BERITA JAKARTA – Adanya unsur politisasi dalam kasus keracunan dibeberapa sekolah yang menyebabkan pihak Badan Gizi Nasional (BGN) pun menjadi sulit mengambil keputusan-keputusan terbaik berdasarkan pertimbangan yang objektif.
Hal tersebut ditegaskan, Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi Hidzaqi, menanggapi desakan publik yang beredar masif di platform media social (medsos) akhir-akhir ini untuk mengganti Kepala BGN, terkait keracunan makanan dibeberapa sekolah.
Menurut Azmi, kinerja Kepala BGN, Dadan Hindayana selama ini, telah menunjukkan hasil yang cemerlang dan sudah sesuai dengan harapan rakyat. Kepala BGN, telah menunjukan langkah-langkah yang cepat, tepat dan tegas dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi BGN.
“Termasuk kasus yang tengah menjadi sorotan, Kepala BGN, Dadan Hindayana yang merupakan sosok pemimpin yang visioner dan responsive,” terang Azmi kepada Matafakta.com, Kamis (2/10/2025).
Terbukti, sambung Azmi, dibawah kepemimpinannya telah menorehkan keberhasilan dalam menjalankan amanah Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan layanan makanan bergizi untuk rakyat.
“Jajaran BGN agar jangan ter-distract atau terganggu oleh isu-isu maupun opini yang membuat penanganan makan bergizi gratis menjadi melemah. Masyarakat saat ini sudah merasakan manfaat dari program MBG,” ujarnya.
“Jadi tolong jangan di politisasi agar program MBG ini dihentikan karena yang rugi masyarakat juga,” sambungnya.
Menurut LAKSI, program MBG justru yang patut diacungi jempol, karena ditengah kondisi ekonomi yang sedang lesu, beliau tetap setia melayani seluruh masyarakat dalam menjalankan program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah,” tuturnya.
Meskipun, lanjut Azmi, masih terdapat sejumlah masalah dalam implementasi MBG, rakyat menyatakan tetap mendukung keberlanjutan program tersebut dengan perbaikan yang lebih sistematis.
“Mari, kita jadikan insiden ini sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan MBG, sehingga benar-benar menjadi instrumen peningkatan gizi dan kesehatan anak bangsa,” ujarnya.
Azmi berujar, berikan waktu pihak BGN bekerja dan evaluasi agar dapat lebih meningkatkan performanya, karena semua tidak bisa terwujud secara instan, apalagi jumlah yang harus di layani BGN tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami sebagai elemen masyarakat merasa risih dengan pemberitaan yang berkembang yang sangat menyudutkan Kepala BGN, karena sudah terlalu liar dan dipenuhi hoaks,” imbuhnya.
“Kami menduga ada upaya tertentu untuk menggiring opini yang bermain dalam isu ini terutama tuntutan pencopotan kepala BGN, kami menilai framing di medsos terkait kepala BGN sudah sangat menyesatkan,” tambahnya.
Selain itu, kami juga menuntut kepada seluruh media yang terlanjur membesarkan pemberitaan tersebut, juga turut bertanggung jawab untuk meluruskan pemberitaan yang sebelumnya telah tersiar.
“Seharusnya, fakta-fakta yang berkembang disampaikan sesuai dengan peristiwa tersebut terjadi,” pungkas Azmi. (Sofyan)
