Ketua Gelora Bekasi: Ada Apa, Kok PKS Ngotot Belain Proyek Rp6 Miliar

- Jurnalis

Jumat, 23 September 2022 - 09:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ketua Partai Gelora Bekasi: Ariyanto Hendrata

Foto: Ketua Partai Gelora Bekasi: Ariyanto Hendrata

BERITA BEKASI – PKS sebagai Fraksi terbesar di DPRD Kota Bekasi terkesan ngotot membela rehab ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi. Hal ini tentu melukai hati masyarakat yang saat ini sangat prihatin dengan kenaikan harga-harga akibat dikuranginnya subsidi BBM.

“Tentu ini menjadi pertanyaan besar kami, ada PKS dibalik proyek ini. Kenapa begitu semangat membela rehab ruang sidang Paripurna padahal konsisinya masih layak,” sindir Ariyanto Hendrata kepada Matafakta.com, Jumat (23/9/2022).

Dikatakan Ariyanto, bahwa pihaknya hanya menyambungkan aspirasi masyarkaat Kota Bekasi, kenapa disikapi dengan sangat emosional?. Suara-suara penolakan terhadap rencana rehab ruang sidang Parpurna adalah nyata dan ini menjadi keresahan masyarakat.

“Justru kami obyektif. Basisnya penolakan masyarkat terhadap rehab ruang sidang Paripurna tersebut. Ini fakta. Bila PKS tak mendengar ini sebagai penolakan dari masyarakat, rasanya aneh ya, udah jelas penolakan tersebut,” tegas Ariyanto.

Sebagai bagian dari masyarakat, Gelora Kota Bekasi hanya ingin menjalankan fungsinya untuk saling memberikan masukan yang membangun. Kontrol adalah sesuatu yang diperlukan dalam alam demokrasi.

“Tentu kami sesalkan kenapa PKS malah seperti alergi dengan kritik. Padahal kritikkan baik bagi demokrasi. Masa setiap masukan dan kritik disikapi sebagai bahaya dan pembelaan diri. Inikan bisa merusak tatanan demokrasi di Kota Bekasi,” katanya.

Ariyanto menyarankan agar PKS membuktikan satu kata dengan perbuatan. Selama ini PKS menyebar spanduk partai yang sangat peduli dengan kesulitan rakyat akibat kenaikan harga BBM. Ini waktu yang tepat membuktikan dengan menghentikan anggaran yang kurang tepat sasaran untuk mengatasi kesulitan masyarakat.

“Termasuk anggaran Rp6 miliar rehab ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi. Gak sulit kok kalo emang mau, tinggal merubah anggaran rehab tersebut menjadi bantuan sosial untuk masyarakat yang tidak tercover dari Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (Edo)

Berita Terkait

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan
Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan
Pegawai Kejaksaan RI Kelola BPA Diragukan
Peran Agung Winarno Tutupi Asal Usul Harta Makelar Kasus Zarof Ricar
Akankah BS Kembali Lolos di Kasus Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi
AKHERA Apresiasi KPK Buka Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi
Kasus WC Sultan Beny Sugiarto Saksi Ijon Proyek Mengantung di KPK
Akankah Eks Menpora Dito Bakal Bongkar Patgulipat Perkara Kouta Haji?

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 19:20 WIB

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan

Selasa, 15 September 2026 - 18:41 WIB

Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan

Senin, 14 September 2026 - 21:37 WIB

Pegawai Kejaksaan RI Kelola BPA Diragukan

Senin, 14 September 2026 - 16:33 WIB

Peran Agung Winarno Tutupi Asal Usul Harta Makelar Kasus Zarof Ricar

Jumat, 11 September 2026 - 11:40 WIB

Akankah BS Kembali Lolos di Kasus Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi

Berita Terbaru

Photo: Walikota Bekasi: Tri Adhianto

Seputar Bekasi

Ini Kata Aktivis JNW Soal Himbauan Donasi Walikota Bekasi ke Sekolah

Kamis, 17 Sep 2026 - 14:46 WIB