BERITA JAKARTA – Rusaknya penegakan hukum makin terasa oleh masyarakat di Indonesia. Aparat pemerintah yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat dalam prakteknya menjadi pagar makan tanaman. Marak penyelewengan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) sudah membuat rusak Citra Instansi Pemerintah.
Kali ini, LQ Indonesia Law Firm, menyoroti bagaimana Pemerintah lepas tangan dalam kasus Minnapadi. Minnapadi adalah perusahaan investasi yang diawasi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah gagal bayar, OJK pun mencabut ijin Minnapadi dan di delisting dari penjualan reksadana. Alhasil, uang masyarakat mandek dan tidak dapat ditarik.
Atas hal ini, LQ Indonesia Law Firm selaku Kuasa Hukum korban Minnapadi sudah melaporkan ke kepolisian daerah Metro Jaya, sejak tahun 2020, namun hingga saat ini kasus mandek dan tidak berjalan sama sekali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dirkrimsus dan Kapolda Metro Jaya tidak berani menindak penjahat kerah putih tingkat tinggi,” terang Kadiv Humas LQ Indonesia Law Firm, Advokat Bambang Hartono, SH, MH, Jumat (31/3/2023).
Selain Minnapadi, sambung Bambang, kasus keuangan lainnya juga mandek, baik Fadil Imran maupun Aulia Lubis sudah berulang kali kami surati dan sudah kami mintakan audiensi, tapi ditolak.
“SP2HP juga hampir tidak pernah di kasih. Sangat mengecewakan pelayanan yang diberikan Polda Metro Jaya kepada masyarakat, jauh dari amanah UU dan slogan Kapolri Presisi,” sindir Bambang.
Dengan adanya UU baru tentang penegakan hukum di bidang keuangan serta penyidikan yang nantinya wewenang OJK. Maka LQ Indonesia Law Firm meminta OJK berperan aktif dalam melakukan tugas dan kewenangannya.
“Khusus dalam kasus Minnapadi LQ Indonesia Law Firm sudah menyurati hingga 7 kali ke OJK, terakhir tanggal 30 Maret 2023, kembali Tim LQ Indonesia Law Firm datang meminta bertemu dengan Kepala Pengawasan PMIB, Bapak Khoirul Muttaqien, namun mereka selalu menghindar tugas dan tanggung jawab mereka,” ungkap.
Akhirnya surat diterima namun, tidak pernah ada solusi. Kami kecewa pelayanan OJK yang sangat minim dan lalai, sehingga menghindari kewajiban selaku Pengawas. Masyarakat akhirnya menjadi korban dari kelalaian oknum OJK ini.
“Bagaimana OJK mau menyelesaikan permasalahan bidang keuangan, jika 7 kali surat kami saja selama bertahun-tahun tidak pernah di balas. Oknum OJK yang seperti ini harusnya di copot oleh Ketua OJK. Jangan sampai OJK di berikan tugas dan wewenang yang mereka tidak sanggup dan belum siap melaksanakannya,” tandas Bambang.
Ditambahkan Advokat Pestauli Saragih, SH, MH, OJK dari awal sudah lalai tidak melakukan pengawasan dengan maksimal terhadap Perusahaan Minnapadi sebagaimana mestinya. Harusnya OJK mengaudit dan mengecek ulang data, informasi keuangan Minnapadi dan tidak mudah memberikan ijin Reksadana dengan sembarangan yang berakibat diterminasi dan pelanggaran yang tidak ditindak tepat waktu.
“Alhasil ribuan masyarakat menjadi korban. Jika OJK terus menghindar tanggung jawab maka LQ Indonesia Law Firm selaku Kuasa Hukum para Nasabah Minnapadi akan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan dan meminta tanggung jawab OJK secara materiil maupun immaterial,” ujar Advokat Pestauli.
OJK diminta kerjasamanya dan segera menghubungi LQ Indonesia Law Firm di 0817-489-0999 untuk mencari solusi dan jalan kluar kasus Minnapadi ini, karena sebagai Instansi Pemerintah yang berwenang wajib kooperative dengan LQ Indonesia Law Firm yang secara UU Advokat adalah aparat penegak hukum.
“Jangan sampai justru OJK lalai dan bahkan menjadi oknum yang menghalangi penegakan hukum di bidang keuangan,” pungkas Pestauli. (Indra)
