Laporan  Mahasiswa  Diterima  KPK dan Mabes Polri Terkait Dugaan Bupati Meranti

- Jurnalis

Rabu, 8 Februari 2023 - 11:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Aksi Mahasiswa di KPK

Foto: Aksi Mahasiswa di KPK

BERITA JAKARTA – Puluhan orang yang mengatasnamakan Parlemen Mahasiswa Anti Korupsi (PARMASI) menggelar aksi damai menuntut KPK RI dan Mabes Polri mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Meranti, Muhammad Adil serta kegaduhan yang dibuat dengan mengatakan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI berisikan setan dan iblis, Senin (6/2/2023).

Aksi ini merupakan yang pertama karena melihat ada indikasi dan dugaan korupsi yang terjadi dilakukan Bupati Meranti Muhammad Adil yaitu dugaan mark-up ganti rugi lahan untuk Jalan Poros Kantor Bupati Kepulauan Meranti yang baru.

Selain itu, dugaan korupsi pengadaan umroh melalui Silpa 2022 dan biaya kesra mahasiswa gratis serta beasiswa 2022 dan dugaan korupsi dana Hibah dan Bansos pada Yayasan Bangun Negeri Kepulauan Meranti serta Pengelola STKIP Kusuma Negara 2013.

Korupsi merupakan kejahatan yang tidak bisa ditoleransi karena korupsi merugikan khalayak banyak terutama masyarakat Indonesia.

“Korupsi ditinjau dari segi historis terdapat banyak kemiripan dalam pelaksanaannya. Salah satu yang patut diduga adalah korupsi yang dilakukan Bupati Meranti,” ujar Rifaldo selaku Koordinator Lapangan aksi.

Sejauh ini, lanjut Rifaldo, kami telah melihat banyak kasus yang mampu diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami, PARMASI atau saya berharap ada titik terang dari dugaan kasus korupsi ini,” ujarnya.

Setelah dari KPK RI, PARMASI bergerak menuju Mabes Polri untuk melakukan aksi terkait video yang membuat gaduh masyarakat dengan mengatakan Kemenkeu iblis dan setan.

Tindakan tersebut patutnya tidak dilakukan karena tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin. Harusnya sebagai pemimpin dapat mencerminkan attitude yang baik sebagai contoh untuk masyarakatnya.

“Kami, PARMASI akan datang dengan masa yang lebih besar apabila tidak ada kejelasan dan tindak tegas pengusutan kasus ini,” pungkasnya. (Edo)

Berita Terkait

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan
Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan
Pegawai Kejaksaan RI Kelola BPA Diragukan
Peran Agung Winarno Tutupi Asal Usul Harta Makelar Kasus Zarof Ricar
Akankah BS Kembali Lolos di Kasus Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi
AKHERA Apresiasi KPK Buka Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi
Kasus WC Sultan Beny Sugiarto Saksi Ijon Proyek Mengantung di KPK
Akankah Eks Menpora Dito Bakal Bongkar Patgulipat Perkara Kouta Haji?

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 19:20 WIB

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan

Selasa, 15 September 2026 - 18:41 WIB

Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan

Senin, 14 September 2026 - 21:37 WIB

Pegawai Kejaksaan RI Kelola BPA Diragukan

Senin, 14 September 2026 - 16:33 WIB

Peran Agung Winarno Tutupi Asal Usul Harta Makelar Kasus Zarof Ricar

Jumat, 11 September 2026 - 11:40 WIB

Akankah BS Kembali Lolos di Kasus Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi

Berita Terbaru

Photo: Walikota Bekasi: Tri Adhianto

Seputar Bekasi

Ini Kata Aktivis JNW Soal Himbauan Donasi Walikota Bekasi ke Sekolah

Kamis, 17 Sep 2026 - 14:46 WIB

Photo: James Tobing (Pemimpin Perusahaan dan Pemimpin Redaksi SK Dialog)

Megapolitan

HUT Surat Kabar Dialog ke-28, Berbagi Kebahagiaan untuk Sesama

Kamis, 17 Sep 2026 - 12:31 WIB