamis (2/5/2024) lalu.
Sekurangnya, ada 10 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengikuti Uji Kompetensi sesuai surat Nomor: 800.1.3.3/2487/BKPSDM.Adap tertanggal 24 April 2024.
Dalam surat itu, ke-10 Kepala OPD akan dinilai kompetensinya sesuai dengan target dan capaian kinerja yang tertuang dalam surat perjanjian kerja serta wawancara.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen Aliansi Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH), Heru Purwoko mengapresiasi Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
“Ya….harusnya begitu, bukan menempatkan orang berdasarkan selera, kepentingan atau keluarga, tapi sesuai dengan kompetensi,” tegas Heru kepada Matafakta.com, Senin (6/5/2024).
Sehingga, kata Heru, roda kepemerintahan daerah bisa berjalan dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga capaian sesuai target.
“Memasuki triwulan ke-4 tahun 2023 target PAD Kota Bekasih masih jeblok dari target yang sudah ditetapkan Rp5.933.765.026.438 atau naik 11 persen dari APBD 2022 sebesar Rp5.302.717.375.607,” jelasnya.
Bukan hanya target PAD, lanjut Heru, serapan melewati triwulan ke III, penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi sebesar Rp6,3 triliun Tahun Anggaran 2024 baru mencapai 13.89 persen.
“Realisasi tersebut masih sangat rendah dibandingkan awal tahun triwulan pertama pada Tahun Anggaran 2023 yang mencapai 25.25 persen,” jelasnya.
Realisasi penyerapan anggaran pada triwulan pertama pada APBD murni Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 per 15 April, baru mencapai sebesar Rp885,50 miliar atau sekitar 13,89 persen dari total nilai belanja Rp6,3 triliun.
“Ini bunyi keterangan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi pada Kementrian Keuangan RI Tahun Anggaran 2024 lho,” ungkap Heru.
Dari grafis tersebut, tambah Heru, menggambarkan penurunan yang sangat signifikan terhadap kinerja Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
“Kalau tidak salah seperti Bapenda dan Kepala Bidang yang diposisikan mantan Plt Walikota Bekasi sebelum habis masa jabatannya sebulan definitif jadi Walikota. Waktu segitu gimana pertimbangan menempati orang,” pungkas Heru. (Dhendi)
