BERITA BANDUNG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setyabudi, hadir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 di Hotel The Trans Luxury Bandung, Jawa Barat, belum lama ini.
Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Unsur Forkopimda Jawa Barat, Bupati dan Walikota se-Jawa Barat, Kepala OPD se-Jawa Barat, stakeholders terkait di Wilayah Jawa Barat.
Teguh menyampaikan, Musrenbang RKPD Jawa Barat Tahun 2024 ini mengusung tema “Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”. Musrenbang memiliki aspek yang strategis dalam perencanaan pembangunan, salah satu sebagai rangkaian dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan bagi Pemerintah Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Forum ini sangat strategis untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan kepada Pemerintah Daerah untuk kemudian ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan penganggaran,” kata Teguh Setyabudi di sela-sela sambutannya.
Pada saat menyusun RKPD Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah (Pemda) harus mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan nasional, yaitu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Middle income trap, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, reformasi birokrasi, ketahanan energi dan pangan, pengurangan risiko bencana, Pilpres dan Pilkada serentak Tahun 2024, dan perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.
Guna mendukung isu strategis pembangunan nasional dan daerah, Kemendagri menjalankan tugas dan fungsinya di dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
Tugas tersebut, lanjut Teguh, yaitu memastikan kesinambungan dan sinkronisasi kinerja, indikator kinerja dan target penyelenggaraan urusan, mempertimbangkan hasil evaluasi RPJMD dan Renstra OPD periode sebelumnya.
Serta kinerja RKPD dan Renja Tahun 2022 yang mengutamakan pencapaian outcome dan memperhatikan konsistensi kinerja perencanaan sampai dengan penganggaran, serta adanya keselarasan antar dokumen perencanaan.
Di sisi lain, Kemendagri juga mengapresiasi kinerja makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 karena telah menunjukan kinerja yang baik, dibandingkan dengan kinerja makro nasional.
Realisasi investasi di Jawa Barat tahun 2021 merupakan yang tertinggi di Indonesia yaitu mencapai angka 136 triliun dan Tahun 2022 tetap menjadi yang tertinggi secara nasional dengan nilai investasi sebesar Rp174,58 triliun.
“Dan laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa tahun 2022 yaitu sebesar 5,45 persen,” ungkapnya.
Selain itu, Provinsi Jawa Barat berhasil mengembangkan pusat perekonomian baru, seperti Segitiga Rebana.
Keberhasilan Provinsi Jawa Barat itu juga mengacu pada persentase PDRB Jawa Barat sekitar 12,65 persen dibawah Jatim dan DKI Jakarta.
PDRB Provinsi Jawa Barat berfokus pada industri, perdagangan dan pertanian yang dapat mendorong penyerapan tenaga kerja seperti di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Pada kesempatan yang sama, Kemendagri memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah kepada Kabupaten dan Kota, yaitu Kategori Kota diberikan kepada 1. Sukabumi, 2 Depok dan 3 Tasikmalaya. Kategori Kabupaten diberikan kepada 1. Garut, 2. Bandung dan 3. Sukabumi. (Usan)
