BERITA JAKARTA – Sebagai pilar utama keadilan, lembaga penegak hukum memang memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan bagi masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Sekjen Jaringan Nusantara Watch (JNW), Dede Mulyadi, menyoroti proyek pembangunan Gedung baru Kejaksaan Negeri (Kejari), Jakarta Utara.
“Jika mereka yang menegakkan aturan justru malah melanggarnya, maka kepercayaan publik akan runtuh dan melemahkan kepatuhan dan stabilitas Negara,” terang Dede, Rabu (11/2/2026).
Perusahaan para pemenang tender di Korps Adhyaksa mulai dari Penunjukan Langsung (PL) proyek ratusan miliar dengan alasan proyek rahasia Negara hingga kantor pemenang tender yang tidak layak.
“Sekarang proyek pembangunan Gedung baru Kejari Jakarta Utara yang disinyalir tanpa mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG,” kata Dede.
Selain itu, kata Dede, PT. Parama Agung Karya selaku pemenang tender proyek puluhan miliar tersebut, Kantornya di Jalan RS. Fatmawati No. 1 Jakarta Selatan pun, terindikasi fiktif.
“Sebelumnya PT. Anja Bangun Selaras pemenang tender peralatan pengamanan kantor pada ruang publik di Kejagung sebesar Rp250 miliar tahun 2024 juga tidak layak,” sindir Dede.
Selain itu, PT. Binacitra Teknologi Indonesia (PT. BTI), pemenang tender proyek pengaadaan meubelair di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali tahun 2024 sebesar Rp25 miliar juga disorot.
“Sebab, PT. BTI tidak mempunyai karyawan dan kondisi perusahaan pun terkesan seadanya namun bisa mendapatkan proyek peralatan kantor Kejati Bali sebesar Rp25 miliar,” ungkapnya.
Selanjutnya, PT. SME dengan latarbelakang kegiatannya mirip Toserba alias Toko Serba ada mulai dari pasta gigi, jasa cleaning servis, peralatan rumah tangga, fotografi dan periklanan.
“Inikan lelucon yang ngak lucu bagi perusahaan pemenang tender peralatan Kontra Penyadapan Radio Frekuensi tahun 2024 senilai Rp200 miliar. Ngak nyambung,” tutur Dede.
Untuk PT. ABS kegiatannya mulai dari jual beli mobil bekas, reparasi mobil serta suku cadang, aksesoris mobil, event organizer (EO), periklanan, kehumasan dan fotografi.
“PT. ABS pemenang tender Bidang Teknologi Pengamanan Kantor Kejaksaan Agung RI tahun 2024 senilai Rp250 miliar. Apa iya perusahaan mokas memiliki kompetensi untuk itu,” ulasnya.
Terakhir, PT. PSP pemenang lelang tender Pengadaan Peralatan Keamanan dan Investigasi Digital untuk Pengamanan dan Analisis Forensik sebesar Rp199,8 miliar tahun 2024.
“Berkantor di Belleza Permata Hijau, Jakarta Selatan ini jelas, tidak memfokuskan pada bisnis informasi telekomunikasi melainkan menyewakan mobil dan truk. Ampun,” imbuhnya.
Hingga kini, tambah Dede, karena yang punya proyek adalah Institusi Penegak Hukum yakni Kejaksaan RI, tidak ada yang berani mempermasalahkan hal tersebut.
“Penegak hukum harus memiliki tangan yang bersih agar perintah dan tindakan hukum mereka dihormati dimasyarakat,” pungkasnya. (Sofyan)
