BERITA JAKARTA – Banyak sudah para kandidat yang dipanggil yang akan mengisi jabatan kabinet Presiden terpilih periode 2024- 2029. Namun kepastian siapa yang pasti terpilih oleh sang Presiden dan koalisinya itu, baru akan diumumkan setelah Presiden dilantik pada 20 Oktober 2024.
Nama-nama yang sudah menghadap ke Kertanegara cukup banyak, sehingga banyak pihak yang menduga-duga bahwa kabinet Presiden Prabowo akan sangat gemuk sekali.
“Karena nampaknya vulgar bagi-bagi kue kekuasaan kepada para elit politik yang mendukung memenangkan duel Pilpres 2024,” kata pengamat politik Samuel F Silaen kepada Matafakta.com, Kamis (17/10/2024).
Hal ini akan menjadi beban Negara karena semua jabatan harus dianggarkan lewat APBN. Sementara APBN sedang boncos-boncosnya, tapi penguasa sepertinya tidak peduli hal itu.
“Karena yang menanggung beban APBN itu bukan elite ataupun pejabat-pejabat. Sebab elite dan pejabat Negara hidup makmur dari fasilitas Negara yang VVIP, gaji dan tunjangan dan seterusnya,” kata mantan fungsionaris DPP KNPI itu.
Rakyatlah, lanjut Silaen yang akan dikejar-kejar lewat paket-paket pajak yang sadis dan tidak berprikemanusiaan, menyasar rakyat. Kok bisa rakyat yang menanggung beban APBN? Hal itu dapat dilihat dari postur penerimaan Negara 82,4 persen itu diperoleh dari pajak.
“Artinya, rakyat Indonesia jadi sapi perah yang akan diuber-uber lewat berbagai kenaikan harga bahan pokok dan lain sebagainya,” sesal Alumni Lemhanas Pemuda 2009 ini.
Begitulah caranya Pemerintah menggenjot penerimaan Negara dari sektor pajak rakyat yang dibebankan kepada rakyat, kenaikan PPN, kenaikan pajak restoran, hotel dan seterusnya. Hingga tak terhitung caranya Pemerintah memungut pajak dari rakyat Indonesia.
“Karena yang paling mudah digigit itu ialah rakyat. Apapun dikenai pajak demi menggaji karyawan Pemerintah dari pusat sampai daerah,” kritik Silaen.
Sementara, karyawan swasta ngos-ngosan hanya untuk menyambung hidup karena gaji sudah hampir-hampir tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan keluarga, akibat kenaikan kebutuhan pokok sehari-hari yang makin menggila, kenapa bisa?.
“Bisalah karena kebijakan Pemerintah yang ugal-ugalan, bila biaya produksi yang dikeluarkan oleh pengusaha maka secara otomatis akan berimbas pada kenaikan harga-harga kebutuhan. Akibat kenaikan pokok produksi maka menimbulkan kenaikan harga pokok penjualan,” bebernya.
Maka bayang-bayang Jokowi akan menghantui perjalanan kabinet Prabowo Subianto untuk 5 tahun yang akan datang. Sedikit saja goncangan dari luar maka keadaan dalam negeri akan rontok berguguran.
“Sementara elite oligarki berkolusi dengan pejabat-pejabat untuk merampok harta warisan bangsa demi memperkaya diri sendiri, keluarga dan kroni-kroninya dengan berbagai kebijakan diambil yang sejatinya jauh dari kepentingan rakyat Indonesia,” pungkasnya. (Sofyan)
