BERITA JAKARTA – Masyarakat menilai kepemimpinan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), La Nyalla Mahmud Mattalitti, selama 5 tahun menjabat gagal total.
Pasalnya, kelembagaan DPD-RI yang diharapkan jauh ke arah yang lebih baik malah justeru sebaliknya, terkesan La Nyalla menjadikan DPD-RI sebagai Lembaga milik pribadinya.
Akibat kepemimpinan La Nyalla selama 5 tahun yang otoriter munculah “Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI” yang ingin menyelamatkan Lembaga DPD-RI tersebut.
Gerakan perubahan itu, tidak akan membiarkan La Nyalla Mahmud Mattalitti kembali menjabat sebagai Ketua DPD-RI.
Kelompok pro perubahan ini diinisiasi Sultan Najamudin, Ratu GKR Hemas, Yorris Raweyai, Fadel Muhammad dan Hasan Basri.
Kaitan hal itu, Front Majukan Daerah menilai sudah tepat sikap dan langkah kelompok perubahan DPD RI yang diisi Anggota DPD incumbent.
Kepada Matafakta.com, Aktifis Front Majukan Daerah, Heru Purwoko mengatakan, harus ada perubahan dengan melakukan ganti pimpinan DPD-RI.
“Sepakat dengan yang disampaikan Senator Papua Yorrys Raweyai bahwa DPD telah mengalami degradasi kepemimpinan yang cukup panjang,” terang Heru, Jumat (19/7/2024).
Para Anggota DPD RI yang akan menjabat pada periode 2024-2029 mendatang perlu mengantarkan Lembaga senator yang fokus menjadi mitra kerja Pemerintah sebagai representasi daerah.
“DPD-RI adalah representasi daerah yang senantiasa mengawal jalannya Pemerintah untuk proses pembangunan bangsa,” kata Heru.
Dikatakan Heru, Front Majukan Daerah tidak bisa membayangkan apa jadinya Pemerintahan Prabowo & Gibran ketika Lembaga DPD-RI diketuai La Nyall.
“Kita tahulah karakter seorang La Nyalla seperti apa selama 5 tahun menjabat dan berbagai persoalan yang terjadi,” ujarnya.
Heru menambahkan, bahwa Gerakan Perubahan Anggota DPD-RI tidak terbendung untuk mengganti Ketua DPD-RI, La Nyalla Mattalitti.
“Tanggal 1 Oktober 2024 bisa dipastikan La Nyalla Mahmud Mattalitti tidak lagi menjabat sebagai pimpinan DPD-RI,” pungkasnya. (Ayu)
