Dugaan Persekongkolan Jahat KPK Diera Agus Rahardjo Hancurkan PT. Bumigas Energi

- Jurnalis

Rabu, 12 Juli 2023 - 18:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kuasa Hukum PT. Bumigas Energi (BGE), Khersna Guntarto

Foto: Kuasa Hukum PT. Bumigas Energi (BGE), Khersna Guntarto

BERITA JAKARTA – Deputi Pencegahan Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan menolak permintaan PT. Bumigas Energi untuk melakukan konfrontasi dengan, KPK, HSBC Indonesia, PT. Geo Dipa Energi dan Kejaksaan Agung (Kejagung), terkait surat KPK Nomor: B/6004/LIT.04/10-15/09/2017 dengan konten hoaks yang diteken Pahala Nainggolan.

“Buat gua apa poinnya, mau ngapain. Bukannya dibilang mau apa. Ya buktikan aja (rekening HSBC Hongkong) kalau dia punya, gampang aja, ngapain konfrontasi ke gua,” kata Pahala dalam rekaman yang diliput oleh awak media beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, akibat surat KPK berkonten hoaks itulah, PT. Bumigas Energi sangat dirugikan khususnya dalam sidang di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dimana surat KPK tersebut dijadikan ‘senjata’ oleh rivalnya, PT. Geo Dipa Energi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pahala menolak apabila surat tersebut dianggap diterbitkan secara individu atau atas kehendaknya sendiri. Pahala menegaskan, bahwa surat tersebut terbit sesuai prosedur atas arahan Ketua KPK Periode 2015-2019, Agus Rahardjo.

“Argumen gua ini bukan Pahala Nainggolan individu, semua surat berhak hanya pimpinan yang tahu. Makanya gua sebut atas nama pimpinan (Agus Rahardjo) dan ada perintahnya,” jelas Pahala.

Pahala menyebut, bahwa surat terbitannya itu tidak sebanding dengan surat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) perihal penelusuran rekening ke HSBC Hongkong.

“Padahal menurut gua surat dari Kejaksaan lebih parah, kesana lho dia (Kejagung) secara fisik. Apa iya Hakim (Majelis Hakim di BANI) cuma lihat itu surat,” ucap Pahala.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum PT. Bumigas Energi, Khresna Guntarto mengatakan, dari pernyataan Pahala itu muncul kejanggalan-kejanggalan sebagai Deputi Pencegahan KPK.

Kejanggalan pertama, kata Kheresna, seharusnya bukan menjadi tupoksi Pahala Nainggolan menerbitkan surat KPK meski perintah Ketua KPK, Agus Raharjo ketika itu.

Kejanggalan kedua, surat KPK tersebut melanggar Undang-Undang (UU) KPK Nomor: 30 Tahun 2009 dan urutannya. Kejanggalan ketiga, isi konten dalam surat KPK disebutkan keterangan bersumber dari HSBC Indonesia.

Baca Juga :  LQ Pertanyakan Kepastian Hukum Dalam Perkara Pidana Guru Besar IPB

“Faktanya, PT. Bumigas Energi bukanlah nasabah dari HSBC Indonesia melainkan nasabah HSBC Hongkong, bahkan HSBC Indonesia sendiri, tidak pernah mengeluarkan pernyataan apapun ke KPK,” jelas Khresna

Kejanggalan keempat, lebih ironisnya isi konten surat KPK tersebut berbeda dengan isi surat HSBC Hongkong yang sudah diterima oleh tim Kuasa Hukum PT. Bumigas Energi di Hongkong. Artinya, dugaan kuat surat KPK tersebut kontennya rekayasa, manipulatif dan by design.

Kejanggalan kelima, isi surat KPK tersebut lagi-lagi berbeda dengan penjelasan HSBC Hongkong, sehingga Pahala dengan yakinnya menuding PT. Bumigas Energi ‘mengada-ngada’ soal WKP. Apakah Deputi Pencegahan KPK tidak mengerti UU Panas Bumi Nomor: 27 Tahun 2003 dan turunannya?.

“Pernyataan yang telah disampaikan itu justru menjerumuskan dirinya secara langsung dan institusinya secara tidak langsung untuk melakukan perbuatan melawan hukum,” imbuhnya.

Kejanggalan berikutnya, Pahala sebagai Deputi Pencegahan KPK secara impresif melakukan pembangkangan terhadap UU KPK. Secara tidak langsung Pahala mengakui kegaduhan surat KPK itu dengan menyebut bahwa surat Kejaksaan isinya bahkan lebih parah dari surat KPK.

“Faktanya, Kejagung sudah memberikan klarifikasi terkait pernyataan Pahala itu melalui wawancara wartawan Matafakta.com dengan mantan Jamintel Kejagung, Yanmarinka yang dengan tegas tidak pernah mengeluarkan surat apapun kepada KPK dan tidak ada pejabat yang ditugaskan melakukan penelusuran ke HSBC Hongkong,” ungkap Khresna.

Disini sudah jelas bahwa Ketua KPK Agus Rahardjo melanggar SOP dan UU KPK, apabila terbukti terlibat dalam hal ini. Keterlibatan Agus juga diperkuat oleh Pahala dengan menunjukkan nota dinas sebagai upaya disposisi.

“Sayangnya, Agus memilih diam enggan berkomentar ketika ditanya soal surat KPK No. B/6004/LIT.04/10-15/09/2017 yang menyesatkan bagi PT. Bumigas Energi. Oleh karena itu, Bumigas Energi menduga ada skenario di balik penerbitan surat yang sangat merugikan itu,” tuturnya.

Kuat dugaan, lanjut Khresna, surat tersebut telah dipersiapkan dengan sengaja oleh Ketua KPK Periode 2015-2019, Agus Rahardjo dan anak buahnya Pahala Nainggolan yang bertujuan menjatuhkan sekaligus mengkriminalisasi PT. Bumigas Energi.

Baca Juga :  Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Delta Tamtama ke KY

“Pernyataan Pahala ini seakan mau melepaskan tanggung jawab dari jeratan turut serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama,” terang kata Khresna.

Lagi-lagi, Khresna menegaskan Pahala dan pihak manapun yang memerintahkan penerbitan surat KPK itu sudah terlibat dalam tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik, sebagaimana dimaksud Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama dengan ancaman 7 tahun penjara.

Menurutnya, pihak-pihak yang terlibat menggunakan surat Pahala itu dapat ikut dijerat dengan ancaman penjara yang sama. Pihak yang menggunakan dan menikmati dan diuntungkan dalam surat itu adalah PT. Geo Dipa Energi yang saat itu diwakili, Riki Firmanda Ibrahim sebagai Direktur Utama.

Khresna menegaskan, PT. Geo Dipa Energi sebagai rival PT. Bumigas Energi dengan terangnya memanfaatkan kekuatan surat KPK itu untuk mengalahkan pihaknya di sidang BANI ke-2.

“Perkara pemalsuan surat bukanlah delik aduan. Dalam hal ini Polri dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kami akan membuat laporan polisi dan menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan,” tegasnya.

Menurut Khresna perbuatan Agus Rahardjo dan Pahala Nainggolan dalam menerbitkan surat KPK itu dapat merusak citra lembaga antirasuah itu sendiri. “Tidak sepatutnya KPK memiliki oknum-oknum tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, PT. Bumigas Energi telah mengadukan Kementerian ESDM ke Komisi Informasi Pusat (KIP) guna mendengarkan alasan ijin pertambangan tidak dikeluarkan. Sidang perdana digelar pada 13 Agustus 2020 silam dengan termohon Kementerian ESDM.

Dalam amar putusannya itu ternyata kementerian ESDM tidak pernah mengeluarkan ijin IUP dan WKP untuk di wilayah Dieng dan Patuha. Pasalnya, tidak adanya IUP dan WKP itu menjadi awal perseteruan sengketa pertambangan antara PT. Bumigas Energi dengan PT. Geo Dipa Energi. (Sofyan)

Berita Terkait

Soal Halte Sultan, PMII Kota Bekasi Pertanyakan Kinerja Kejari Kota Bekasi
Gelapkan TPP Rp1 Miliar, Kejati Pabar Tahan Kadis Trasmigrasi dan Tenaga Kerja
Industry Terbesar Asia, Mbah Goen: Kabupaten Bekasi Hanya Jadi Asbak Pengusaha
Dipastikan Lolos, KEMAH Indonesia Ucapkan Selamat Kepada Ananda Tohpati
LQ Pertanyakan Kepastian Hukum Dalam Perkara Pidana Guru Besar IPB
Jaksa KPK Sebut Dugaan Uang Hasil Pemerasan SYL Sebesar Rp44,5 Miliar
Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Delta Tamtama ke KY
Cabang LQ Indonesia Law Firm Kembali Hadir di Kembangan Jakarta Barat
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:39 WIB

Ini Gagasan Gunawan SNIPER Untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi

Rabu, 21 Februari 2024 - 08:18 WIB

Larang dan Usir Warga, LIAR Segera Laporkan PPK Cibitung ke Bawaslu dan DKPP

Selasa, 20 Februari 2024 - 16:21 WIB

TMMD ke-119 Tahun 2024 di Desa Karang Mukti Kecamatan Karang Bahagia

Jumat, 16 Februari 2024 - 16:08 WIB

Heboh, Pemdes Sumberjaya Bekasi Sunat Uang OP Per-KPPS Rp510 Ribu  

Rabu, 14 Februari 2024 - 11:20 WIB

Darsum Caleg Demokrat Dapil 7 Kabupaten Bekasi Datangi TPS Bersama Anak & Istri

Rabu, 14 Februari 2024 - 01:08 WIB

Malam Pencoblosan, Sejumlah Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Tebar Amplop

Selasa, 13 Februari 2024 - 12:17 WIB

Viral Serangan Fajar, Praktisi Hukum: Aturan Harus Tegak Demi Keadilan

Senin, 12 Februari 2024 - 14:53 WIB

Bocor Ajakan TKK Dukung Tri Adhianto Lolos Jadi Walikota Bekasi   

Berita Terbaru