BERITA BEKASI – Aliansi Mahasiswa Bekasi (Ambisi) menggelar aksi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Selasa 28 Maret 2023 kemarin.
Dalam aksinya, massa Ambisi menuturkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang digagas Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno untuk menjadi suatu landasan dasar atau pondasi dalam membangun negara Indonesia.
Namun, Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto pada Sabtu 18 Maret 2023 dalam acara “Bekasi Bersholawat” salah mengucapkan Sila ke-4 “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Perwakilan” ada kata “Permusyawaratan” yang tidak diucapkan, Tri Adhianto.
Menanggapi hal tersebut, Christianto Manurung selaku Kordinator Ambisi mengatakan, bahwa aksi yang kami lakukan hari ini merupakan lanjutan dari aksi 1000 lilin yang sebelumnya kami lakukan di GOR Bekasi pada tanggal 19 Maret 2023.
“Kami sangat kecewa karena sekelas Kepala Daerah tidak mampu melafalkan Pancasila di depan masyarakat Kota Bekasi dan di depan Dewan Pertimbangan Presiden RI. Hal itu, sudah membuat malu nama Kota Bekasi yang dikenal sebagai Kota Patriot,” tegasnya.
Terlebih lagi, sambung Christianto, Tri Adhianto merupakan Ketua Partai (Ketua DPC PDIP Kota Bekasi) yang selalu mengagungkan nasionalisme. Namun, dalam melafalkan Pancasila saja dia masih salah apalagi mengimplementasikannya.
“Kami pun menilai klarifikasi yang dilakukan Tri Adhianto setelah 2 hari kejadian tersebut tidak bersubstantif dan seolah–olah tidak mempunyai itikad baik diawal, karena Tri Adhianto meminta maaf setelah adanya aksi 1000 lilin yang kami lakukan,” ungkapnya.
“Harusnya jika memang berniat meminta maaf, langsung dihari itu saja. Kenapa pas sudah ada kritikan yang masuk?,” tambah Christianto mengakhiri.
Setelah aksi dari Kemendagri, mahasiswa langsung geser ke Kantor DPP PDI Perjuangan untuk pernyataan sikap.
Adapun tuntutan dari mahasiswa ialah:
- Meminta Mendagri untuk mengevaluasi Plt Walikota Bekasi (Tri Adhianto) agar segera dicopot dari jabatannya.
- Tegakkan dan jalankan Pancasila di Kota Bekasi.
- Meminta Kemendagri untuk mengevaluasi seluruh pejabat daerah di Kota Bekasi untuk melakukan Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK..
- Meminta Mendagri untuk memecat seluruh Pejabat yang tidak hafal Pancasila.
