Pelaku KLB Ilegal Deli Serdang Kembali Telan Pil Pahit

BERITA JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, kembali menolak gugatan hukum pelaku Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) Deli Serdang yang menggugat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Hal itu, tercantum dalam amar putusan PN Jakarta Pusat yang menolak gugatan mantan Ketua DPC Halmahera Utara (Halut), Yulius Dagilaha yang menggugat DPP Partai Demokrat terkait pemberhentiannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat untuk Kabupaten Halut, Maluku Utara.

Kepada Matafakta.com, Tim Advokasi Hukum Partai Demokrat, Muhajir, menyampaikan, setelah ditolaknya permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menkumham dan 3 kali penolakan gugatan para pendukung KSP Moeldoko dan Jhoni Allen di PN Jakarta Pusat, maka skor saat ini pelaku KLB ilegal Deli Serdang kalah 0-4.

“Hal ini, sudah menunjukkan, berbagai kebohongan yang mereka sampaikan kepada publik selama 4 bulan ini terbukti tidak berlandaskan hukum,” kata Muhajir, Rabu (19/5/2021).

Muhajir bersyukur, karena permintaan agar Pengadilan menolak gugatan tersebut untuk disidangkan kembali dikabulkan Majelis Hakim. Sebab, berdasarkan Pasal 32 UU Parpol No.2 Tahun 2011, perselisihan internal Parpol diselesaikan di Mahkamah Partai yang keanggotaannya telah disahkan Menkumham, bukan langsung ke Pengadilan.

Amar putusan perkara nomor 167 menyatakan, pertama, mengabulkan eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut. Kedua, menyatakan, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Selain itu, Muhajir menegaskan, sampai saat ini Partai Demokrat pimpinan AHY hanya mengajukan 1 gugatan yang masih berjalan di PN Jakarta Pusat. Partai Demokrat pimpinan AHY menggugat 12 mantan kader Partai Demokrat terkait perbuatan melawan hukum.

“Langkah hukum terhadap para aktor KLB tersebut harus kami tempuh untuk mencegah ‘post truth politic’ yaitu propaganda kebohongan yang diulang-ulang sebagai upaya untuk menggeser pemahaman publik perihal moral dan fakta hukum terkait sebuah kebenaran. Jika kita cermati, hal ini sedang marak terjadi di negara kita,” tungkasnya.

Adapun 12 nama mantan kader Demokrat yang digugat adalah sebagai berikut, Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Max Sopacua, M. Rahmad, Tri Julianto, Ahmad Yahya, Sofwatillah, Yus Sudarso, Boyke Novrizon, Supandi R. Sugondo, dan Aswin Ali Nasution. (Muh Nurcholis)