Hakim Ungkap Keresahan Soal Kesejahteraan

- Jurnalis

Sabtu, 7 September 2024 - 16:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Humas di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djumyanto

Humas di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djumyanto

BERITA JAKARTA – Minimnya perhatian negara terhadap kesejahteraan hakim sangat memprihatinkan. Mulai dari permasalahan tunjangan, remunerasi, rumah negara, transportasi, jaminan kesehatan dan sebagainya masih belum optimal.

Untuk itu, Djuyamto seorang Hakim dan juga Humas di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sekaligus pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), setuju dengan pernyataan Benny K Harman, Anggota Komisi III DPR RI yang mengkritik kurangnya perhatian negara terhadap kesejahteraan Hakim.

“Saya setuju dengan pernyataan Benny K Harman yang mengkritik kurangnya perhatian negara terhadap kesejahteraan Hakim. Sebab belum optimal memberikan perhatian terhadap kesejahteraan Hakim,” ucapnya, Jumat (6/9/2024).

Djuyamto menyampaikan, bahwa hingga saat ini kesejahteraan Hakim belum mengalami perbaikan yang signifikan sejak 2012.

Dia menggarisbawahi, DPR sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dalam hal anggaran, legislasi dan pengawasan, seharusnya dapat memainkan peran strategis untuk memastikan jaminan kesejahteraan Hakim sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman.

“Seharusnya DPR sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dalam hal anggaran, legislasi dan pengawasan, seharusnya dapat memainkan peran strategis untuk memastikan jaminan kesejahteraan Hakim,” imbuh Djuyamto.

Ia pun berharap agar negara memberikan perhatian lebih serius agar dapat memastikan kesejahteraan Hakim diperhatikan dan ditingkatkan.

“Saya berharap negara memberikan perhatian lebih serius agar dapat memastikan kesejahteraan Hakim,” tutupnya. (Sofyan)

Berita Terkait

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan
Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan
Pegawai Kejaksaan RI Kelola BPA Diragukan
Peran Agung Winarno Tutupi Asal Usul Harta Makelar Kasus Zarof Ricar
Akankah BS Kembali Lolos di Kasus Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi
AKHERA Apresiasi KPK Buka Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi
Kasus WC Sultan Beny Sugiarto Saksi Ijon Proyek Mengantung di KPK
Akankah Eks Menpora Dito Bakal Bongkar Patgulipat Perkara Kouta Haji?

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 19:20 WIB

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan

Selasa, 15 September 2026 - 18:41 WIB

Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan

Senin, 14 September 2026 - 21:37 WIB

Pegawai Kejaksaan RI Kelola BPA Diragukan

Senin, 14 September 2026 - 16:33 WIB

Peran Agung Winarno Tutupi Asal Usul Harta Makelar Kasus Zarof Ricar

Jumat, 11 September 2026 - 11:40 WIB

Akankah BS Kembali Lolos di Kasus Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi

Berita Terbaru

Photo: Walikota Bekasi: Tri Adhianto

Seputar Bekasi

Ini Kata Aktivis JNW Soal Himbauan Donasi Walikota Bekasi ke Sekolah

Kamis, 17 Sep 2026 - 14:46 WIB

Photo: James Tobing (Pemimpin Perusahaan dan Pemimpin Redaksi SK Dialog)

Megapolitan

HUT Surat Kabar Dialog ke-28, Berbagi Kebahagiaan untuk Sesama

Kamis, 17 Sep 2026 - 12:31 WIB