Dugaan Oknum Perusahaan Otomotif “Endorse” Pemerintah

- Jurnalis

Sabtu, 4 Maret 2023 - 20:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

BERITA JAKARTA – Himbauan pemerintah mengenai penggunaan mobil tenaga listrik di Indonesia diduga bukan semata karena tingginya emisi yang dihasilkan kendaraan konvensional. Akan tetapi lahir lantaran adanya peran oknum pengusaha otomotif yang disinyalir “mengendorse” pemerintah agar menerbitkan kebijakan mengenai mobil ramah lingkungan.

Sehingga terbit Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.

Melalui Inpres itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kepala Daerah menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik.

Bak gayung bersambut, ketika perhelatan G20 berlangsung, para duta besar maupun perwakilan negara asing berkunjung ke gedung DPR RI pada The 8th G20 Parliamentary Speaker Summit (P20) menggunakan mobil listrik.

Tak ketinggalan, Ketua DPR Puan Maharani pun sempat “mencicipi” mobil listrik keluaran perusahaan otomotif asal negara ginseng itu.

“Ini momen istimewa karena Indonesia belum pernah menjadi tuan rumah G20 sehingga kita harus memastikan semua delegasi dan tamu yang akan datang merasa nyaman saat mengikuti acara ini,” kata Puan dalam keterangan persnya, Sabtu (1/10/2022) kala itu.

Bahkan sebelum puncak acara G20 terselenggara di Bali pada 15-16 November 2022, aparat keamanan mendapatkan pelatihan khusus untuk mengendarai mobil dan motor listrik.

Teranyar Pemprov DKI menganggarkan Rp20,3 miliar yang bersumber dari APBD 2023 untuk pengadaan 23 mobil listrik.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Joko Agus Setyono mengatakan, pembelian mobil listrik merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang mesti dituruti.

Karena itu, Pemprov DKI sudah mengalokasikan pembelian mobil listrik untuk menjadi kendaraan dinas PJ Gubernur dan pejabat DKI lainnya.

“Ini adalah arahan Presiden bahwa kita semua harus zero emisi. Kita harus menjaga lingkungan ini tidak berpolusi. Karena itu, kita akan kembangkan mobil listrik sebagai sarana transportasi,” terang Joko kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/3/2023).

Bisa jadi ide penggunaan moda transportasi ramah lingkungan di tanah air ini, bukan karna kebutuhan melainkan diduga “ada udang dibalik batu” dari si empunya perusahaan otomotif. Wallahualam bish-shawab. (Sofyan)

Berita Terkait

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan
Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan
Pegawai Kejaksaan RI Kelola BPA Diragukan
Peran Agung Winarno Tutupi Asal Usul Harta Makelar Kasus Zarof Ricar
Akankah BS Kembali Lolos di Kasus Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi
AKHERA Apresiasi KPK Buka Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi
Kasus WC Sultan Beny Sugiarto Saksi Ijon Proyek Mengantung di KPK
Akankah Eks Menpora Dito Bakal Bongkar Patgulipat Perkara Kouta Haji?

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 19:20 WIB

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan

Selasa, 15 September 2026 - 18:41 WIB

Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan

Senin, 14 September 2026 - 21:37 WIB

Pegawai Kejaksaan RI Kelola BPA Diragukan

Senin, 14 September 2026 - 16:33 WIB

Peran Agung Winarno Tutupi Asal Usul Harta Makelar Kasus Zarof Ricar

Jumat, 11 September 2026 - 11:40 WIB

Akankah BS Kembali Lolos di Kasus Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi

Berita Terbaru

Photo: Walikota Bekasi: Tri Adhianto

Seputar Bekasi

Ini Kata Aktivis JNW Soal Himbauan Donasi Walikota Bekasi ke Sekolah

Kamis, 17 Sep 2026 - 14:46 WIB

Photo: James Tobing (Pemimpin Perusahaan dan Pemimpin Redaksi SK Dialog)

Megapolitan

HUT Surat Kabar Dialog ke-28, Berbagi Kebahagiaan untuk Sesama

Kamis, 17 Sep 2026 - 12:31 WIB