BERITA JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) memeberikan vaksinasi booster tahap tiga kepada para Hakim, Panitera Pengganti (PP) dan Pegawai tidak tetap.
Kepada awak media, Humas PN Jakut, Djuyamto, SH, MH menyampaikan bahwa vaksin booster tahap tiga diberikan kepada seluruh keluarga besar PN Jakut sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 dan varian baru Omicron.
“Pemberian vaksin booster ini dilakukan sebagai hasil kerjasama Tim Satgas Covid-19 PN Jakut dengan Suku Dinas Kesehatan Pemkot Jakarta Utara,” terangnya, Selasa (25/1/2022).
Sebelumnya, sambung Djuyamto, PN Jakut mengirimkan surat ke Sudinkes Pemerintah Kodya Jakarta Utara yang kemudian pihak kesehatan mendatangi target sasaran vaksin ke Kantor PN Jakut di Jalan Gajah Mada, Petojo Utara.
“Sebelumnya kita PN Jakut bersurat ke Sudinkes Pemerintah Kodya Jakarta Utara yang kemudian pihak kesehatan mendatangi target sasaran ke Kantor PN Jakut yakni bososter tahap tiga,” tandasnya.
Sementara itu, pihak Sudinkes Jakut, Dr. Adam dan Tety K mengatakan, baru sebanyak 85 pegawai Pengadilan Jakut yang dapat suntikan vaksin booster karena ada kendala teknis sesuai data belum semuanya pegawai yang melampaui masa 6 bulan setelah vaksin kedua.
“Sehingga vaksin kali ini belum semua pegawai Pengadilan Jakut disuntik booster ke tiga. Karena sesuai petunjuk setiap orang yang akan di vaksin booster ke tiga harus lebih dari 6 bulan sejak vaksin kedua,” jelasnya.
Dikatakan Dr. Adam, kegiatan vaksin ini merupakan kerja sama antara Sudinkes dengan pihak Pengadilan guna mempercepat program vaksinasi tahap tiga terhadap seluruh warga baik swasta maupun lembaga.
“Vaksinasi gratis ini, bukan masalah target perhari berapa banyak, tapi intinya bagaimana vaksin ke tiga bisa kena sasaran didapatkan seluruh warga masyarakat Jakarta Utara,” ucapnya.
Tety Kumala petugas Sudinkes yang mendampingi Dr. Adam menambahkan, untuk vaksinasi lanjutan di PN Jakut ini belum dijadwal kembali. Sebab melihat data dari para pegawai masih banyak yang belum melampaui masa 6 bulan sejak masa vaksin ke dua.
“Jika belum ada 6 bulan masa vaksin ke dua, maka vaksin ke tiga boster belum dapat diberikan terhadap seseorang itu. Ketentuan vaksin ke tiga boster harus ada 6 bulan masa vaksin ke dua dan tensinya dibawah 180,” jelasnya.
Sementara, Panitia vaksi PN Jakut, Ganjil Sunarko mengatakan, kegiatan vaksinasi boster ini untuk mengantisifasi terjadinya lonjakan varian baru Omicron terhadap seluruh keluarga pegawai PN Jakut.
Ganjil Sunarko yang juga salah satu hakim perkara khusus Perikanan ini menyampaikan, pihak PN Jakut masih bersyukur tidak ada yang kena varian baru Omicron, dimana di Pengadilan lain seperti PN Jakbar dan PN Depok sudah ada yang kena varian Omicron.
“Makanya untuk mengantisifasi hal itu pihak PN Jakut langsung ambil langkah cepat bekejasama mengirim surat ke Sudinkes Jakut supaya dilakukan vaksinasi terhadap seluruh pegawai. Semoga pihak Pengadilan dan keluarga tidak ada yang kena varian baru Covid-19 tersebut,” pungkasnya. (Dewi)
