BERITA JAKARTA – Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua meminta agar proyek perawatan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, melaporkan langsung hasil kegiatannya ke BPKP wilayah Jakarta.
Laporan kerja ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertujuan agar aliran keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan melalui pengguna anggaran secara benar dan pasti.
“Hal itu, perlu dilaporkan keatasan langsung, Irjen, BPKP dan terakhir ke DPRD,” ujar Abdullah kepada Matafakta.com, Sabtu (5/2/2022) melalui pesan singkatnya.
Diberitakan sebelumnya, proyek pekerjaan perawatan Kantor Kejari Jakarta Pusat dinilai tidak transparan mengenai anggaran proyek pengecatan yang sudah dikerjakan sejak 29 Januari 2022 oleh pihak ketiga atau rekanan pelaksana.
Selain itu, tidak adanya papan informasi proyek yang bertujuan untuk menjelaskan secara detail mengenai jenis pekerjaan, pelaksana proyek, nilai dan sumber anggaran serta masa klender kerja yang menjadi bahan pertanyaan beberapa pihak baik sosial control dan pengawasan masyarakat (Wasmas).
Selain itu, dimana pihak pelaksana tidak memperlengkapi pekerja dengan alat pelindung kerja (APK) yang seharusnya menjamin keselamatan dan kenyamanan para pekerja proyek tersebut dari resiko kecelakaan kerja.
Pantauan dilapangan, pekerja tanpa menggunakan APK itu dibiarkan bekerja tanpa adanya teguran dari pihak Kejari Jakpus. Hal ini juga jadi bahan pertanyaan mengenai sejauh mana pihak Kejari Jakpus dalam mendukung peraturan pememerintah kaitan dengan pelaksanaan proyek.
Meski itu, merupakan tugas pelaksana proyek, tapi karena yang dikerjakan adalah pengecatan Kantor Kejari Jakpus, maka sejatinya yang berwenang di Kejari Jakpus mengambil langkah menegur pelaksana proyek. (Sofyan)
