Akhirnya, LSM LIAR Laporkan Bawaslu dan KPU Kabupaten Bekasi ke DKPP

- Jurnalis

Rabu, 27 Maret 2024 - 16:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LSM LIAR Saat di Kantor DKPP Pusat

LSM LIAR Saat di Kantor DKPP Pusat

BERITA BEKASI – Akhirnya, laporan Lembaga Independen Anti Rasuah (LIAR) sampai ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pusat, Rabu (27/3/2024).

LIAR melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, lantaran tidak berjalannya sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Pemilu.

“Kinerja Bawaslu dan KPU Kabupaten Bekasi tidak profesional sebagai pihak penyelenggara ditingkat daerah khususnya di Kabupaten Bekasi,” terang Ketua Umum LSM LIAR, Nofal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Nofal menduga, adanya unsur kesengajaan melindungi atau menutupi status terlapor hingga tidak berjalannya laporan masyarakat terkait adanya dugaan money politik tersebut dilapangan.

“Sudah kita berikan informasi awal dugaan politik uang yang terjadi di salah satu wilayah yang dilakukan sejumlah Caleg DPRD tingkat Kabupaten maupun DPR RI,” tegas Nofal.

Namun, kata Nofal, Bawaslu Kabupaten Bekasi tidak menghiraukan informasi tersebut bahkan hingga terjadi penolakan terhadap laporan resmi masyarakat yang disertakan dengan sejumlah bukti.

“Alasannya, laporan tidak memenuhi syarat formal, karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Padahal informasi awal sudah diberikan, tapi ngak bergerak juga,” sindir Nofal.

Dikatakan Nofal, kalau memang Bawaslu bekerja secara profesional sejak awal informasi tersebut sudah pasti akan ditelusuri dan berkordinasi kepada pemberi informasi.

Baca Juga :  Nitizen Soroti Rumah Presiden PKS Saat Dikunjungi Anies Baswedan

“Bahkan kejadian money politik itu, ke-esokan harinya langsung diberitakan media online Matafakta.com yang seharusnya mereka sudah bergerak dan tidak hanya menunggu laporan,” tutur Nofal.

Kalau hanya menunggu, kata Nofal, laporan tentunya harus mempersiapkan bukti dan saksi yang tidak mudah, karena perlu waktu untuk mencari warga atau masyarakat yang bersedia bersaksi.

“Memang bisa laporan tanpa bukti dan saksi yang menerima dan mengetahui kejadian itu. Atau bisa mereka tidak dihadirkan,” tanya Nofal.

Nofal menuding, Bawaslu sengaja berlindung pada Undang-Undang (UU) Nomor: 7 tahun 2017 Pasal 454 ayat (5) yang menjelaskan:

“Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 hari sejak ditemukannya dugaan pelanggara Pemilu”.

Masih kata Nofa, KPU Kabupaten Bekasi juga bekerja tidak professional. Pasalnya, sejumlah Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang mendaftar bisa tidak ada riwayat pekerjaan alias pengangguran.

“Bahkan diketahui ada salah satu pegawai BUMD dan ada seorang Pengacara aktif tetap bisa mengikuti kontestasi politik tanpa mengikuti aturan atau mekanisme UU. Ini aneh,” ujar Nofal.

Selain itu, lanjut Nofal, lantaran ramainya pemberitaan di media online terkait kecurangan-kecurangan pergeseran suara hingga perpindahan suara terjadi disejumlah Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Bekasi.

Baca Juga :  Soal Mutasi, AMPUH: Bawaslu Kota Tak Perlu Ingatkan Pj Walikota Bekasi

“Kita LSM LIAR langsung melakukan investigasi pengumpulan sejumlah data C hasil dan C Plano apakah benar terjadi pergeseran suara disejumlah Dapil,” ungkapnya.

Namun ketika dirinya bersama sejumlah pengurus LSM LIAR ingin mendapatkan data tersebut sangat sulit, bahkan terkesan ditutup tutupi.

“Bawaslu hanya memberikan sebagian data dengan alasan bahwa mereka juga tidak memiliki data seluruhnya,” jelas Nofal.

“Bawaslu sebagai Pengawas kok bisa tidak memiliki kelengkapan data. Anehnya lagi KPU Kabupaten Bekasi pun memberikan informasi data yang menyesatkan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, tambah Nofal, hari ini kami melaporkan Bawaslu dan KPU Kabupaten Bekasi ke DKPP dengan sejumlah alat bukti laporan, tanda terima laporan hingga surat jawaban serta saksi-saksi yang sudah dipersiapkan.

“Semua sudah kami siapkan, tinggal nanti kewenangan DKPP melalui Majelis yang mempertimbangkan itu semua,” tutur Nofal.

Kami berharap, kinerja para penyelenggara seperti ini dapat di evaluasi dan para Caleg yang diduga telah melanggar aturan dapat ditindak tegas sesuai Undang-Undang yang berlaku.

“Mereka semua dibayar melalui duit rakyat, jadi kami rakyat juga punya hak melaporkan mereka, karena sudah bermain curang dan mencederai nafas demokrasi,” pungkas Nofal. (Indra)

Berita Terkait

Menangkan Buronan, Karyawan PT. PRLI Minta 3 Hakim MA Diusut
Terancam PHK Massal, Karyawan PT. Polo Ralph Lauren Indonesia Tolak Putusan MA
Alvin Lim Laporkan Brigjen Wisnu Hermawan Atas Dugaan Kaburnya Bos Investasi
Nitizen Soroti Rumah Presiden PKS Saat Dikunjungi Anies Baswedan
Tak Profesional, Alvin Lim Laporkan Penyidik Dirtipideksus Mabes Polri
LQ Indonesia Law Firm Bakal Gelar Aksi Dengan Korban Net-89 dan Indosurya
Pengamat: Menanti Keputusan MK Ekstra Ordinary White Crime Kekuasaan
Masyarakat Gerbek Markas Judi di Semarang, Alvin Lim: Kemana Polisi?
Berita ini 193 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 23 April 2024 - 19:46 WIB

Tunggak Kontribusi, Pemkot Bekasi Ambil Alih Pengelolaan Pasar Pondok Gede

Minggu, 21 April 2024 - 17:53 WIB

Kong Mpe Ajak Masyarakat Kabupaten Bekasi Sukseskan MTQ Tingkat Provinsi Ke-38

Sabtu, 20 April 2024 - 13:44 WIB

Balon Walikota Bekasi Adi Bunardi Minta DPC PDIP Siapkan Panggung Debat

Sabtu, 20 April 2024 - 13:22 WIB

Jelang Pilkada, JNW: Sikap FKUB Kota Bekasi Beraroma Politis

Sabtu, 20 April 2024 - 12:40 WIB

Ade Kuswara Kunang Daftar Calon Bupati Bekasi Dari PDI Perjuangan

Jumat, 19 April 2024 - 14:48 WIB

Eskalasi Menguat, Pro dan Kontra Pj Bupati Bekasi Bermunculan

Kamis, 18 April 2024 - 20:49 WIB

Loyalitas Ketua DPC PDIP Kota Bekasi Tri Adhianto Terhadap Partai Disoal

Kamis, 18 April 2024 - 17:54 WIB

Bakal Calon Walikota Bekasi Adi Bunardi Sambangi Kantor IWO Kota Bekasi

Berita Terbaru

Aksi Karyawan PT. Polo Ralph Lauren Indonesia di Mahkamah Agung

Berita Utama

Menangkan Buronan, Karyawan PT. PRLI Minta 3 Hakim MA Diusut

Selasa, 23 Apr 2024 - 19:07 WIB