BERITA JAKARTA – Mantan Kepala Dinas Kebudayaan (Kadis Bud) Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Iwan Henry Wardhana ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyimpangan kegiatan. Kasus yang terjadi pada 2023 itu merugikan negara hingga Rp150 miliar.
Penetapan Iwan Hendry sebagai tersangka korupsi disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Patris Yusrian Jaya, Kamis (2/1/2025) di Kantor Kejati DKJ.
Selain itu, Penyidik juga menetapkan tersangka Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan Jakarta, Mohamad Fahirza Maulana dan Direktur Event Organizer (EO), Gatot Arif Rahmadi. Gatot ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketiga orang tersangka tersebut selanjutnya akan kami lakukan proses dan hari ini salah satu tersangka dengan inisial GAR telah kami lakukan penahanan Rumah Tahanan Negara selama 20 hari ke depan untuk proses Penyidikan,” ucap Patris.
Patris menerangkan dalam kasus ini Penyidik akan memanggil tersangka Iwan dan Fahirza sebagai tersangka. Kemudian, keduanya akan dilakukan penahanan untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
Patris mengatakan, Penyidik juga sudah melakukan penyitaan uang tunai senilai Rp1 miliar. Penyidik pun akan melakukan pengembangan perkara dengan mendalami kegiatan-kegiatan hingga 2024.
“Kami masih akan terus melakukan pendalaman dan modus-modus yang digunakan. Sejauh ini modus yang digunakan para pelaku adalah dengan memalsukan stempel,” ungkap Patris.
Sebagai informasi, pada Rabu 18 Desember 2024, Penyidik Pidana Khusus Kejati DKJ, melakukan penggeledahan dan penyitaan dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan-kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Tahun Anggaran 2023.
Penyidik memperkirakan ada dugaan korupsi mencapai Rp150 miliar dalam dugaan penyalahgunaan anggaran Disbud Jakarta sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Nomor PRINT-5071/M.1/Fd.1/12/2024 Tanggal 17 Desember 2024.
Penggeledahan dan penyitaan dilakukan di lima lokasi, yaitu Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Jalan Gatot Subroto Nomor 12-14-15, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, kantor EO GR-Pro di Jalan Duren 3 Jakarta Selatan.
Kemudian rumah tinggal di Jalan H. Raisan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, rumah tinggal di Jalan Kemuning, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur dan rumah tinggal Jalan Zakaria Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat.
Dari kegiatan itu, Penyidik menyita sejumlah barang berupa beberapa unit laptop, handphone, PC, flashdisk untuk dilakukan analisis digital forensik.
“Turut disita uang, beberapa dokumen dan berkas penting lainnya guna membuat terang peristiwa pidana dan penyempurnaan alat bukti dalam perkara a quo,” pungkas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati, Syahron Hasibuan. (Sofyan)
