Pelantikan Wabup Bekasi Molor, Pengunaan Uang Rakyat Disoal

- Jurnalis

Jumat, 4 September 2020 - 10:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Bangku Wabup Bekasi

Ilustrasi Bangku Wabup Bekasi

BERITA BEKASI – Polemik usulan Wakil Bupati (Wabup) Bekasi sisa massa jabatan 2017- 2022 bukan hanya menjadi agenda persoalan lokal Kabupaten Bekasi namun juga sudah menjadi salah satu agenda nasional yang harus segera diselesaikan. Sebab, hingga saat ini, nama Wakil Bupati Kabupaten Bekasi terpilih hasil sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum juga ditetapkan.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik dari Indonesia Pintar Dalam Edukasi (Inspirasi), Bram Ananthaku mengatakan, politik Kabupaten Bekasi kini tengah diserang wabah kepentingan sama halnya dengan wabah virus Corona atau Covid-19 yang kini tengah melanda dibelahan muka bumi saat ini.

“Maka harus ada juga penyemprotan disinfektan secara massal untuk membunuh virus-virus dan kuman-kuman yang menyebabkan pesakitan atau kekacauan ini,” tegas Bram ketika berbincang ringan dengan Matafakta.com, Jumat (4/9/2020).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dikatakan Bram, terkait usulan Wakil Bupati Bekasi, mengacu pada peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nomor: 2 Tahun 2019, tentang tata tertib Pasal 31 jelas panitia pemilihan itu terdiri dari 13 Anggota, termasuk 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang sudah jelas kewenangan dalam menjabat sebagai panitia pemilihan.

Baca Juga :  Loyalitas Ketua DPC PDIP Kota Bekasi Tri Adhianto Terhadap Partai Disoal

Kemudian, sambung Bram, pada Pasal 40 jelas mengatur partai politik dan gabungan pengusung mengusulkan 2 nama melalui Bupati atau Bupati mengusulkan dari perseorangan Pasal 41 sesuai Pasal 40 nama yang diusung didaftarkan Bupati.

“Nah, sekarang persoalannya, bagaimana kalau Bupati tidak mendaftarkannya. Ya, mengacu pada Pasal 41 ayat (4) Panlih bisa langsung melaporkanya kepada Ketua DPRD agar bisa menyampaikan surat tertulis kepada Gubernur,” jelas Bram.

Selain ketentuan yang diatas, lanjut Bram, kita juga tidak boleh melupakan Pasal 43 yaitu melalui 2 tahapan dan perencanaan program anggarannya serta ayat (3) dimana bila terjadi pelanggaran harus diselesaikan sengketa hasil pemilihannya.

“Sampai disini letak pelanggarannya ada dimana?, karena rujukan di Pasal 49 Bagian Kesebelas Partai Politik pengusung atau gabungan Partai Politik pengusung dilarang menarik calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan atau Panlih,” ungkapnya.

Lebih jauh Bram memaparkan, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati, dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan, Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi tidak dapat mengusulkan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Baca Juga :  Soal Mutasi, AMPUH: Bawaslu Kota Tak Perlu Ingatkan Pj Walikota Bekasi

Bupati atau Calon Wakil Bupati pengganti Pasal 50, berdasarkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna mengumumkan pengangkatan:

  1. Bupati dan Wakil Bupati; atau
  2. Wakil Bupati, ketentuan mengenai pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

“Semua ini menyangkut tentang adanya anggaran yang mana diperoleh dan didapat dari uang rakyat yang bersumber dari APBD yang jelas lebih dibutuhkan untuk diserap kemasyarakat dari pada hanya untuk pemilihan ulang tanpa kejelasan pelanggarannya dimana,” ungkap Bram lagi.

Bram menambahkan, semoga penjelasannya diatas bisa dijadikan tuntutan pada kedewasaan dari para punggawa DPRD untuk bisa lebih bijak dalam menghadapi persoalan ini. Sebab, masih banyak persoalan di Kabupaten Bekasi yang perlu dibenahi demi kepentinga rakyat lebih luas lagi.

“Kabupaten Bekasi bukan hanya berputar putar di pemilihan Wakil Bupati saja, masih banyak hak masyarakat Bekasi yang belum terpenuhi secara layak,” pungkasnya. (Mul)

Berita Terkait

Tunggak Kontribusi, Pemkot Bekasi Ambil Alih Pengelolaan Pasar Pondok Gede
Eks Walikota Bekasi M2 Masih di Hati Masyarakat Kota Bekasi
Kong Mpe Ajak Masyarakat Kabupaten Bekasi Sukseskan MTQ Tingkat Provinsi Ke-38
Balon Walikota Bekasi Adi Bunardi Minta DPC PDIP Siapkan Panggung Debat
Jelang Pilkada, JNW: Sikap FKUB Kota Bekasi Beraroma Politis
Ade Kuswara Kunang Daftar Calon Bupati Bekasi Dari PDI Perjuangan
Eskalasi Menguat, Pro dan Kontra Pj Bupati Bekasi Bermunculan
Loyalitas Ketua DPC PDIP Kota Bekasi Tri Adhianto Terhadap Partai Disoal
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 22 April 2024 - 22:43 WIB

Penyidik Pidsus Kejati DKI Tahan 4 Tersangka Pengelola Dana Dapen PT. BA

Kamis, 18 April 2024 - 23:01 WIB

Disparitas Sidang Korupsi dan Sandal Jepit

Kamis, 18 April 2024 - 15:40 WIB

Agenda Sidang Tak Jelas, Ruang Ali Said PN Jakpus Disesaki Pengunjung

Kamis, 18 April 2024 - 14:17 WIB

Jadwal Sidang Tak Menentu, Pencari Keadilan di PN Jakpus Kecewa

Kamis, 18 April 2024 - 11:13 WIB

Selama 3 Bulan, Kejati Jateng Berhasil Eksekusi 5 DPO Korupsi  

Jumat, 5 April 2024 - 20:51 WIB

Quotient TV Bahas Mafia Tanah, Alvin Lim: Kasus Perdata Berubah Jadi Pidana

Kamis, 4 April 2024 - 16:31 WIB

Pj Walikota Bekasi Raden Gani Jadi Saksi Sengketa Pemilu 2024 di MK

Kamis, 4 April 2024 - 11:58 WIB

Tipikor Kupang Vonis Bebas 4 Terdakwa Pemanfaatan Aset Pemprov NTT

Berita Terbaru

Aksi Karyawan PT. Polo Ralph Lauren Indonesia di Mahkamah Agung

Berita Utama

Menangkan Buronan, Karyawan PT. PRLI Minta 3 Hakim MA Diusut

Selasa, 23 Apr 2024 - 19:07 WIB

Foto: Mochtar Muhamad (M2)

Seputar Bekasi

Eks Walikota Bekasi M2 Masih di Hati Masyarakat Kota Bekasi

Senin, 22 Apr 2024 - 14:43 WIB