Berhentikan Kadus Sepihak, Kades Bantarsari Diduga Tabrak Aturan Mendagri

- Jurnalis

Kamis, 2 Mei 2024 - 09:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Kepala Desa Bantarsari

Kantor Kepala Desa Bantarsari

BERITA BEKASI – Pergantian atau pemberhentian Kepala Dusun (Kadus) yang terjadi di Desa Bantarsari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, diduga tidak sesuai aturan.

Pasalnya, pemberhentian Kadus atau sebagai perangkat Desa diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 67 tahun 2017, tentang perubahan atas peraturan Mendagri Nomor 83 tahun 2015.

Tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Kepala Desa (Kades) memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal itu diterangkan Kadus N. Dedy yang disinyalir telah diberhentikan secara sepihak oleh Kepala Desa.

Dedy mengaku tidak adanya informasi yang didapat sama sekali maupun undangan yang diberikan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) kepada dirinya.

“Pergantian Kadus 2 di Desa Bantarsari itu kemarin pada Senin 29 April 2024, namun tidak ada sama sekali undangan ataupun informasi dari Kepala Desa kepada saya,” kata N. Dedy kepada awak media, Rabu (1/5/2024).

Baca Juga :  Dianggap Hentikan Penyidikan Judol, LP3HI Gugat Polri dan Satgas Judol

Dedy memaparkan, sebelumnya dirinya telah dipanggil oleh Kades Bantarsari perihal adanya tandatangan warga yang berjumlah 18 ditunjukan kepadanya diruang kantor Kepala Desa.

“Kades hanya memperlihatkan tandatangan saja, tidak ada isi tulisan tentang pergantian Kadus 2. Saat itu Kades hanya menyarankan untuk mencari kebenaran tandatangan itu bukan tentang akan digantinya saya sebagai Kadus,” ujarnya.

Dirinya menyayangkan perihal kejadian yang telah terjadi, bahwa Kades sebagai pemimpin nomor satu di wilayah Desa Bantarsari tidak menjalin hubungan kerjasama maupun komunikasi secara profesional.

“Iya jika memang ada yang salah pada diri saya dalam bekerja selaku Kadus bisa mengingatkan maupun memberikan teguran, namun selama ini tidak ada sama sekali. Bahkan telepon,” terangnya.

Dirinya berharap, kepada tingkat Kecamatan maupun Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menjadi perhatian dengan adanya kejadian yang menimpa dirinya agar tidak terulang lagi dikemudian hari.

“Semoga Pemerintah Daerah dapat melakukan teguran maupun sangsi sesuai aturan yang berlaku, atas tindakan yang semena mena Kades dalam melakukan pemberhentian perangkat Desa,” tegasnya.

Baca Juga :  Dugaan Proyek Fiktif Rp9 Miliar Disdik Kota Bekasi Kembali Diaksi Mahasiswa

Alur Birokrasi

Dedy menjelaskan, secara bertingkat Kades harus berkoordinasi dengan Kecamatan, lalu Kecamatan harus berkomunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) tingkat Kabupaten maupun Kota.

Selanjutnya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten maupun Kota berkoordinasi dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan terakhir Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dapat berkoordinasi dengan Kementerian Desa.

Jelas tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Kepala Desa Pasal 30 disebutkan, Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan atau teguran tertulis.

Ayat (2) dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada keterangan maupun kejelasan dari Camat Pebayuran dan Kepala Desa Bantarsari yang sudah dilakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp. (Hasrul)

Berita Terkait

Dugaan Proyek Fiktif Rp9 Miliar Disdik Kota Bekasi Kembali Diaksi Mahasiswa
LIAR Soroti Kerugian Negara Pada Proyek Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi
Kades Karang Rahayu Ino Herawati Jadi Tersangka Sewa Tanah Kas Desa
FKMPB Ucapkan Selamat Atas Perpanjangan Jabatan Kades Sumber Jaya
Terkait Hak, PT. Armas Logistic Dilaporkan 2 Mantan Karyawan ke Disnaker Kota Bekasi
Delvin: Apa Kabar Plesiran Bali Komisioner KPU Vs Caleg Pemenang Kota Bekasi
Ini Kata Ketua JNW Soal Isue Pergantian Pj Walikota Bekasi
Ribuan TKK Kota Bekasi Dukung Kinerja Pj Raden Gani Muhamad
Berita ini 77 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 06:44 WIB

Pengamat Hukum Kritisi Kejagung Soal Tersangka Korupsi Timah Tak Ditahan

Kamis, 11 Juli 2024 - 17:21 WIB

Penipuan Oknum Pendeta Rp53 Miliar Masyarakat Minta GBI CK-7 Ditutup

Kamis, 11 Juli 2024 - 15:58 WIB

Ini Kata Ketua JNW Seputar Pro Kontra Pembatalan Proyek PSEL Kota Bekasi  

Rabu, 10 Juli 2024 - 19:00 WIB

Di Quotient TV, Alvin Lim: Nasib IKN Jika Tanpa 9 Naga

Rabu, 10 Juli 2024 - 16:02 WIB

Prapid Judol, Hakim Tunggal PN Jakpus Peringatkan Satgas dan Penyidik Polri

Rabu, 10 Juli 2024 - 09:53 WIB

Jiwa “Korsa” Jampidum Soal Puluhan Senpi Tak Dimusnahkan Dipertanyakan

Selasa, 9 Juli 2024 - 17:33 WIB

7 Tahun Sudah Proses Hukum Hak Prof. Ing Mokoginta Tanpa Kejelasan

Selasa, 9 Juli 2024 - 16:55 WIB

Waduh…!!!, Kasus Senpi Ilegal Sudah Inkrah Barbuk-nya Kemana?

Berita Terbaru

Foto: Titik - Titik Lokasi Proyek

Seputar Bekasi

LIAR Soroti Kerugian Negara Pada Proyek Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi

Jumat, 12 Jul 2024 - 15:34 WIB

Foto: Kades Karang Rahayu Ino Herawati Saat Digiring Petugas Kejari Kabupaten Bekasi

Seputar Bekasi

Kades Karang Rahayu Ino Herawati Jadi Tersangka Sewa Tanah Kas Desa

Jumat, 12 Jul 2024 - 14:59 WIB

Foto: Ketua FKMPB Eko Setiawan Bersama Kepala Desa Sumber Jaya, Sofyan Hakim

Seputar Bekasi

FKMPB Ucapkan Selamat Atas Perpanjangan Jabatan Kades Sumber Jaya

Jumat, 12 Jul 2024 - 12:34 WIB