Penegak Hukum Tak Bernyali Tindak Proyek Ilegal Waterpark Dwisari

- Jurnalis

Sabtu, 6 Juni 2020 - 15:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA BEKASI – Pembangun proyek Waterpark Dwisari yang terletak di dekat Sungai Cibeet, Kampung Ciranggon, Desa Cipayung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kembali disorot.

Kepada Matafakta.com, Ketua Benteng Bekasi, Turangga mendesak dan ingin menguji nyali penegak hukum untuk melakukan tindakkan tegas, terkait pembangunan Waterpark Dwisari yang tidak mengantongi izin.

“Jangan sampai, kita berpikir buruk, karena sampai sekarang, belum juga dilakukan pembongkaran terhadap proyek tanpa izin resmi alias illegal tersebut, ada apa?,” sindirnya, Sabtu (6/6/2020).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Turangga mengungkapkan, persoalan proyek Waterpark Dwisari, sudah cukup lama dibiarkan. Jangan sampai menjadi contoh yang tidak baik bagi para pengusaha atau pengembang yang datang ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Publik jangan dipertontonkan panutan hukum yang tumpul, tebang pilih dan berpihak. Penegak hukum mesti bertindak cepat dalam menyikapi persoalan. Jangan hanya sekedar gertak sambel,” pungkasnya.

Diketahui, Kementerian ATR/BPN, mengeluarkan rekomendasi pembongkaran Waterpark Dwisari berdasarkan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi.

Rekomendasi ATR/BPN menyatakan bahwa, peruntukan pada kawasan lokasi pembangunan Waterpark Dwisari merupakan sempadan sungai dan pertanian lahan basah, sesuai hasil pertemuan bedah kasus yang diselenggarakan di Bekasi, tanggal 25 Februari 2020 lalu.

Baca Juga :  Kades Karang Rahayu Ino Herawati Jadi Tersangka Sewa Tanah Kas Desa

Turut hadir, jajaran Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bekasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bekasi, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat serta pihak pemilik tanah.

Pelanggaran pemanfaatan ruang tersebut sebelumnya diketahui berdasarkan hasil aduan yang diterima oleh Kementerian ATR/BPN. Setelah ditelusuri, ditemukan pancang dan konstruksi beton di badan sungai tidak memiliki izin pemanfaatan ruang, serta tidak berada pada batas bidang tanah yang dikuasai atau telah dimiliki.

Senada dengan hasil kajian tim, dalam pertemuan tersebut DLH Jawa Barat menyatakan, bahwa pembangunan Wterpark Dwisari tidak memiliki izin lingkungan. Pada kesempatan yang sama, BBWS Citarum mengindikasikan bahwa kegiatan pembangunan berada di wilayah garis sempadan Sungai Cibeet.

Garis sempadan Sungai Cibeet ditentukan paling sedikit 100 meter dari tepi palung sungai berdasarkan Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015. Sedangkan bangunan Waterpark Dwisari tersebut berada di tepi dan badan Sungai Cibeet.

Baca Juga :  Dianggap Hentikan Penyidikan Judol, LP3HI Gugat Polri dan Satgas Judol

Hal ini dikuatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Kementerian ATR/BPN yang mengatakan, bahwa pembangunan Waterpark Dwisari di kawasan sempadan sungai tidak diperbolehkan dalam Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) Perda RTRW Kabupaten Bekasi.

Kawasan sempadan sungai perlu dipertahankan, sehingga terhindar dari erosi dan kerusakan kualitas air sungai. Oleh karenanya, pendirian bangunan di kawasan sempadan sungai dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi.

Dalam pertemuan tersebut, pemilik bangunan juga diharuskan melakukan pembongkaran sheetpile dan konstruksi beton yang berada di badan air dan sempadan sungai secara mandiri.

Dalam rangka perlindungan hak atas tanahnya, pemilik dapat berkonsultasi dengan DPUPR Kabupaten Bekasi terkait pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengurus rekomendasi teknis ke BBWS Citarum sebagai dasar pengajuan izin.

Fadil selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa, pembangunan ini patut dijadikan pembelajaran agar pemanfaatan ruang harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Mul/Hasrul)

BeritaEkspres Group

Berita Terkait

Dugaan Proyek Fiktif Rp9 Miliar Disdik Kota Bekasi Kembali Diaksi Mahasiswa
LIAR Soroti Kerugian Negara Pada Proyek Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi
Kades Karang Rahayu Ino Herawati Jadi Tersangka Sewa Tanah Kas Desa
FKMPB Ucapkan Selamat Atas Perpanjangan Jabatan Kades Sumber Jaya
Terkait Hak, PT. Armas Logistic Dilaporkan 2 Mantan Karyawan ke Disnaker Kota Bekasi
Delvin: Apa Kabar Plesiran Bali Komisioner KPU Vs Caleg Pemenang Kota Bekasi
Ini Kata Ketua JNW Soal Isue Pergantian Pj Walikota Bekasi
Ribuan TKK Kota Bekasi Dukung Kinerja Pj Raden Gani Muhamad
Berita ini 57 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 06:44 WIB

Pengamat Hukum Kritisi Kejagung Soal Tersangka Korupsi Timah Tak Ditahan

Kamis, 11 Juli 2024 - 17:21 WIB

Penipuan Oknum Pendeta Rp53 Miliar Masyarakat Minta GBI CK-7 Ditutup

Kamis, 11 Juli 2024 - 15:58 WIB

Ini Kata Ketua JNW Seputar Pro Kontra Pembatalan Proyek PSEL Kota Bekasi  

Rabu, 10 Juli 2024 - 19:00 WIB

Di Quotient TV, Alvin Lim: Nasib IKN Jika Tanpa 9 Naga

Rabu, 10 Juli 2024 - 16:02 WIB

Prapid Judol, Hakim Tunggal PN Jakpus Peringatkan Satgas dan Penyidik Polri

Rabu, 10 Juli 2024 - 09:53 WIB

Jiwa “Korsa” Jampidum Soal Puluhan Senpi Tak Dimusnahkan Dipertanyakan

Selasa, 9 Juli 2024 - 17:33 WIB

7 Tahun Sudah Proses Hukum Hak Prof. Ing Mokoginta Tanpa Kejelasan

Selasa, 9 Juli 2024 - 16:55 WIB

Waduh…!!!, Kasus Senpi Ilegal Sudah Inkrah Barbuk-nya Kemana?

Berita Terbaru

Foto: Titik - Titik Lokasi Proyek

Seputar Bekasi

LIAR Soroti Kerugian Negara Pada Proyek Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi

Jumat, 12 Jul 2024 - 15:34 WIB

Foto: Kades Karang Rahayu Ino Herawati Saat Digiring Petugas Kejari Kabupaten Bekasi

Seputar Bekasi

Kades Karang Rahayu Ino Herawati Jadi Tersangka Sewa Tanah Kas Desa

Jumat, 12 Jul 2024 - 14:59 WIB

Foto: Ketua FKMPB Eko Setiawan Bersama Kepala Desa Sumber Jaya, Sofyan Hakim

Seputar Bekasi

FKMPB Ucapkan Selamat Atas Perpanjangan Jabatan Kades Sumber Jaya

Jumat, 12 Jul 2024 - 12:34 WIB