BERITA BEKASI – Praktisi dan Akademisi Hukum Pidana, Dr. Weldy Jevis Saleh, SH, MH, menilai narasi politik hukum di Indonesia saat ini mencerminkan ketidakmajuan dalam berpikir dan bernegara.
Praktik politik “belah bambu” serta kebiasaan merombak kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan dinilai menjadi penghambat utama kemajuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Infrastruktur Nasional.
“Setiap pergantian kepemimpinan eksekutif, baik di tingkat daerah maupun pusat, selalu diiringi perubahan peraturan. Bergantinya program Pemerintah dengan dalih like or dislike membuat kepastian pembangunan makin tidak menentu,” tegas Weldy, Rabu (9/9/2026).
Kritik terhadap Kebijakan Baru dan Isu Hukum
Weldy menyoroti program-program strategis dari pemerintahan sebelumnya yang seharusnya dilanjutkan, namun kerap diubah atau dihentikan oleh rezim baru dengan dalih program pro-rakyat.
“Beberapa kebijakan baru seperti Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Merah Putih justru rentan ditunggangi kepentingan politik serta menimbulkan persoalan teknis di lapangan,” tuturnya.
Selain ketidakpastian kebijakan, ancaman korupsi yang merambah berbagai sektor juga dinilai dapat membahayakan eksistensi negara, sebagaimana yang pernah terjadi pada beberapa negara di Afrika.
“Penegakan hukum di Indonesia yang terkesan tidak pasti akibat bongkar-pasang peraturan perundang-undangan. Dampaknya, energi bangsa habis untuk isu-isu yang dinilai kurang mendesak,” ujarnya.
Penyelesaian Kasus Hukum
Lebih jauh Weldy mengatakan, penanganan kasus korupsi bernilai fantastis seperti dugaan penyimpangan pada program MBG, dinilai harus lebih diprioritaskan ketimbang polemik politik.
“Seperti polemik ijazah dengan segala perdebatan berkepanjangan terkait isu ijazah mantan Presiden Joko Widodo hingga Wakil Presiden yang sedang menjabat dinilai membuang energi nasional,” ucapnya.
Selain itu, kata Weldy, pengalihan isu prioritas adanya aksi saembara atau narasi yang dibangun oleh sejumlah figur public seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, Prof. Denny Indrayana dan Mercy Sihombing dinilai mengalihkan fokus dari persoalan mendasar yang terjadi.
“Seperti kasus-kasus korupsi, kerusakan lingkungan, hingga ketimpangan ekonomi dan SDM di daerah tertinggal, termasuk Papua dan Aceh,” imbuhnya.
Menuju Indonesia Emas 2045
Mengutip ungkapan R.A. Kartini, “Door Duisternis tot Licht” (Habis Gelap Terbitlah Terang), Weldy berharap Indonesia dapat segera melewati masa-masa sulit ini menuju pembenahan tata kelola negara yang lebih matang.
“Harapannya tidak ada lagi polemik antar-anak bangsa yang hanya bertujuan mencari kesalahan sesama. Fokus utama harus dikembalikan pada penyelesaian ketimpangan hukum, ekonomi, dan pembangunan SDM di seluruh pelosok negeri demi tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045,” tutupnya. (Mul)
