BERITA JAKARTA – Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengatakan, Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM) adalah salah satu persoalan besar yang dihadapi masyarakat.
Terkadang, mereka mengalami hambatan dan bagaimana mendapatkan pemecahan permasalahannya. Adapun masalah yang dihadapi para pelaku UMKM itu terkendala modal usaha, strategi pemasaran hingga izin lokasi.
“Akibatnya, usaha mereka berjalan stagnan dan tidak mengalami kemajuan yang signifikan,” ujar Anggota Komisi I DPRD Provinsi DKI Jakarta saat kegiatan Reses di Kelurahan Ujung Menteng, Jakarta Timur, Senin (20/2/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Sambodo, berdasarkan laporan yang diterima, salah satu yang dihadapi para pelaku UMKM Ujung Menteng soal perizinan lokasi usaha.
Oleh karenanya, lanjut dia, melalui reses Tahun Anggaran 2023 ini, pihaknya mengundang Suku Dinas pada bidang UMKM Pemprov DKI Jakarta, Camat dan Lurah setempat, selain serap aspirasi soal kebudayaan, sosial dan pertanahan.
“Saya undang dari Suku Dinas UMKM untuk langsung berinteraksi oleh warga. Nanti disiapkan rencana tindak lanjut (RTL)-nya. Kemudian hasil reses seperti ini langsung ada on target kedepannya,” kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini.
Terhadap permasalahan ini, Sambodo juga berharap agar kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur dapat memfasilitasi para pelaku UMKM Ujung Menteng yang terkendala perizinan usaha tersebut.
Sebab menurut dia, Pemprov DKI Jakarta memiliki taman yang belum direvitalisasi. Ibarat master plain, ada ruang interaksi atau taman bermain, tempat olahraga dan UMKM.
“Nah kita integrasikan itu dengan pegiat UMKM Ujung Menteng, sehingga ini sebagai antisipasi kalau tempat UMKM akan berubah fungsi bagi perluasan pembangunan jalan, misalnya. Jadi, para pelaku UMKM tidak tersingkirkan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Pelestarian Budaya Betawi, Muhamad Toyib berharap ada hasil reses dari Anggota DPRD Provinsi DKI seperti yang telah disampaikan Dwi Rio Sambodo.
“Kita sebagai seorang budaya memang mengharapkan adanya bantuan dari Anggota DPRD tentang program kita untuk mengembangkan budaya dan UMKM Betawi,” tutur Babe Jampang sapaan akrabnya.
Babe Jampang mengaku, pemanfaatan lahan sementara yang digunakan untuk pengembangan budaya maupun kuliner adalah milik Pemkot Jakarta Timur. Namun begitu, ia berharap agar para UMKM Ujung Menteng dapat full dalam usahanya.
“Mudah-mudahan pak Dwi Rio Sambodo yang memang di Komisi I membidangi perizinan dan pertanahan dapat membantu UMKM Ujung Menteng terkait lahan usaha mereka,” pungkasnya. (Edo)
