BERITA JAKARTA – “Dengan menyediakan ruang khusus bagi wartawan “Press room”, Instansi Pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan informasi, sehingga memudahkan publik untuk memantau kinerja Pemerintah”.
Hal itu dikatakan Sekjen Jaringan Nusantara Watch (JNW), Dede Mulyadi, menyoroti sikap Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang kurang berkenan dengan kehadiran para pewarta atau wartawan yang kesehariannya meliput.
“Keberadaan rekan media di Kejagung terkesan mulai digeser pelan-pelan. Sebab, rekan media sekarang tergeser keruang ganti baju Pengamanan Dalam atau Pamdal Kejagung. Tragis amat,” sindir Dede, Minggu (19/10/2025).
Lebih jauh Dede mengatakan, keberadaan rekan-rekan media disana (Kejagung) adalah dalam rangka untuk memenuhi hak public atau masyarakat yang ingin mendapatakan informasi seputar hukum, bukan justru malah disingkirkan pelan-pelan.
“Publik butuh media yang independen, bukan media milik Kejagung seperti Studio Radio Kejagung yang habis miliaran yang konon kabarnya berasal dari BCA yang kita ngak pernah tahu apa aja yang disiarkan,” sindirnya lagi.
Dede berujar, keberadaan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka) di Kejagung selama ini cukup interns menyajikan berbagai pemberitaan yang menyangkut hukum baik Pidana maupun Korupsi.
“Uang rakyat jangan hanya dikelola untuk kebutuhan sendiri lah, tapi yang bersifat untuk mendukung memenuhi hak pulik juga wajib diberikan porsi. Masa rekan media dikasih ruangan buat ganti baju Pamdal Kejagung. Harusnya malu sama rakyat,” ucapnya.
Adanya fasilitas pendukung, lanjut Dede, seperti akses internet, ruang kerja atau press room dan tempat untuk mewawancarai narasumber akan meningkatkan efisiensi kerja wartawan yang meliput di Instansi tersebut.
“Wartawan dapat lebih mudah berinteraksi dan mengajukan pertanyaan kepada pejabat atau juru bicara Instansi, sehingga menghasilkan pemberitaan yang lebih mendalam dan akurat, bukannya malah keberadaan mereka digeser,” ujarnya.
Keberadaan press room di setiap Instansi Pemerintah tetap menjadi langkah ideal untuk mewujudkan Pemerintahan yang transparan dan kolaboratif dengan pers, bukan sebaliknya ruang press room-nya dirubah jadi Klinik Kesehatan Kejagung.
“Apa Kejagung mulai gerah karena adanya berita miring seperti kasus-kasus Jaksa bermasalah yang terkesan masih dilindungi seperti 5 Jaksa dalam kasus tilap barang bukti Fahrenheit, sehingga mulai berpikir mau menggeser rekan-rekan media,” pungkasnya. (Sofyan)
