Diduga, Oknum Jaksa Kejari Jakpus Langgar Kode Prilaku Jaksa

- Jurnalis

Kamis, 25 April 2024 - 10:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Advokat Raden Nuh

Foto: Advokat Raden Nuh

BERITA JAKARTA – Diduga melanggar kode prilaku Jaksa, Ajun Jaksa Aditya Hilmawan Prabowo dalam penanganan perkara dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu terhadap terdakwa Singgih Prananto Siam berbuntut panjang.

Pasalnya, Kuasa Hukum Singgih Prananto Siam, Raden Nuh, SH, MH, melaporkan Jaksa Aditya kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Bidang Pengawasan pada 7 Maret 2024 lalu.

Dalam laporannya, Advokat Raden Nuh mempersoalkan turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan yang tidak disampaikan terlapor kepada terdakwa Singgih Prananta Siam atau Kuasa Hukumnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pada sidang hari Rabu 6 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, surat dakwaan tidak dibacakan dan tidak ditandatangani Aditya Hilmawan Prabowo selaku Jaksa Penuntut,” tegas Raden Nuh dalam surat aduannya.

Melainkan, sambung Raden, dibacakan dan ditandatangani Jaksa Ismi Khairunisa atas nama Aditya Hilmawan Penuntut Umum Ajun Jaksa yang tertera dalam surat dakwaan No Reg. Perkara: PDM-70/M.1.21./02/2024 tanggal 26 Februari 2024.

Baca Juga :  Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK

Terkait adanya aduan tersebut, pihak Kejati rencananya akan meminta keterangan Advokat Raden Nuh pada Senin 29 April 2024 sebagai pelapor.

Dalam surat yang diterima redaksi Nomor: B-4138/M.1.7/H.II.2/04/2024, Raden Nuh akan didengar keterangannya sebagai pelapor dalam pemeriksaan internal Kejaksaan atas laporan dugaan pelanggaran displin pegawai berdasarkan surat perintah Kajati DKI Jakarta Nomor: PRIN-1219/M.1/H.II.2/04/2024 tanggal 1 April 2024.

Sementara itu, Raden Nuh saat ditemui awak media di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengaku, menemui sejumlah dugaan pelanggaran salah satunya Jaksa Aditya melarang Kuasa Hukum mendampingi Singgih Prananto Siam saat pemeriksaan pada 26 hingga 28 Februari 2024.

“Selama menjalani pemeriksaan oleh Penuntut Umum pada 26 hingga 28 Februari 2024, terdakwa tidak diizinkan oleh penyidik untuk menghubungi keluarga maupun Penasehat Hukum sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan,” ucap Raden, Rabu (24/4/2024).

Baca Juga :  Pusat Data Nasional Diretas, Salah Peretas Atau Menkominfo?

Bahkan, kata Raden, saat bersama keluarga Singgih Prananto Siam mendatangi Kantor Kejari Jakarta Pusat, tetap saja Penuntut Umum melarang melakukan pendampingan hukum selama menjalani pemeriksan oleh Penuntut Umum.

Untuk itu, lanjut Raden, kewajibannya sebagai Kuasa Hukum mengajukan laporan pengaduam kepentingan terdakwa Singgih Pranata Siam.

“Kami saja selaku lawyer dan keluarga tidak diperbolehkan bertemu klien. Tidak sehari atau dua hari, tapi 17 hari kami dilarang bertemu,” jelasnya.

Selain melaporkan dugaan kode prilaku Jaksa Aditya, pihaknya juga melaporkan hakim Praperadilan dan hakim Teguh Santoso yang menyidangkan perkara pokok terdakwa Singgih Prananta  Siam di PN Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial (KY) serta Kapolsek Sawah Besar beserta 8 polisi penangkap dan penyidiknya kepada Propam Polda Metro Jaya. (Sofyan)

Berita Terkait

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi
Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin
Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam
Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya
Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin
Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK
Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri
Pusat Data Nasional Diretas, Salah Peretas Atau Menkominfo?
Berita ini 76 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 22:07 WIB

Kejati DKI Tahan 4 Tersangka Korupsi Surat Garansi Bank

Rabu, 17 Juli 2024 - 09:22 WIB

Penyidikan Perkara Komoditi Emas 109 Ton Kian Seru

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:26 WIB

Dua Kali Mangkir, Hakim PN Jakpus “Warning” Satgas Judol dan Bareskrim

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:08 WIB

Kejari Indramayu Tahan Koruptor Proyek Tebing Air Terjun Buatan

Selasa, 16 Juli 2024 - 12:58 WIB

Perkara Korupsi Gula, Penyidik Panggil Kepala KPPBC Dumai

Selasa, 16 Juli 2024 - 11:49 WIB

Korupsi Proyek KA, Tiga Mantan Pejabat Kemenhub Mulai Diadili

Selasa, 16 Juli 2024 - 08:02 WIB

Muklis Manajemen PT. Antam Diperiksa Terkait Emas 109 Ton

Selasa, 16 Juli 2024 - 06:08 WIB

Kejati Jabar Tahan Eks Pejabat Kemendagri Kasus BOT Pasar Cigasong Majalengka

Berita Terbaru

Foto: Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan Bersama Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad Saat Penyerahan Asset Wilayah Pelayanan Air Bersih

Seputar Bekasi

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:20 WIB

Mendagri Gelar Rakor Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat

Seputar Bekasi

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Jul 2024 - 01:50 WIB

Foto: Kapuspenkum Kejagung: Harli Siregar

Berita Utama

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Jul 2024 - 23:28 WIB