BERITA BEKASI – Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi, tengah menjadi sorotan berbagai pihak. Tak tanggung-tanggung ada delapan Kepala Dinas, masuk dalam setruktur kepengurusan KONI Kota Bekasi dibawah kepemimpinan Plt. Walikota Bekasi, Tri Adhianto.
Kepada Matafakta.com, Ketua Distrik LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Abah Zakaria mengatakan, KONI adalah lembaga otoritas keolahragaan yang tentunya berkaitan dengan kesehatan dan prestasi di bidang keolahragaan di Indonesia sesuai amanat UUD 1945 yang masuk dalam kebutuhan dasar.
“Tapi, kebutuhan dasar masyarakat itu, bukan saja di bidang keolahragaan, tapi pelayanan publik mulai dari persoalan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, maupun urusan penghidupan lainnya,” terang Abah sapaan akrabnya, Kamis (30/3/2023).
Mengingat, sambung Abah, kebutuhan dana untuk meningkatkan prestasi olahraga cukup besar, Organisasi seperti KONI khususnya Kota Bekasi, tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam meningkatkan prestasi olahraga di Indonesia atau daerah.
“Pastinya berharap galangan dana dari para sponsor yang khwatirnya akan sarat kepentingan dan benturan, jika kepengurusan KONI setrukturnya kebanyakan dari kalangan pejabat atau ASN. Begitu juga dengan kinerjanya sebagai pelayan publik masyarakat akan terganggu,” jelasnya.
Jangan sampai, lanjut Abah, terjadi korupsi seperti dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terulang kembali dan sudah tidak jamannya lagi mengandalkan jajaran pejabat dengan pengaruhnya dalam menghimpun dana dari sponsor yang akan mempengaruhi kinerja pejabat itu sendiri.
“Ini baru terjadi sejak berdirinya KONI Kota Bekasi begitu banyaknya Kepala Dinas dan ASN yang dilibatkan dalam Kepengurusan KONI. Pertanyaannya seberapa urgensinya dan kegunaannya untuk masyarakat Kota Bekasi kaitan dengan kesejahterannnya,” ujar Abah.
Apakah ini, tambah Abah, wujud dari konsolidasi politiknya Ketua KONI yang juga Plt. Walikota Bekasi, Tri Adhianto yang akan mencalonkan dirinya kembali pada kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Sementara, masih banyak persoalan lain yang harus dibenahi dimassa kepemimpinan Tri Adhianto.
“Harusnya yang dibanyaki swasta atau pengusaha di setruktur KONI, bukan pejabat atau ASN kwhatir akan lebih banyak benturan kepentingan pribadi atau kelompok, ketimbang memajukan olaharaga itu sendiri,” pungkas Abah. (Indra)
