BERITA JAKARTA – Berdasarkan praktik Penegakan Hukum oleh KPK penahanan yang diperpanjang sementara tersangka lain sudah dilimpahkan umumnya memiliki ciri-ciri penyidikan yang mendalam dan berfokus pada pengembangan kasus.
Hal tersebut dikatakan, Ketua Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (BPPK) RI, Jhonson Purba, SH, MH, menanggapi sudah dilimpahkannya satu tersangka dari swasta, Sarjan, terkait kasus ijon proyek ke Pengadilan Tipikor Bandung.
“Sementara Bupati nonaktif, Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM. Kunang belum dilimpahkan, karena masih diperlukan penyidik KPK mendalami perannya untuk mencari tersangka lain atau menelusuri aliran dana yang lebih luas,” terang Jhonson kepada Matafakta.com, Rabu (11/3/2026).
Bicara para saksi, kata Jhonson yang sudah diperiksa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln lah yang paling mencolok.
“Terungkap dalam dakwaan Penuntut Umum KPK pada sidang perdana dengan terdakwa Sarjan di Pengadilan Tipikor Bandung bahwa Henri yang paling banyak menikmati uang ijon proyek yakni, Rp2,9 miliar lebih,” kata Jhonson.
Fakta itu, sambung Jhonson, belum termasuk fasilitas jalan-jalan atau plesiran keluar negeri yang sempat viral di media social, Henri bersama Kabid Bina Konstruksi, Tenny Itania dan beberapa staff lainnya di Dinas SDABMBK, Kabupaten Bekasi.
“Awal tahun 2025, Henri bersama, Tenny, kontraktor Sarjan yang sekarang sudah jadi terdakwa Tipikor dengan beberapa Staff SDABMBK plesiran ke Swiss dengan pesawat Emirates yang transit di Dubai dan Wina Austria. Tentu bukan biaya sedikit,” sindirnya.
Bahkan, lanjut Jhonson, setelah kepulangannya dari Swiss yang kesekian kalinya pada bulan Agustus 2025, Henri Lincoln bisa menikahkan anak pertamanya yang bernama Zefanya Ariel Jimmy disalah satu Hotel bintang lima Jakarta yaitu “Hotel Fairmount Jakarta”.
“Berdasarkan penelusuran serta informasi bahwa biaya sewa Gedung atau Ballrom khusus Wedding di Hotel Fairmount Jakarta, bukan merupakan biaya yang murah bahkan bisa mencapai hingga miliaran rupiah. Ngak main-main,” tuturnya.
Sementara, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Henri Lincoln tahun 2023 ke tahun 2024, ada kenaikan yang signifikan hingga Rp1.250.000.000 dengan penambahan dua unit mobil mewah yang harganya mencapai ratusan juta rupiah.
“Ini merupakan hal yang tidak wajar, seorang ASN Kepala Dinas dengan gaya hidup mewah dan sering melakukan perjalanan keluar negeri, bahkan bersama stafnya. Apakah hal tersebut bisa disebut wajar dari mana bisa mendapatkan semua itu,” ulasnya.
Belum lagi, tambah Jhonson, dua anak Henri Lincoln mengenyam pendidikan diluar negeri yakni, Zefanya Ariel Jimmy di Universitas Colorados State University AS dan Alika Priscillia Natania di University of Leicester yang terletak di Leicester East Midlands Inggris.
Dengan fakta-fakta ini, tambah Jhonson, sangat janggal jika penyidik KPK tidak menjadikan Henri Lincoln sebagai tersangka dari Clauster atau kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku Kepala Dinas SDABMBK, Kabupaten Bekasi.
“Semoga ada tersangka baru di Clauster kedua dari kelompok ASN, sehingga public tidak bertanya-tanya dengan komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi yang dinilai sudah darurat dan ekstra dalam penanganannya agar ada efek jera,” pungkasnya. (Tim)
