BERITA SUMUT – Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kota Pematangsiantar menyoroti antrean panjang pembelian BBM yang kembali terjadi disejumlah SPBU di Kota Pematangsiantar dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan distribusi energi di tingkat daerah.
Hendra Simanjuntak, M.Pd, sebagai Ketua DPD PSI Pematangsiantar menegaskan, Pemerintah Daerah tidak boleh bersikap pasif dalam menghadapi situasi yang menimbulkan keresahan publik tersebut. Antrean panjang BBM tidak semata-mata disebabkan oleh kepanikan masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya potensi persoalan dalam pengawasan distribusi dilapangan.
“Kalau antrean panjang terus terjadi, maka Pemerintah Daerah tidak boleh hanya menonton. Harus ada langkah konkret untuk memastikan distribusi BBM berjalan normal dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu,” tegas Hendra, Sabtu (7/3/2026).
Lebih lanjut Hendra menyatakan, Pemerintah Daerah perlu segera berkoordinasi dengan pihak PT. Pertamina (Persero) serta Aparat Penegak Hukum untuk melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi BBM di SPBU.
Selain itu, PSI juga menyoroti praktik pengisian BBM menggunakan jerigen yang masih terjadi di sejumlah SPBU. Praktik tersebut, berpotensi memicu penimbunan yang pada akhirnya membuat masyarakat umum kesulitan memperoleh BBM.
“Pengisian jerigen harus dibatasi secara ketat. Jika tidak diawasi, ini bisa membuka ruang bagi praktik penimbunan yang merugikan masyarakat luas,” ujarnya.
DPD PSI Kota Pematangsiantar menyampaikan beberapa sikap tegas:
- Mendesak Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk segera turun tangan melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM di seluruh SPBU.
- Meminta pihak SPBU menghentikan pengisian BBM menggunakan jerigen tanpa izin resmi untuk mencegah praktik penimbunan.
- Mendorong aparat penegak hukum menindak tegas apabila ditemukan adanya indikasi penimbunan atau penyalahgunaan distribusi BBM.
- Meminta pihak Pertamina memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait kondisi stok dan distribusi BBM di daerah.
PSI menegaskan bahwa energi merupakan kebutuhan vital masyarakat. Oleh karena itu, negara harus hadir memastikan distribusi BBM berjalan adil dan tidak dimanfaatkan oleh segelintir oknum yang mengambil keuntungan di tengah keresahan publik.
“Jangan sampai masyarakat harus antre berjam-jam hanya, karena lemahnya pengawasan distribusi. Pemerintah Daerah harus hadir dan menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Kami akan terus memantau setiap SPBU di Kota Pematangsiantar. Jika terdapat ada nya penyelewengan distribusi BBM, kami tidak akan tinggal diam,” pungkas Hendra. (M. Siregar)
