LQ: Sensoran Berita Buruk Polri Ciderai Transparansi Informasi Publik

- Jurnalis

Selasa, 2 November 2021 - 23:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LQ Indonesia Law Firm

LQ Indonesia Law Firm

BERITA JAKARTA – Viralnya berita seputar prilaku oknum Polri selama satu bulan terakhir, membuat jatuhnya citra institusi Polri yang sempat kehilangan focus, sehingga menghasilkan langkah yang kurang tepat dalam menyikapi persoalan ditengah masyarakat.

“Bukannya tegas copot oknum dan pimpinan oknum Polri, malah langkah yang dibuat pencitraan di dunia maya,” terang Kabid Humas dan Media LQ Indonesia Law Firm, Sugi kepada Matafakta.com, Selasa (2/11/2021).

Media online, sambung Sugi, penuh dengan upaya pencitraan Polri dari dilaksanakannya lomba mural dan kegiatan untuk menutupi berita buruk tentang Polri. Bahkan portal media kini menyaring dan tidak menampilkan berita buruk tentang oknum Polri.

“Dimana sebagian wartawan ada juga yang mendapatkan intimidasi. Publik juga disuguhi berita yang hanya separuh benar dari sisi-sisi baiknya saja,” kata Sugi.

Dikatakan Sugi, Kapolda Metro Jaya (PMJ) berteriak lantang akan blender kepala atau pimpinan oknum Polri, namun LQ Indonesia Law Firm hingga kini merasa omongan itu hanyalah pencitraan belaka.

“Buktinya sampai detik ini, pimpinan oknum Fismomdev Polda Metro Jaya tidak dicopot oleh Kapolda. Padahal banyak korban investasi bodong yang sudah teriak,” ungkapnya.

Bahkan, lanjut Sugi, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Teguh Sugeng Santoso juga sudah bersuara, apabila terbukti dugaan pemerasan, Kapolda harus berani mencopot oknum pimpinan Fismondev.

“Bukti nyata omongan Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya masih pepesan kosong,” sindir Sugi yang menyesalkan semboyan Polri Presisi dan berkeadilan,” ucapnya.

Sugi mengungkap, LQ Indonesia Law Firm adalah pelapor yang menyerukan banyaknya oknum yang bersarang ditubuh Polda Metro Jaya, dimana Subdit Fismondev banyak kasus Investasi bodong mandek total. Juga oknum Fismondev yang diduga memeras hingga ratusan juta.

“Rekamannya sudah beredar minta lima kosong-kosong yakni, Rp500 juta untuk biaya pencabutan perkara yang sudah diselesaikan dengan damai atau restorative justice,” jelasnya.

Tak lama, kata Sugi, setelah keberanian LQ Indonesia Law Firm mengungkapkan ke public dan dilihat masyarakat luas, netizen mulai berani curhat keluhan mereka terhadap oknum Polri yang disertai berbagai macam kekecewaannya.

“LQ Indonesia Law Firm akan terus bersuara lantang selama Kapolda Metro Jaya belum berani mencopot oknum Fismondev Polda Metro Jaya,” tegasnya.

Langkah itu, tambah Sugi, adalah bukti komitmen LQ Indonesia Law Firm dalam perjuangannya dengan tagar #SavePOLRI yang sudah terjangkit penyakit kronis berkelanjutan dan kritis yang terus mengerus kepercayaan public terhadap institusi Polri.

“Masyarakat jangan pernah lelah bersuara di media sosial, agar Presiden Jokowi dan DPR dengar keluh kesah masyarakat terhadap oknum. Masyarakat tidak butuh janji, tapi tindakan nyata. Copot pimpinan oknum, dimulai dari oknum di Fismondev,” pungkasnya. (Sofyan)

Berita Terkait

Mahasiswa KKN Tim II Undip Tata Ulang Data Kelembagaan & Batas Wilayah Desa Jambanan
Hukum dan Jurnalistik: Dua Profesi, Satu Pertarungan Mencari Fakta
Kepala Daerah Terbukti Melakukan Korupsi Menjadi Alasan Pemberat Bagi Hakim
Ini Kata Silaen Soal Omon-omon Pejabat Sok Tegas dan Sok Peduli
Pejabat Seringkali Lemparkan Pernyataan Seolah Rakyat Bodoh dan Tolol!
Viral Sebut Istri Polisi Ustadz Dipaksa Klarifikasi Soal Anaknya Ngerokok
OTT Depok, Reformasi Moral dan Diamnya Presiden 
Astara Studio Terapkan BIM “Hadirkan Kepastian Desain dan Konstruksi Lebih Terukur”

Berita Terkait

Rabu, 12 Agustus 2026 - 10:37 WIB

Mahasiswa KKN Tim II Undip Tata Ulang Data Kelembagaan & Batas Wilayah Desa Jambanan

Senin, 3 Agustus 2026 - 08:03 WIB

Hukum dan Jurnalistik: Dua Profesi, Satu Pertarungan Mencari Fakta

Rabu, 18 Maret 2026 - 20:01 WIB

Kepala Daerah Terbukti Melakukan Korupsi Menjadi Alasan Pemberat Bagi Hakim

Rabu, 11 Maret 2026 - 15:38 WIB

Ini Kata Silaen Soal Omon-omon Pejabat Sok Tegas dan Sok Peduli

Kamis, 5 Maret 2026 - 13:44 WIB

Pejabat Seringkali Lemparkan Pernyataan Seolah Rakyat Bodoh dan Tolol!

Berita Terbaru

Photo: Walikota Bekasi: Tri Adhianto

Seputar Bekasi

Ini Kata Aktivis JNW Soal Himbauan Donasi Walikota Bekasi ke Sekolah

Kamis, 17 Sep 2026 - 14:46 WIB

Photo: James Tobing (Pemimpin Perusahaan dan Pemimpin Redaksi SK Dialog)

Megapolitan

HUT Surat Kabar Dialog ke-28, Berbagi Kebahagiaan untuk Sesama

Kamis, 17 Sep 2026 - 12:31 WIB