BERITA JAKARTA – Sidang lanjutan terdakwa Komisaris Utama PT. Dian Bara Genoyang (DBG), Robianto Idup, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU), Boby Mokoginta, selama tiga tahun enam bulan penjara (3,6 tahun) dan dipotong selama masa tahanan terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan yang merugikan saksi korban (pelapor) Herman Tandrin PT. Graha Priman Energy (PT. GPE) hingga puluhan miliar rupiah,” kata Boby saat membacakan tuntutannya dipersidangan pimpinan Hakim Florensia Kendengan, Selasa (18/8/2020).
Dalam tuntutan Jaksa, perbuatan terdakwa yang sempat melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buron, sehingga di-rednotice-kan yang akhirnya menyerahkan diri di Denhaag, Belanda yang dinilai menguatkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal yang memberatkan, sambung Jaksa, pengusaha pertambangan batubara ini, disamping perbuatannya sendiri yang tak kunjung membayar invoice atau tagihan PT. GPE selaku kontraktor tambang batubara, Robianto Idup juga, memberikan keterangan berbelit-belit, tidak mengakui perbuatan, tidak menyesal dan tak kooperatif hingga proses hukum kasusnya berliku-liku dan memakan waktu.
Sementara, untuk terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, Dirut PT. DBG, Iman Setiabudi yang dihukum satu tahun penjara telah usai menjalani hukumannya.
“Kami JPU menyatakan bahwa dakwaan kami terhadap terdakwa Robianto Idup terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karenananya, kami memohon Majelis Hakim menghukumnya selama 3 tahun dan 6 bulan penjara dan potong selama dalam tahanan,” ulas Boby.
Terbuktinya, tindak kejahatan penipuan yang dilakukan Robianto Idup, menurut JPU, sepenuhnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dengan alat bukti yang ada sebelumnya. Keterangan saksi a charge (memberatkan) yang satu dengan yang lainnya dipersidangan saling bersesuaian dan mendukung adanya tindak kejahatan penipuan yang dilakukan terdakwa selaku pemilik saham mayoritas PT. DBG sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan.
Perbuatan terdakwa itu, mengakibatkan Herman Tandrin mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah, karena telah berulangkali mengerjakan proyek penambangan dan menghasilkan batubara senilai puluhan miliar rupiah. Namun, invoice yang beberapa kali dijanjikan akan dibayar saat menyuruh kontraktor (PT. GPE) tersebut bekerja tetap saja tak kunjung dibayarkan atau ditepati terdakwa.
Jaksa Boby Mokoginta dan Marly Sihombing dalam dakwaan yang dibacakan sebelumnya juga mendakwa Robianto Idup tidak saja dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan, tetapi juga pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Namun dalam dakwaannya, Jaksa membuktikan pasal 378 KUHP saja telah dilanggar oleh terdakwa Robianto Idup yang dalam persidangan terungkap mempunyai kewenangan penuh di PT. DBG.
Setelah mendengar tuntutan JPU itu, Ketua Majelis Hakim Florensia Kendengan menanyakan terhadap terdakwa Robianto Idup yang mengikuti persidangannya secara virtual di dalam tahanan Polda Metro Jaya (PMJ). “Apakah terdakwa mendengar tuntutan Jaksa dan mengerti,” tanya Florensia, yang dijawab Robianto Idup, “Iya saya dengar dan mengerti Bu Hakim”.
Ketua Majelis Hakim kemudian menanyakan kepada tim penasihat hukum terdakwa, kapan siap mengajukan pledoi atau pembelaan. “Butuh waktu dua minggu atau cukup seminggu saja?,” tanya Florensia. “Seminggu saja Bu Hakim, Selasa pekan depan,” tutur Dhito Sitompul, salah satu anggota tim penasihat hukum terdakwa dari kantor hukum Hotma Sitompul. “Ok, sidang berikutnya 25 Agustus 2020 dengan agenda pledoi,” tutur Florensia.
Dalam surat dakwaan JPU terhadap terdakwa Robianto Idup sebelumnya disebutkan bahwa kasus penipuan itu terjadi dari awal hingga penghujung 2012. Bermula kerja sama bisnis atau pertambangan batubara antara Robianto Idup dari PT. DBG dan Herman Tandrin dari PT. GPE. Oleh karena mereka sudah saling kenal jauh hari sebelumnya, pihak PT. GPE telah terlebih dahulu mengerjakan pembuatan jalan, pelabuhan dan fasilitas lainnya di kawasan pertambangan PT. DBG sebelum dibuat perjanjian kerja sama.
Awalnya PT. GPE selaku kontraktor tambang dibayar PT. DBG. Namun pada tahapan-tahapan pembayaran berikutnya invoice atau tagihan tersebut tidak dicairkan PT. DBG. Padahal, PT. GPE sempat beberapa kali mengancam menyetop pelaksanaan pekerjaan karena tak dibayar.
Tetapi janji-janji akan segera bayar jika dilaksanakan lagi pekerjaan tetap saja tak kunjung direalisasikan atau ditepati PT. DBG. Padahal dalam kurun waktu tersebut PT. DBG dapat menjual sekitar Rp71 miliar batubara dari hasil penambangan PT. GPE. (Dewi)
