Bantuan Non Tunai Bermasalah, Mahasiswa Demo Kejari Pandeglang

- Jurnalis

Rabu, 24 Februari 2021 - 19:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA PANDEGLANG – Puluhan massa yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (GPMI), Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia (JPMI), Assosiasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (AGMI), Himpunan Aksi Mahasiswa dan Pemuda (HAMPA) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pandeglang (AMP) Kabupaten Pandeglang geruduk Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang terkait carut marutnya supplier program Bantuan Non Pangan Tunai (BNPT) yang diangap memangkas hak masyarakat penerima manfaat, Rabu (24/2/2021).

Pimpinan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (GPMI), Kiki Badhrul Hakiki mengutuk keras perusahaan supplier Persekutuan Komanditer CV. Kenzi One Indonesia (KOI) karena diangap telah memangkas hak masyarakat dengan memberikan komiditas pangan yang tidak layak dikonsumsi.

“CV. Kenzi One Indonesia sebagai supplier program bantuan pangan telah cacat. Perusahaan tersebut diketahui menyupplier sejumlah telur busuk bagi masyarakat penerima manfaat program bantuan pangan di Pandeglang,” tegasnya.

Kiki Badhrul Hakiki dalam orasinya meminta Kejaksaan Negeri untuk bertindak tegas terhadap Perusahaan supplier yang menghisap masyarakat seperti dengan memberikan komoditas pangan yang cacat dan tidak layak konsumsi.

“Masyarakat kita ini sudah miskin jangan lagi di hisap. Oleh sebab itu kedatangan kami kali ini meminta kepada Kejari Kabupaten Pandeglang tegas terhadap perusahaan lintah darat yang menghisap masyarakat. Masyarakat kita ini sudah miskin jangan lagi di hisap,” sindirnya.

Pria biasa disapa Kiki mengungkapkan, Pemerintah Daerah (Pemda) harus berani membersihkan mafia penghisap Program BPNT/BSP di Kabupaten Pandeglang. Ada mafia yang bermain pada program bantuan pangan di Kabupaten Pandeglang, sehingga masalah pada program ini masih saja terus bergejolak.

Kiki Badhrul selaku Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pandeglang (AMP) mengatakan, membersihkan mafia bantuan pangan di Kabupaten Pandeglang perlu komitmen bersama Pemda dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Menurutnya, Irna-Tanto Bupati Pandeglang selaku Kepala Daerah yang baru dilantik pekan lalu harus juga melihat persoalan mafia pada bantuan pangan yang sangat merugikan masyarakat.

Membersihkan mafia bantuan pangan harus jadi ajang pembuktian kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang bahwa Irna Narulita – Tanto selaku Kepala Daerah sangat konsen kepada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan janji Pilkada Desember lalu.

Dalam Aksi serupa, Hidayat Presidium Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia (JPMI) mendesak kepada DPRD Kabupaten Pandeglang Komisi IV dan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang untuk segera melakukan pemanggilang kepada Direktur CV. Kenzi One Indonesia guna memberikan efek jera terhadap perusahaan yang menghisap masyarakat.

“Persoalan yang terjadi harus segera disikapi oleh seluruh pihak terkait supplier yang memotong hak masyarakat harus segera diberikan sanksi tegas,” teriaknya dalam orasi.

Hidayat menegaskan, kami menunggu pemanggilan oleh Pemda pada CV. Kenzi One Indonesia dalam satu minggu ini. Apabila dalam satu minggu tidak ada pemanggilan pada pihak CV. Kenzi One Indonesia oleh Pemda Kabupaten Pandeglang. Maka jangan salahkan masyarakat apabila akan ada badai manusia mengepung alun-alun Kabupaten Pandeglang.

“Masyarakat Pandeglang sudah cerdas, mereka sadar haknya dipotong oleh supplier, oleh karena itu jangan sampai amarah masyarakat dipancing dengan sikap Pemerintah yang acuh terhadap persoalan ini,” pungkasnya. (Indra)

Berita Terkait

Kasus Ijon Proyek, Bupati Bekasi Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara
Negara Rugi Rp26 Miliar, Kortas Tipidkor Bakal Usut Korupsi Bantuan Kementan
Saling Bantah Antara Dito dan Eks Menteri Agama di Sidang Korupsi Kuota Haji
Eks Menteri Muhadjir Effendi Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji
Pengadilan Banding Lepaskan dr. Silvi Apriani dari Segala Tuntutan Hukum
Soal Perkara di Polda Kaltim, Alexius Minta Perlindungan Hukum ke Presiden dan Kapolri
Integritas Ketua Mahkamah Agung Tergerus Skandal Suap Zarof Ricar
Hakim Tolak Praperadilan Eks Jampidsus Febrie Ardiansyah

Berita Terkait

Senin, 14 September 2026 - 17:57 WIB

Kasus Ijon Proyek, Bupati Bekasi Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara

Jumat, 11 September 2026 - 19:32 WIB

Negara Rugi Rp26 Miliar, Kortas Tipidkor Bakal Usut Korupsi Bantuan Kementan

Kamis, 10 September 2026 - 20:54 WIB

Saling Bantah Antara Dito dan Eks Menteri Agama di Sidang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 1 September 2026 - 13:12 WIB

Eks Menteri Muhadjir Effendi Jadi Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji

Minggu, 30 Agustus 2026 - 22:17 WIB

Pengadilan Banding Lepaskan dr. Silvi Apriani dari Segala Tuntutan Hukum

Berita Terbaru

Photo: Walikota Bekasi: Tri Adhianto

Seputar Bekasi

Ini Kata Aktivis JNW Soal Himbauan Donasi Walikota Bekasi ke Sekolah

Kamis, 17 Sep 2026 - 14:46 WIB

Photo: James Tobing (Pemimpin Perusahaan dan Pemimpin Redaksi SK Dialog)

Megapolitan

HUT Surat Kabar Dialog ke-28, Berbagi Kebahagiaan untuk Sesama

Kamis, 17 Sep 2026 - 12:31 WIB