Rakyat Rindukan Pimpinan Polri Bisa Tegakkan Hukum Tanpa Tebang Pilih

- Jurnalis

Kamis, 25 Mei 2023 - 18:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

BERITA JAKARTA – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri khawatir banyak anggota Polri seperti mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang membunuh anak buahnya sendiri Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Josua).

Hal ini disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Buku dalam Rangka Hari Jadi ke-58 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas) RI Tahun 2023, Sabtu 20 Mei 2023 lalu.

“Polisinya nanti banyak yang jadi Sambo, ya iya lah, saya enggak bisa bayangin, tapi saya enggak bisa ngomong, enggak mungkin dia bunuh anak orang, itu anak orang ngapain dibunuh lho, coba lho, bayangin dia pangkat berapa ya, dua ya, pak Sambo itu pangkatnya dua toh, apa itu ya kalau polisi, Irjen,” kata Megawati.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Megawati mengaku kerap mempertanyakan kondisi Korps Bhayangkara ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Saya ngomong sama pak Presiden, pak polisi itu ngapain ini sekarang, saya ngomong sama Kapolri gimana sih kamu caranya, lho gimana sih, saya kan punya hak dong, orang saya kan yang misahin polisi,” ujarnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit bukan hanya janji Hukum akan Tajam keatas, tapi juga hukum tidak akan tebang pilih dan menegakkan keadilan. Bagaimana kenyataan kinerja Polri di lapangan?

JANJI KAPOLRI MASIH PEPESAN KOSONG

Kapolri Jenderal Listyo Sigit bukan hanya janji Hukum akan Tajam keatas, tapi juga hukum tidak akan tebang pilih dan menegakkan keadilan. Bahkan Listyo dikenal dengan prinsip Presisi Berkeadilan. Bagaimana kenyataan kinerja Polri dilapangan?

Kepala Devisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) LQ Indonesia Law Firm, Advokat Bambang Hartono, SH, MH, menyayangkan banyaknya oknum di Kepolisian.

“Menurut opini saya, Kapolri Gatot, alias gagal total. Selain Sambo, Minahasa dan polisi viral lainnya. Banyak praktek oknum Polri yang semena-mena terhadap masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga :  Kerugian Negara Capai Rp300 Triliun, 10 Tersangka Timah Segera Diadili

“Ngak usah jauh-jauh sebagai contoh, Alvin Lim melaporkan kejahatan ITE pencemaran nama baik di Mabes bulan Mei 2022, laporannya di buang ke Polda dan sampe sekarang mandek. Naik sidik aja tidak, penyidik periksa saksi saja males,” tambahnya.

Ini terbukti, lanjut Bambang, dari saksi fakta yang diajukan dalam laporan polisi selama hampir 1 tahun tidak pernah di panggil dan diperiksa penyidik. Berbanding terbalik dengan kasus ITE Pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Kejaksaan terhadap Alvin Lim.

“Lapor bulan September 2022, hitungan 1-2 minggu sudah tersangka statusnya Alvin Lim di gelar perkara September 2022. Padahal di bulan Oktober 2022 di periksa masih sebagai saksi. Inilah praktek nyata kesewenangan oknum Polri,” ungkapnya.

“Ini tingkat Mabes loh, ada oknum penyidik memaksa orang sakit kronis, nafas saja susah, muntah-muntah tensi 210, di periksa dokter kepolisian dan Dokter kepolisian dan 2 dokter Pemerintahan nyatakan sakit parah dan harus istirahat ada surat keterangan dokternya. Tapi penyidik masih memaksakan BAP di dalam instalasi Rumah Sakit. Apa gunanya hukum dan HAM jika seperti itu,” ungkap Bambang.

Dimana mata Kabareskrim Agus Andrianto sebagai pimpinan Bareskrim Polri membawahi Tipidsiber? Apa ngak bisa periksa tunggu orangnya sembuh, padahal ini cuma kasus Pencemaran nama baik?

“Kasus investasi bodong Raja Sapta Oktohari aja di panggil 7x mangkir, Polisi takut kayak banci ngak berani panggil paksa atau samperin ke lokasi. Gimana mau di bilang Polri Presisi Berkeadilan? Keadilannya dimana?,” tuturnya.

Bahkan para petinggi Polri tidak ada yang lepas dari berita miring, contoh Kepala Bareskrim Komjen Agus Andrianto aja diterpa menerima suap dari Ismael Bolong dan diragukan laporan LHKPN bahwa hartanya cuma Rp1,7 miliar.

“Sangat mustahil menurut saya harta Kabareskrim cuma Rp1,7 miliar. Itu Kanit Polda aja, Kompol banyak yang hartanya lebih dari Rp1,7 miliar. Isue terima suap aja sekali suap Rp6 miliar dari Ismail Bolong, kasusnya sekarang hilang,” imbuhnya.

Baca Juga :  Damai, LQ Indonesia Law Firm Bereskan Sengketa PT. IAS dan PT. ESP

Tapi inilah kenyataan di Indonesia kasus Korupsi Jenderal Polri Bintang tiga lenyap, sedangkan kasus ITE Alvin Lim, oleh Bareskrim Polri dianggap Prioritas. Disinilah masyarakat perlu tahu bahwa semboyan Presisi Berkeadilan hanya pepesan kosong.

“Hanya janji palsu Kapolri di depan wakil rakyat. Setelah terpilih, balik dengan hukum tajam ke bawah dan hukum tebang pilih. Hemat saya, Polri gagal total, ngak heran, Megawati kecewa dengan Performa Polri yang jadi sarang mafia,” ulasnya.

Fakta ini yang terbongkar gimana yang belum terbongkar? Stop pembohongan publik dengan rating naik peringkat, buktinya kami tidak pernah di survey, kalau kami disurvey kami akan bilang Polri gagal total. Ngak jelas itu survey pencitraan Polri siapa yang disurvey dan hasilnya. Makanya saya meragukan hasil survey rating Polri.

Polri jaman now, tajam terhadap penjahat kelas teri seperti preman Debt Collector, tapi tumpul terhadap penjahat investasi bodong dan bergerak berdasarkan “orderan”. Kasus ITE Alvin Lim kalo bukan “orderan” tidak mungkin dalam waktu 2 minggu dari pelaporan sudah di jadikan tersangka.

“Saya katakan Polri bukan lagi pelayan masyarakat, tapi alat kekuasaan. Banyak fakta-fakta yang mendukung hal tersebut, bukan fitnah. Saat ini rakyat merindukan pimpinan Polri yang bisa tegakkan hukum dengan lurus,” pungkasnya. (Indra)

TENTANG LQ INDONESIA LAW FIRM

LQ Indonesia Lawfirm adalah firma hukum terdepan dalam penanganan kasus pidana, keuangan dan ekonomi khusus.

LQ Indonesia Lawfirm memiliki cabang di 4 Kota dan dapat di hubungi di hotline 0817-4890-999 Tangerang, 0817-9999-489 Jakarta Barat, 0818-0489-0999 Jakarta Pusat, dan 0818-0454-4489 Surabaya dan email di [email protected]

Berita Terkait

Idul Adha 1445 H 2024, Jaksa Agung Serahkan 36 Ekor Sapi untuk Masyarakat
Tak Ditahan, 2 Tersangka Kasus Timah 300 Triliun Diistimewakan Kejagung
LQ Indonesia Law Firm Apresiasi Gelaran Perkara Uob Kay Hian Sekuritas
Jaksa Agung Diminta Tangani Kasus Kerusakan Lingkungan di Kalsel
Kerugian Negara Capai Rp300 Triliun, 10 Tersangka Timah Segera Diadili
Sebut Eka Tjipta Tak Punya Saham di Sinar Mas, Anggota Wantimpres Dipolisikan
Setelah Melelang Semua Asset, Kini Elias Thomas Dipolisikan Bank Danamon
Pemanggilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Bukti KPK Sudah ‘Oleng’
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 20:15 WIB

KPU Kabupaten Bekasi Rekrut Pantarlih Pilkada 2024

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:06 WIB

Usai Jadi Korban Pungli, Ratusan Sopir Demo Kantor Dishub Kota Bekasi

Kamis, 13 Juni 2024 - 23:19 WIB

Kerja 12 Jam Lebih, PT. Armas Logistic Service Langgar UU Ciptaker

Kamis, 13 Juni 2024 - 19:49 WIB

Abaikan Pengusaha Lokal, FKMPB Minta Dirut RSUD Cibitung Dievaluasi

Kamis, 13 Juni 2024 - 18:06 WIB

Ngantor Saat Gajian, Oknum TKK Kota Bekasi Pasrah Jika Dipecat

Kamis, 13 Juni 2024 - 09:20 WIB

Trotoar di Perumahan PUP Kabupaten Bekasi Jadi Wisata Para PKL

Rabu, 12 Juni 2024 - 23:38 WIB

PWI Bekasi Raya Kembali Serahkan Bantuan Untuk Keluarga Wartawan

Rabu, 12 Juni 2024 - 20:04 WIB

Janji Proyek, Duit Ratusan Juta Cuma Jadi Bancakan Oknum Pejabat Kota Bekasi

Berita Terbaru

Kepala Devisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Bekasi, Burani

Seputar Bekasi

KPU Kabupaten Bekasi Rekrut Pantarlih Pilkada 2024

Jumat, 14 Jun 2024 - 20:15 WIB

Aksi Para Sopir dan Pemilik Angkutan di Kantor Dishub Kota Bekasi

Seputar Bekasi

Usai Jadi Korban Pungli, Ratusan Sopir Demo Kantor Dishub Kota Bekasi

Jumat, 14 Jun 2024 - 19:06 WIB