BERITA BEKASI – Sumbangsih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi berupa pemasukan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mencapai Rp2 – 3 triliun setiap tahunnya.
Hal itu, diungkapkan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Tranparansi Intelektual Pemerhati (SNIPER) Indonesia, Gunawan yang menyoroti kurangnya kepedulian Pemprov Jabar terhadap Pemkab Bekasi.
“Harusnya ada timbal balik minimal jalan-jalan Provinsi yang ada di Kabupaten Bekasi yang menjadi tanggungjawab Pemprov Jabar dibangun atau diperbaiki,” terang Gunawan saat berbincang dengan Matafakta.com, Jumat (15/12/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Gunawan, Jalan milik Provinsi Jabar yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi hanya ada satu ruas jalan yaitu Jalan Raya Cibarusah – Cikarang sepanjang 23 KM. Jalan sepanjang itu, baru dibangun (rekonstruksi) oleh Pemprov Jabar pada tahun anggaran 2022.
“Itu baru sepanjang 2,3 KM. Sisanya sepanjang kurang lebih 20 KM yang kini tahun 2023, kondisi jalan itu rusak belum ada lagi upaya perbaikan atau rekonstruksi oleh Pemprov Jabar,” jelas pria yang biasa disapa Mbah Goen ini.
Padahal, lanjut Gunawan Kabupaten Bekasi salah satu daerah penyumbang PAD Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang nilainya cukup besar yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya dari sektor pajak kendaraan maupun pajak atau Retribusi Air Tanah (Artesis).
“Jadi bukan hanya dari sektor pajak kendaraan aja, tapi juga pajak atau retrebusi air tanah. Sebab, banyak industri di Kabupaten Bekasi yang menggunakan air tanah atau Artesis,” ungkapnya.
Tragisnya, tambah Gunawan, Pemkab Bekasi pernah membangun jembatan Tahun Anggaran (TA) 2023 dan pengaspalan jalan karena banyaknya keluhan masyarakat tepatnya di Jalan Industri Pertigaan Pasir Gombong – RS Karya Medika sekitar panjang 2 KM.
“Saking jalan dan jembatannya rusak dan tidak mendapatkan perhatian dari Pemprov Jabar. Sementara masyarakat sudah mengeluh. Itu bukti bahwa Pemprov Jabar nyata-nyata tidak peduli dan tidak ada tangggungjawabnya,” pungkas Gunawan. (Mul)
