Rupiah Anjlok, Pengamat Usul Program MBG dan Koperasi Dihentikan

- Jurnalis

Jumat, 22 Mei 2026 - 14:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Photo: Samuel F Silaen

Photo: Samuel F Silaen

BERITA JAKARTA – Nilai tukar rupiah diperkirakan bakal terus melemah dan menembus level baru Rp18.000 per dolar, karena kuatnya tekanan eksternal akibat tensi geopolitik global ditambah pengelolaan Ekonomi yang carut-marut penuh intrik dan kepentingan segelintir kelompok elit dilingkaran kekuasaan.

Pada penutupan perdagangan Selasa 21 Mei 2026 pukul 17.00 WIB, rupiah melemah ke level Rp17.706 per dolar AS.

Pengamat Ekonomi Politik dan Kebijakan Public, Samuel F Silaen berpendapat, Pemerintah perlu mengambil langkah besar untuk menstabilkan rupiah, termasuk menghentikan sejumlah proyek strategis yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebab, kata Silaen, informasi apapun yang ada didalam negeri Indonesia secara detail diketahui oleh pihak Luar Negeri dan mungkin mereka ditipu dengan narasi-narasi pepesan kosong penuh intrik dan TIPU-TIPU.

“Pertama adalah proyek-proyek vital itu harus dihentikan Pemerintah, terutama MBG dan KDMP yang sangat menguras APBN. Pemerintah, harus fokus terhadap bagaimana menanggulangi agar rupiah ini kembali stabil,” terangnya, Jumat (22/5/2026).

Silaen menilai, program-program yang membebani APBN secara urakan dan ugal-ugalan sebaiknya dihentikan atau ditunda sampai keadaan ekonomi kembali pulih dan sehat atau stabil secara fiskal dan moneter.

“Bila dipaksa diteruskan maka pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang tertulis dalam bukunya paradoks Indonesia akan segera menjadi kenyataan atau mungkin bisa lebih cepat terjadi tidak sampai menunggu 2030 Indonesia bubar,” sindirnya.

Selain itu, lanjut Silaen, program yang mengeluarkan dana besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih juga harus dihentikan sampai waktu yang tidak bisa ditentukan

“Demi penataan kembali sistem perekonomian Indonesia yang boleh dikatakan porak-poranda, karena dirampok secara hukum, tapi minim manfaatnya buat rakyat meskipun jargonnya slalu demi rakyat, tapi nihil,” ungkap Silaen.

Jadi jangan sampai, tambah Silaen, nasi sudah jadi bubur baru MBG dan Koperasi Merah Putih dihentikan, karena ini sangat membebani APBN.

“Harus rendah hati mau belajar kembali kepada Presiden Habibie yang berhasil memperkuat nilai tukar rupiah, bukan hutang yang ditambah,” pungkasnya. (Sofyan)

Berita Terkait

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan
Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan
Pegawai Kejaksaan RI Kelola BPA Diragukan
Peran Agung Winarno Tutupi Asal Usul Harta Makelar Kasus Zarof Ricar
Akankah BS Kembali Lolos di Kasus Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi
AKHERA Apresiasi KPK Buka Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi
Kasus WC Sultan Beny Sugiarto Saksi Ijon Proyek Mengantung di KPK
Akankah Eks Menpora Dito Bakal Bongkar Patgulipat Perkara Kouta Haji?

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 19:20 WIB

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan

Selasa, 15 September 2026 - 18:41 WIB

Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan

Senin, 14 September 2026 - 21:37 WIB

Pegawai Kejaksaan RI Kelola BPA Diragukan

Senin, 14 September 2026 - 16:33 WIB

Peran Agung Winarno Tutupi Asal Usul Harta Makelar Kasus Zarof Ricar

Jumat, 11 September 2026 - 11:40 WIB

Akankah BS Kembali Lolos di Kasus Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi

Berita Terbaru

Photo: Walikota Bekasi: Tri Adhianto

Seputar Bekasi

Ini Kata Aktivis JNW Soal Himbauan Donasi Walikota Bekasi ke Sekolah

Kamis, 17 Sep 2026 - 14:46 WIB

Photo: James Tobing (Pemimpin Perusahaan dan Pemimpin Redaksi SK Dialog)

Megapolitan

HUT Surat Kabar Dialog ke-28, Berbagi Kebahagiaan untuk Sesama

Kamis, 17 Sep 2026 - 12:31 WIB