Terancam PHK Massal, Karyawan PT. Polo Ralph Lauren Indonesia Tolak Putusan MA

- Jurnalis

Senin, 22 April 2024 - 21:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karyawan PT. Polo Ralph Lauren Indonesia

Karyawan PT. Polo Ralph Lauren Indonesia

BERITA JAKARTA – Aliansi karyawan PT. Polo Ralph Lauren Indonesia (PT. PRLI) berkumpul di depan Mahkamah Agung (MA) untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka atas rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akibat adanya putusan PK Nomor: 9 PK/PDT.SUS-HKI/2024 yang dinilai cacat hukum dan tidak adil.

Kepada Quotient TV mereka menyatakan meminta untuk mengusut tuntas hakim yang memutuskan perkara Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 9 PK/PDT.SUS-HKI/2024, karena adanya kejanggalan dalam putusan tersebut.

“Kenapa hakim I Gusti Agung Sumantha, SH, MH, DR. Rahmi Mulyati, SH, MH, Agus Subroto SH, M.Kn, bisa memenangkan PK Nomor: 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024 ke Mohindar HB yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum,” tegas Janli sembiring Aliansi Perwakilan Karyawan PT. PRLI.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sembiring mengungkap, sudah menjadi tersangka dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) juga adanya 2 bukti putusan yang bertentangan yakni, Nomor: 140/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Agustus 1995 jo Putusan MA Nomor: 3101 K/Pdt/1999 tertanggal 14 Juni 2001.

“Kami perwakilan dari Aliansi Karyawan PT. PRLI yang terancam dipecat massal merasa aneh atas putusan PK, karena bagaimana mungkin merk “Ralph Lauren” dengan kode merk 173934 atas nama Mohindar HB yang sudah dihapus dapat digunakan Mohindar HB sebagai bukti untuk menghapus merk-merk terdaftar resmi?,” jelasnya.

Baca Juga :  Jokowi Diminta Perhatikan Nasib Karyawan Polo Ralph Lauren Indonesia

“Sudah dihapus melalui Putusan Pengadilan Nomor: 140/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Agustus 1995 jo Putusan MA Nomor: 3101 K/Pdt/1999 tertanggal 14 Juni 2001, masih dapat digunakan Mohindar HB sebagai bukti untuk menghapus merk-merk terdaftar resmi,” tambah Sembiring mengulas.

Ini ada apa, kata Sembiring, dan harus diusut tuntas apakah hakim tidak mempelajari 2 bukti asli putusan yang bertentangan. Usut tuntas, karena mengancam hajat hidup orang banyak yang terancam PHK massal akibat putusan cacat hukum dan tidak Adil tersebut,” ujarnya kecewa.

Mohindar HB, baru-baru ini dimenangkan putusan PK di MA dalam putusan PK Nomor: 9/PDT/SUS/2024 hanya menggunakan sertifikat fotocopy yang diduga kuat palsu, sehingga Mohindar HB ditetapkan tersangka dan DPO Bareskrim Polri.

Tak lupa Sembiring menambahkan, bahwa pihaknya Aliansi Karyawan PT. PRLI mengucapkan terima kasih atas penerimaan dari perwakilan MA.

“Tadi kami sudah menegaskan 9 poin tuntutan dan pertanyaan dan berharap Ketua MA dapat mengusut tuntas masalah ini. Besok, kami akan membawa massa yang lebih banyak lagi jika keadilan tidak segera ditegakkan,” pungkasnya.

Bergabunglah dengan Quotient TV: Jadilah Narasumber di Podcast Kami! 

Baca Juga :  Alvin Lim: Hukum Jangan Dipakai untuk Memeras Masyarakat

Quotient TV adalah media online yang menawarkan jasa publikasi berita seputar dunia hukum melalui program podcast.

Quotient TV membuka pintu bagi Anda untuk berpartisipasi dalam pengkajian ulang isu-isu hukum yang penting, dan Anda dapat berbicara tanpa filter, tanpa pengecualian.

Kami memberikan panggung kepada semua pihak untuk merobek tirai dan mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi.

Bagaimana Anda Dapat Bergabung? 

Sangat mudah! Jika Anda memiliki wawasan atau pengalaman dalam bidang hukum dan ingin berkontribusi dalam podcast kami, hubungi hotline kami di: 📞 0811-164-489

Apa yang Anda Dapatkan? 

* Platform yang Luas: Jangkauan kami mencakup audiens yang luas, memberikan kesempatan bagi Anda untuk berbagi pandangan Anda dengan banyak orang.

* Pengakuan: Dalam podcast Quontient TV, Anda akan menemukan ruang untuk bersuara tanpa dibatasi, di mana pengalaman Anda dihargai dan pandangan Anda diakui.

* Berbagi Pengetahuan: Berkontribusi dalam diskusi bersama Alvin Lim membuka peluang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman Anda dengan profesional.

Jadi jangan ragu untuk bergabung dengan kami dan menjadi bagian dari diskusi yang penting tentang hukum!  #QuotientTV #HukumYangSebenarnya #MengungkapKebenaran

Pewarta: Sofyan

Berita Terkait

Pakar Menilai Sikap Majelis Hakim Tipikor Kasus Gazalba Saleh Melawan Akal Sehat
KSST Menduga Ada Markdown Dalam Lelang Saham PT. GBU Sebesar Rp9,7 Triliun
Bentuk Intimidasi, Alvin Lim Kritik Penguntitan Jampidsus Kejagung oleh Densus 88
AMPUH: Densus 88 Bukan Intai Teroris Malah Intai Jampidsus Kejagung
Jokowi Diminta Perhatikan Nasib Karyawan Polo Ralph Lauren Indonesia
Advokat Alvin Lim Kritik Kinerja Polisi Terkait Kasus Vina Cirebon
Pengamat Politik Samuel F Silaen: Menanti PDI Perjuangan Jadi Oposisi?
Aktivis FM-D Nilai DPD-RI Cukup Sekali Saja di Pimpin LaNyalla Mattalitti
Berita ini 75 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 27 Mei 2024 - 16:37 WIB

Pendemo Tuntut, Jabatan Kepala BAPENDA Kota Bekasi Dicopot

Senin, 27 Mei 2024 - 16:02 WIB

Inspektorat Membisu Soal Hasil Pemeriksaan Dispora Kota Bekasi

Senin, 27 Mei 2024 - 12:34 WIB

Sawer Biduan, FKMBP: Aksi Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan Tak Patut Dicontoh

Minggu, 26 Mei 2024 - 18:24 WIB

Ini Klarifikasi Solihin Soal Tudingan Aksi Mahasiswa Ditunggangi

Sabtu, 25 Mei 2024 - 13:10 WIB

Berkedok Bimtek, Dana Desa Jadi Sasaran Empuk Oknum Dinas Raup Keuntungan

Kamis, 23 Mei 2024 - 22:29 WIB

Waduh…!!!, Aksi Demo Mahasiswa, Pj Walikota Bekasi Sempat Dievakuasi Petugas

Kamis, 23 Mei 2024 - 20:28 WIB

Ini Kata Pengamat UNISMA Soal Demo Mahasiswa ke DPRD Kota Bekasi

Kamis, 23 Mei 2024 - 17:45 WIB

Forum TKK Kota Bekasi Kompak Pasang DP Profil Pj Raden Gani Muhamad

Berita Terbaru

Foto: Aksi AKAMSI di Kantor BAPENDA Kota Bekasi

Seputar Bekasi

Pendemo Tuntut, Jabatan Kepala BAPENDA Kota Bekasi Dicopot

Senin, 27 Mei 2024 - 16:37 WIB

Foto: Gedung Dispora Kota Bekasi

Seputar Bekasi

Inspektorat Membisu Soal Hasil Pemeriksaan Dispora Kota Bekasi

Senin, 27 Mei 2024 - 16:02 WIB