Jaga Objektifitas, Pakar Hukum Sarankan MK Tolak Saksi Ahli Terafiliasi Tim Sukses  

- Jurnalis

Kamis, 4 April 2024 - 16:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Pakar Hukum: Abdul Fickar Hadjar

Foto: Pakar Hukum: Abdul Fickar Hadjar

BERITA JAKARTA – Dalam proses peradilan, keterangan saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024

MK kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan ahli dan saksi dari pihak terkait, yakni pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kubu Prabowo menghadirkan sejumlah saksi ahli yakni, eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej dan tujuh orang dengan latar belakang berbeda-beda.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan, Andi Muhammad Asrun, Pakar Hukum Abdul Khair Ramadhan, Amirudin Ilmar, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis dan Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Khalilul khairi.

Selain itu, ada Pendiri lembaga survei Cyrus Network Hasan Hasbi hingga Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari.

Baca Juga :  Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri

Sementara, enam saksi yang dibawa tim Prabowo-Gibran salah satunya adalah Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, Gani Muhammad, Andi Bataralifu, Suprianto dan Abdul Wahid.

Mereka akan memberikan keterangan untuk dua perkara yakni, pertama Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan Tim 01, Anies-Muhaimin dan Perkara kedua, diajukan Tim 03 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Kedua perkara ini, Prabowo-Gibran berkedudukan sebagai pihak terkait.

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menggugat hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ke MK, karena tidak terima dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan kubu Prabowo-Gibran.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara, Abdul Fickar Hadjar menyoroti para saksi ahli dengan menyebutnya “Saksi 02 = Tim Sukses.

Menurut Fickar, meskipun kedudukan seorang saksi pada posisi netral, tetapi dengan diajukannya saksi untuk memperkuat argumen, dalil, pikiran dan pernyataan salah satu pihak, MK kedudukan saksi itu menjadi partisan.

Oleh karena itu, kata Fickar, untuk menguji objektifitas keterangannya seorang saksi haruslah di “sumpah”. Artinya, setiap pernyataannya mempunyai konsekwensi yuridis.

Baca Juga :  JNW Apresiasi Komitmen LQ Indonesia Law Firm Dalam Penegakan Hukum

“Jika yang dikemukakan saksi adalah sebuah kebohongan, maka hukum pidana telah menanti untuk memproses dan menghukumnya. Sampai disini clear dan selesai,” tegas Fickar.

Namun, lanjut Fickar yang menjadi persoalan adalah jika seorang saksi atau ahli sebelum didengar kesaksiannya dipengadilan juga berkedudukan sebagai bagian atau tim pemenangan alias tim sukses dari seorang calon.

“MK tidak ada jaminan terhadap objektifitas keterangannya, karena sedikit banyak pasti akan dipengaruhi oleh keberpihakannya pada salah satu calon tertentu,” jelasnya.

“Oleh karena itu, sebaiknya saksi yang demikian tidak diperbolehkan bersaksi atau setidaknya diabaikan kesaksiannya,” tambah Fickar menanggapi Majelis Hakim MK yang memperbolehkan keterangan saksi tetap didengar.

“Saya kira langkah untuk menjaga keseimbangan kepentingan antar para pihak. Kunci utama peradilan yang baik adalah objektifitas, karena itu jika objektifitas terganggu, maka pengadilan akan terjebak nenjadi Peradilan Sandiwara,” pungkas Fickar. (Sofyan)

Berita Terkait

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi
Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI Tolak La Nyalla Kembali Memimpin
Kejagung Tahan 7 Tersangka Korupsi Tata Kelola Emas 109 Ton PT. Antam
Kantor JJ Simkoputera Dijaga Brimob, Netizen: Jadi Satpam Orang Kaya
Stop Berikan Perpuluhan di GBI CK-7, Gereja Kaya, Pendeta Kaya, Jema’at Miskin
Diduga Kongkalikong Proyek IKN, Wantimpres Dilaporkan ke KPK
Bubarkan Polri, Alvin Lim: Masyarakat Sudah Muak Dengan Oknum Polri
Pusat Data Nasional Diretas, Salah Peretas Atau Menkominfo?
Berita ini 88 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 21 Juli 2024 - 09:09 WIB

Kukuhkan 8 Ranting, Sarjan: PAC PP selalu Bersinergi Dengan Pemerintah Desa

Sabtu, 20 Juli 2024 - 14:20 WIB

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Juli 2024 - 01:50 WIB

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Juli 2024 - 00:46 WIB

Mendagri: Triwulan Ketiga, Kota Bekasi Masuk Peringkat 4 Besar Se-Jawa Barat  

Jumat, 19 Juli 2024 - 06:41 WIB

Elektabilitas di Bawah 40 Persen, Tri Adhianto Belum Tentu Menang Pilkada

Kamis, 18 Juli 2024 - 22:36 WIB

Baru 20 Persen, Proyek Jembatan Muara Gembong PT. GMP Terancam Wanprestasi

Rabu, 17 Juli 2024 - 00:27 WIB

Rugikan Negara, Ketua JNW: Proyek Plat Merah Tak Sesuai Kontrak Bisa Pidana

Selasa, 16 Juli 2024 - 23:28 WIB

Yusuf Blegur: Berisiko Tinggi Jika DPP PDI-P Merekom Tri Adhianto

Berita Terbaru

Foto: Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan Bersama Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad Saat Penyerahan Asset Wilayah Pelayanan Air Bersih

Seputar Bekasi

Pemkot Bekasi Terima Aset Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:20 WIB

Mendagri Gelar Rakor Akselerasi Indikator Strategis Pembangunan Jawa Barat

Seputar Bekasi

JNW Apresiasi Kinerja Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad

Sabtu, 20 Jul 2024 - 01:50 WIB

Foto: Kapuspenkum Kejagung: Harli Siregar

Berita Utama

Korupsi Emas 109 Ton Kejagung Bakal Jerat Korporasi

Jumat, 19 Jul 2024 - 23:28 WIB