Karangan Bunga Minta KPK Tuntaskan Kasus Suap Eks Bupati Bangkalan

BERITA JAKARTA – Hari ini, elemen masyarakat anti korupsi bakal kirimkan karangan bunga kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tuntaskan suap Rp3,4 miliar ke orangnya Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Karangan bunga itu, sehubungan dengan adanya aliran setoran suap sebanyak Rp3,4 miliar ditahun 2021 kepada Tyas Pambudi orang kepercayaan Ketua DPD-RI, Lanyalla Mahmud Mattalitti yang sampai saat ini belum juga diungkap KPK

Dimana, adanya suap Rp3,4 miliar yang diterima Tyas Pambudi muncul dalam fakta persidangan kasus yang menjerat 9 tahun penjara mantan Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron yang saat ini sudah mendekam di Lapas Sukamiskin.

Tyas Pambudi bisa berkomunikasi dengan Abdul Latif Amin Imron yang kala itu masih aktif menjabat Bupati Bangkalan, karena dibukakan Jalan oleh Ketua DPD-RI, Lanyalla dengan memberikan nomor ponsel pribadinya.

Aktivis Front Memajukan Daerah, Heru Purwoko mengatakan, Abdul Latif Amin Imron kepada Tyas Pambudi sebenarnya bisa menjadi pintu masuk buat KPK untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam.

“Mengapa Ketua DPD-RI Lanyalla bisa-bisanya mengarahkan Tyas Pambudi menghubungi Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron,” terang Heru Purwoko kepada Matafakta.com, Rabu (31/7/2024).

Selain itu, kata Heru, fakta persidangan juga terungkap dengan adanya pengembalian uang suap sebesar Rp3,4 miliar ke  KPK.

“Yang aneh malah pengembalian uang sebesar Rp3,4 miliar itu menggunakan dana pihak lain, bukan dari Tyas Pambudi. Apakah ada skenario untuk menutup aliran setoran suap tersebut agar tidak merembet kemana-mana,” sindir Heru.

Maka kami, tambah Heru, Front Majukan Daerah bersama Masyarakat Lawan Koruptor dan Koalisi Rakyat Pemuda Satu Merah Putih ( KORPS MP) akan mengirimkan Karangan Bunga ke KPK.

“Sebagai simbol suara masyarakat meminta Pimpinan KPK untuk segera mengungkap kasus suap Rp3,4 miliar kepada Tyas Pambudi yang diduga adanya setoran suap Rp3,4 miliar yang diketahui dan melibatkan penyelenggara negara  yang sekarang  memiliki  power kekuasaan,” pungkas Heru. (Sofyan)