BERITA JAKARTA – Sekjen Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH), Heru Purwoko mengatakan, sampai Tahun 2024, akan ada 271 Kepala Daerah yang akan habis masa jabatannya sampai menjelang Pemilu 2024.
Kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, Walikota akan diisi Penjabat Kepala Daerah sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak pada Pemilu Tahun 2024 mendatang.
“Pada Tahun 2023 terdapat 170 daerah yang akan diisi Penjabat Kepala Daerah, yaitu 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 38 Kota,” terang Heru saat berbincang ringan dengan Matafakta.com, Kamis (31/8/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dijelaskan Heru, pedoman penjaringan Penjabat Kepala Daerah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 4 Tahun 2023, tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota disebutkan bahwa Pengusulan Pj. Gubernur dilakukan oleh:
a.Menteri
b.DPRD melalui Ketua DPRD
Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota yang menegaskan:
Pj. Gubernur, Pj. Bupati dan Pj. Wali Kota yang diangkat dengan memenuhi persyaratan:
a.mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;
b.pejabat ASN atau pejabat pada jabatan ASN tertentu yang menduduki JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat atau dilingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj. Gubernur dan menduduki JPT Pratama dilingkungan Pemerintah Pusat atau dilingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj. Bupati dan Pj. Wali Kota;
c.Penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama 3 tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik;
d.Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah
Dikatakan Heru, disamping syarat-syarat administratif yang cenderung sangat normati, perlu juga diperhatikan aspek-aspek lain, misalnya menyangkut mengenai suku, ras, agama dan antar golongan.
“Kecuali daerah-daerah yang mempunyai karakter khusus dan perlu perhatian, misalnya seperti Penjabat Kepala Daerah di Wilayah Tanah Papua,” ujarnya.
Pada kasus Provinsi Jawa Barat misalnya, dari informasi yang diperoleh, ada 3 Calon Penjabat Gubernur, yaitu:
1.Komjen. Polisi (Purn) Drs. Nana A.S, MM yang saat ini menjabat Inspektur Utama di Sekretariat Jenderal DPR RI.
2.Bey Triadi Machmudin, SE, MT menjabat sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media di Sekretariat Presiden RI.
3.Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, SH, MH menjabat sebagai di Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.
“Beberapa informasi yang kami peroleh, bisa menjadi pertimbangan dan masukan Menteri Dalam Negeri untuk dimajukan ke Presiden untuk dipilih sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat,” jelas Heru.
Sebagai tambahan, karakter ASN Kejaksaan Agung, apabila seorang Jaksa diperbantukan ke suatu Kementerian sebagai JPT Pratama atau JPT Madya, setelah tidak menjabat akan kembali sebagai ASN Kejaksaan Agung dan tetap akan sebagai Jaksa, hal ini berbeda dengan ASN Kementerian lainnya.
AMPUH Analisa 3 Calon Terkuat PJ. Gubernur JABAR:
1.Komjen Polisi (Purn) Drs. Nana A.S, MM Inspektur Utama di Sekretariat Jenderal DPR RI. Surat usulan ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI.
“Apakah usulan yang ditandatangai Sekjen DPR RI cukup legitimatif, apakah bukan unsur pimpinan yang tandatangan, karena dari Kementerian yang tandatangan adalah Menteri,” ujar Heru.
“NRP 65030634. Kalau NRP apakah belum alih status sebagai ASN? sehingga setelah alih status mempunya NIP. Yang bersangkutan sudah pensiun dari Polri, apakah sudah alih tugas sebagai ASN Sipil?,” tambahnya.
2.Bey Triadi Machmudin, SE, MT menjabat sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media di Setpres RI. Apakah ada Surat Usulan dari Menteri Sekretaris Negara? dengan adanya surat tersebut menunjukkan bahwa atasan langsung merekomendasikan.
“Apakah Presiden akan cawe-cawe mengenai PJ Jabar dengan menempatkan orang Istana?,” tanya Heru lagi.
3.Prof Dr. Asep Nana Mulyana, SH, MHum menjabat sebagai di Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham.
“Apakah sudah ada surat dari Menkumham sebagai surat ijin pimpinan untuk mengikuti seleksi PJ Jabar?,” tanya Heru kembali.
Ditambahkan Heru yang bersangkutan adalah Pegawai Kejaksaan Agung, dan Jaksa walaupun sudah bertugas di Kementerian, statusnya adalah tetap Jaksa, dengan maju sebagai PJ. Jabar.
“Apakah Jaksa sebagai Aparat Penegak Hukum mempunyai tugas sebagai pengawas tidak menimbulkan konflik kepentingan,” pungkasnya. (Indra)
