BERITA JAKARTA – Jelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode yang kedua semakin mendekati garis finis maka semakin banyak hal yang sepertinya sudah tidak terkontrol dengan baik oleh orang nomor satu di Republik Indonesia ini. Apakah anak buahnya sudah mau lempar handuk?.
“Hal demikian selalu saja terjadi di dunia politik Indonesia karena faktor-faktor yang melatar-belakangi peristiwa ini. Misalnya, biasa disebut dengan istilah kapal sudah mau karam dan lain-lain alias sudah mau parkir,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen, Rabu (1/3/2023) di Jakarta.
Selanjutnya, sambung Silaen, penguasa berikutnya akan berganti nahkoda di kapal yang sama bernama Republik Indonesia. Jadi kemungkinan awak kapal sudah ambil ancang-ancang mau cari selamat, anak buah berpikir mau lompat ke kapal berikutnya demi kepentingan politik yang memboncengi yang bersangkutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hal itu lumrah saja terjadi, kalau tidak demikian maka Indonesia tidak terkenal dengan istilah sebutan warga+62,” jelas alumni Lemhanas Pemuda 2009 itu.
Soal gonta-ganti Parpol biasa, gonta-ganti kebijakan juga biasa yang penting memberikan keuntungan kelompok atau golongan tertentu juga biasa, tak ada aturan yang melarang bahwa kebijakan yang salah mendapatkan punishment agar ada efek jera, semua begitu bebas.
“Rakyat hanya dijadikan kayu bakar politik ketika dibutuhkan saja. Misalnya jelang Pemilu selebihnya nanti dulu. Jadi repot sudah, bagaimana bisa memajukan masyarakat kalau tidak meng-arus-utamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan golongan atau kelompok,” tutur mantan fungsionaris DPP KNPI itu.
Rakyat sudah mati-matian berusaha untuk menafkahi keluarganya dengan cara misalnya bertani dan sejenisnya, namun apa yang terjadi, harga pupuk tak terjangkau dan kalaupun ada harganya selangit, belum lagi kalau sudah musim panen raya, harganya anjlok.
“Jadi mau bagaimana lagi jadi rakyat? Nasib-nasib. Sementara kebutuhan rakyat terus merangkak naik dan semua gaji Aparat Pemerintah semuanya ikut naik juga,” beber Silaen.
Sementara, rakyat hidupnya terseok-seok dan terhimpit oleh regulasi pemangku kebijakan, maka akhirnya rakyat akan mati dalam kemiskinannya bukan karena tidak mau berusaha (bekerja) untuk meraih hidup sejahtera, tapi keadaan atau situasi-lah yang tidak bisa mereka lawan atau tolak. Rakyat kecil akan slalu korban politik penguasa yang dipilih oleh rakyat itu sendiri.
Pupus sudah harapan rakyat (wong cilik) untuk bangkit melawan kebijakan yang zolim, jadi pilihan sulit bagi rakyat ketika penguasa yang diberikan mandat rakyat tapi tidak berpihak pada rakyat.
“Hidup bergelimang harta dan hidup bermewah-mewah (berfoya-foya) diatas penderitaan rakyat, sejatinya sangat melukai hati dan perasaan publik yang makan saja susah,” tutur Silaen.
Tragis apakah cukup dengan marah- marah lalu keadaan atau situasi Indonesia langsung berubah menjadi baik? Atau itu menandakan ketidakmampuan seorang pemimpin untuk mengatur jajaran aparat Pemerintah (ASN/PNS) sampai terendah.
“Hanya Tuhanlah yang tahu pasti apa jawaban yang benar?,” tutup Silaen akhiri percakapan. (Indra)
