BERITA JAKARTA – Ada hal yang paling bagus dan hot issue sebagai prestasi yang ever lasting perlu mendapatkan perhatian dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan atau biasa disapa LBP.
“Oppung LBP dari pada komentari soal korupsi yang akan hilang kalau dibuat digitalisasi. Hal korupsi tidak hanya soal system, tapi terletak pada moralitas dan integritas pejabat yang bersangkutan,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen, Selasa (3/1/2023) di Jakarta.
Tak lupa, mengawali tahun baru ini, Samuel menyapa semua pembaca yang budiman dimanapun berada, selamat memasuki tahun baru 2023 dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan serta panjang umur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan kali ini, Samuel sedikit mengingat dan bercerita sewaktu dirinya masih kecil, tepatnya masih baru mau masuk Sekolah Dasar (SD) Kelas 1. Seingatnya, kira-kira tahun 1983-1984 pada waktu itu, Desa tempatnya tinggal masih belum masuk listrik.
“Jadi, kalau mau putar musik saja harus pakai aki besar yang perlu dicas ke pasar (onan) yang lumayan jauh jaraknya dari rumah,” kenang Samuel, Penggalan lagu Provinsi Tapanuli Sai Tarpaima-Ima (ditunggu- tunggu).
Sampai sekarang, kata Samuel, masih terngiang-ngiang diingatannya. Nyatanya lagu tersebut belum terbukti nyata (kesampaian) meski sudah sekian puluh tahun.
“Daerah Otonom Baru (DOB) lain silih berganti disahkan atau di Undangkan Pemerintah Pusat, yang terbaru adalah DOB di daerah Papua,” terang alumni Lemhanas Pemuda 2009 itu.
“Ini bukan masalah cemburu atau iri, tapi soal perhatian dan dukungan Pemerintah Pusat, terhadap rentang kendali pelayanan dan layanan murah daerah- daerah Kabupaten yang ada di Sumatera Utara itu,” sambung Samuel.
Dengan jarak yang begitu jauh dan terdiri beberapa puluhan Kabupaten dan Kota itu sudah pas dan cocok terbentuk DOB yang menjadi kebanggaan halak Batak dimuka bumi ini. Tak perlu dihambat ataupun dihalang- halangi lagi.
“Seharusnya didukung agar segera terbentuk DOB yang dapat memberikan informasi dan pelayanan yang maksimal buat daerah Kabupaten yang nantinya dapat bersama-sama bergabung di Provinsi Tapanuli,” jelas anak Medan yang sudah cukup lama merantau itu.
Salah satu contoh Provinsi Gorontalo ketika pisah dari Provinsi Sulawesi Utara, DOB Gorontalo itu mengalami kemajuan dan pembangunan yang pesat. Inipun sama halnya dengan DOB Provinsi Tapanuli akan sangat maju dan berkembang pesat, apabila sudah menjadi DOB yang bernama Provinsi Tapanuli.
Ada baiknya, lanjut Samuel, Oppung LBP yang saat ini masih ‘berkuasa’ dapat mewujudkan impian dan harapan cita cita halak Batak di seantero dunia, bahwa Provinsi Tapanuli terwujud dimasa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Oppung LBP masih menjabat di Pemerintahan ini.
Jadi, tambah Samuel, dari pada Oppung LBP berpolemik berkepanjangan soal korupsi yang nggak jelas juntrungannya maka sarannya mending Oppung LBP membantu terwujudnya DOB Provinsi Tapanuli selagi masih menjabat sebagai pembantu Presiden Jokowi.
“Ini peluang dan kesempatan yang langka dan sangat berharga bagi halak Batak yang telah merindukan Provinsi Tapanuli sejak puluhan tahun silam,” pungkas Silaen. (Sofyan)
