AMPUH: Tudingan Kajari Kabupaten Bekasi Pemodal HTI Berbahaya

- Jurnalis

Kamis, 17 Agustus 2023 - 20:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Saat Petugas Kejaksaan Sambangi Kediaman Oknum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Asal PDIP

Foto: Saat Petugas Kejaksaan Sambangi Kediaman Oknum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Asal PDIP

BERITA BEKASI – Tudingan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi terhubung dengan Anwar Sadat dan pemodal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah tuduhan serius yang harus dibuktikan.

Hal itu dikatakan, Sekjen Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH), Heru Purwoko menanggapi video yang beredar saat terjadi keributan dirumah salah seorang oknum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi asal PDI Perjuangan (PDIP).

“Itu tuduhan serius terhadap seorang Kepala Kejaksaan sekaligus sebagai ASN, karena HTI Organisasi terlarang di Indonesia yang sudah dicabut izinnya oleh Pemerintah,” kata Heru menanggapi Matafakta.com, Kamis (17/8/2023).

Dalam video itu, lanjut Heru, tampak 2 petugas Kejaksaan diduga mengalami persekusi saat mendapat tugas untuk melakukan penyitaan 2 kendaraan mewah yang menjadi objek dugaan gratifikasi proyek yang dilaporkan masyarakat.

“Tapi, rencana penyitaan 2 kendaraan itu gagal, karena petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, mendapatkan penolakan dan perlawanan dari massa kader Partai yang berjumlah puluhan orang saat itu,” ujar Heru.

Baca Juga :  Kuasa Hukum Korban Investasi Bodong DNA Pro Buatkan Surat Terbuka

Namun, tambah Heru, pada menit terakhir dalam video tersebut, terlontar tudingan dari oknum yang bersangkutan sebagai objek perkara bahwa Kajari Kabupaten Bekasi terhubung dengan Anwar Sadat dan pemodal HTI.

“Kita berharap Kajari Kabupaten Bekasi menjawab karena itu tudingan serius. Jika tidak benar dan penuding tidak bisa membuktikan kita minta Kajari mengambil langkah hukum, terkait tudingan berbahaya tersebut,” pungkas Heru. (Indra)

Berita Terkait

Alvin Lim Gelar “Training Options Batch 2” Ajarkan Masyarakat Melek Investasi
Kasus Panji Gumilang, Alvin Lim: Kenapa Dana Yayasan Dipindah ke Rekening Polri?
Nasabah PT. Asuransi Allianz Tunjuk LQ Indonesia Law Firm Jadi Kuasa Hukum
KOPPAJA Desak Jaksa Agung Tangani Kasus Korupsi Rp1 Triliun di Banten
Kuasa Hukum Korban Investasi Bodong DNA Pro Buatkan Surat Terbuka
Alvin Lim Bongkar Cara Licik Oknum Tipideksus Soal TPPU Panji Gumilang
Alvin Lim: Indonesia Jadi Nomor 1 Kepolisian Terkorup di Asia Negara
Panglima TNI Hadiri Acara Halal Bihalal dan Silaturahmi PBNU
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 5 Mei 2024 - 08:40 WIB

LQ Indonesia Law Firm Berhasil Mendamaikan Sengketa Tanah PIK 2

Kamis, 2 Mei 2024 - 18:04 WIB

Alvin Lim: Penetapan Tersangka Panji Gumilang Penuh Kecacatan

Kamis, 2 Mei 2024 - 13:13 WIB

BEM Banten Minta Kasus Korupsi Rp1 Triliun Situ Ranca Gede Ditangani Kejagung

Rabu, 1 Mei 2024 - 23:37 WIB

Kasus Depo Pertamina Meledak, Jaksa Mìnta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa

Selasa, 30 April 2024 - 00:46 WIB

Dihadapan Jaksa Pengawas, Pelapor Oknum Jaksa AHP Beberkan Pelanggaran KEJ

Sabtu, 27 April 2024 - 13:11 WIB

Rugikan Negara Rp27 Miliar, Kejati Sumsel Tahan Tersangka Korupsi Jakom

Rabu, 24 April 2024 - 23:52 WIB

Kuasa Hukum Sebut Saksi Fakta Sudah Berada di Area PN Jakarta Pusat

Rabu, 24 April 2024 - 20:34 WIB

Kejati Sumsel Tahap Duakan Kasus Korupsi Yayasan Batanghari 9 ke Penuntut Umum

Berita Terbaru

PT. Migas Kota Bekasi Terima Kunjungan Komisi III DPRD Banten

Seputar Bekasi

PT. Migas Kota Bekasi Terima Kunjungan Komisi III DPRD Banten

Sabtu, 4 Mei 2024 - 01:58 WIB

Foto: Lokasi PT. IC Bantargebang, Kota Bekasi

Seputar Bekasi

Waduh…!!!, Di Kota Bekasi Perusahaan Tanpa Plang Bebas Beroperasi

Jumat, 3 Mei 2024 - 18:18 WIB