BERITA SUKABUMI – SIMPUL Sukabumi telah melakukan aksi penyampaian aspirasi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Dalam aksinya, SIMPUL menyoroti pengelolaan anggaran survei jalan dan jembatan di tengah kebijakan efisiensi serta dugaan penyimpangan dalam kegiatan Irigasi Cicatih, Kecamatan Cikembar.
Survei Jalan Dipertanyakan di Tengah Efisiensi
Salah satu sorotan utama SIMPUL Sukabumi adalah kegiatan survei jalan dan jembatan yang dinilai perlu dievaluasi, khususnya apabila terdapat dugaan pendataan atau survei terhadap objek yang sama secara berulang.
Kordinator Simpul Sukabumi, Norman Irawan mempertanyakan, efektivitas penganggaran survei tersebut ditengah kebijakan efisiensi anggaran.
Padahal, pemetaan kebutuhan jalan dan jembatan dapat dihimpun melalui Musrenbang, aspirasi DPRD, maupun laporan masyarakat.
“Setelah kebutuhan dan lokasi teridentifikasi, verifikasi lapangan dapat dilakukan oleh tenaga teknis internal Dinas Pekerjaan Umum dengan memanfaatkan data teknis dan inventarisasi infrastruktur yang telah dimiliki Pemerintah Daerah,” terang Norman, Kamis (17/9/2026).
Oleh karena itu, SIMPUL Sukabumi meminta penjelasan apakah kegiatan survei yang dianggarkan tersebut benar-benar memiliki kebutuhan dan output yang berbeda atau terdapat pekerjaan yang berpotensi tumpang tindih dengan data dan kegiatan sebelumnya.
“Ditengah efisiensi anggaran, Simpul menilai setiap belanja harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, output yang terukur serta manfaat yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dugaan Penyimpangan Irigasi Cicatih
Selain persoalan survei, SIMPUL Sukabumi juga menyoroti kegiatan Irigasi Cicatih Cikembar yang masih perlu diverifikasi. Pekerjaan tersebut ditargetkan selesai tahun 2022 silam dengan anggaran sekitar Rp8-9 miliar.
Namun, sambung Norman, pada tahun-tahun berikutnya masih terdapat penganggaran yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
“Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai status penyelesaian pekerjaan, nilai kontrak, realisasi pembayaran, progres fisik, volume pekerjaan serta dasar munculnya kembali anggaran pada tahun-tahun berikutnya,” cetus Norman.
Norman menegaskan, SIMPUL Sukabumi menduga terdapat potensi penyimpangan yang perlu diperiksa, termasuk kemungkinan ketidaksesuaian antara kontrak, pembayaran, progres, volume, kualitas dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan.
Dugaan Keterkaitan Bupati Saat Menjabat Kepala Dinas PU
SIMPUL Sukabumi juga meminta penelusuran terhadap dugaan keterkaitan Bupati Sukabumi, Asep Japar dalam rangkaian kegiatan Irigasi Cicatih pada saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Sukabumi.
“SIMPUL Sukabumi tidak menyimpulkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Namun, periode tersebut perlu ditelusuri berdasarkan dokumen dan kewenangan masing-masing pihak, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan hingga pembayaran,” ucapnya.
Norman menyebutkan, SIMPUL meminta agar seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam kegiatan tersebut diperiksa berdasarkan bukti dan dokumen yang sah.
Penyegelan Simbolis
Dalam aksi tersebut, SIMPUL Sukabumi juga melakukan penyegelan simbolis di bagian depan Gedung Dinas Pekerjaan Umum sebagai bentuk kritik dan penegasan perlunya evaluasi terhadap kinerja serta pengelolaan anggaran Dinas PU.
Tulisan yang dipasang berbunyi: “GEDUNG INI DALAM PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM”. Penyegelan tersebut merupakan simbol penyampaian aspirasi dan fungsi kontrol sosial.
“SIMPUL Sukabumi meminta keterbukaan terkait anggaran survei jalan dan jembatan, daftar objek dan hasil survei, serta seluruh dokumen terkait kegiatan Irigasi Cicatih, termasuk kontrak, pembayaran, progres, volume, kualitas pekerjaan dan dasar penganggaran pada tahun-tahun berikutnya,” cetus Norman lagi.
SIMPUL Sukabumi menegaskan, bahwa seluruh dugaan tersebut perlu diuji melalui keterbukaan data, evaluasi, audit dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
“Aksi ini dilakukan dalam rangka menyampaikan aspirasi dan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pengelolaan anggaran serta kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya. (Eka Lesmana)
