Pegiat Anti Korupsi Laporkan Pahala Nainggolan ke Dewas KPK

- Jurnalis

Kamis, 6 Oktober 2022 - 07:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pegiat anti korupsi Feri Amsari

Pegiat anti korupsi Feri Amsari

BERITA JAKARTA – Pegiat anti korupsi Feri Amsari melaporkan seorang Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisial PN kepada Dewan Pengawas KPK. Pasalnya Feri menduga PN telah melampaui kewenangannya sebagai pejabat negara.

“Kami menduga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK telah menyalahgunakan kewenangan, kami menduga juga bahwa Deputi Pencegahan memanfaatkan kewenangan tersebut untuk kepentingan BUMN,” kata Feri kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (5/10/2022).

Feri mengatakan, penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika Pahala menerbitkan surat tanggapan permohonan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2017 lalu. Saat itu, PT. Geo Dipa Energi meminta klarifikasi terkait rekening milik PT. Bumigas Energi di HSBC Hong Kong.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Atas permintaan itu, KPK kemudian menjawab PT. Bumigas Energi tak punya rekening di bank tersebut. Surat itu juga menyinggung kewajiban penyediaan data penarikan pertama atas kontrak kerja PT. Geo Dipa Energi dengan PT. Bumigas Energi terkait proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Dieng dan Patuha.

Baca Juga :  Ini Kata Kuasa Hukum Nasabah Prudential Bicara di Podcast Quotient TV

Terhadap surat itu, Feri menyebut hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Apalagi, PT. Bumigas Energi sudah melakukan konfirmasi terkait transaksi penarikan pertama kepada HSBC Hongkong pada awal 2018.

“Sehingga surat dari Deputi Penindakan KPK tersebut tidak memiliki alasan hukum bahwa PT. Bumigas tidak memiliki rekening HSBC Hongkong pada tahun 2005,” ungkap Feri.

Pada tahun 2017, Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menerbitkan surat tanggapan atas permohonan PT. Geo Dipa Energi yang meminta bantuan melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada PT. HSBC Hongkong, terkait ada atau tidaknya rekening PT. Bumigas Energi di PT. HSBC Hongkong.

Baca Juga :  LQ Pertanyakan Kepastian Hukum Dalam Perkara Pidana Guru Besar IPB

Klarifikasi yang dilakukan Pahala tidak tepat. Sebab, rekening itu tak langsung di konfirmasi ke HSBC Hong Kong tapi melalui cabang di Indonesia.

“Padahal, seharusnya bukan ke HSBC yang ada di Indonesia. Karena PT Bumigas pada tahun 2005 bukan nasabah HSBC Indonesia, melainkan HSBC yang ada di Hongkong,” tegasnya.

Atas kejadian ini, PT Bumigas Energi dianggap merugi. Apalagi, KPK tak pernah memanggil perusahaan tersebut.

Sehingga, Dewan Pengawas KPK diminta bergerak cepat melakukan pengusutan. Apalagi, perbuatannya telah membuat kerugian.

“Kami menduga isi atau konten dari surat Deputi Penindakan KPK Pahala Nainggolan adalah informasi yang hoaks dan menyesatkan,” pungkas Feri. (Sofyan)

Berita Terkait

Industry Terbesar Asia, Mbah Goen: Kabupaten Bekasi Hanya Jadi Asbak Pengusaha
Dipastikan Lolos, KEMAH Indonesia Ucapkan Selamat Kepada Ananda Tohpati
LQ Pertanyakan Kepastian Hukum Dalam Perkara Pidana Guru Besar IPB
Jaksa KPK Sebut Dugaan Uang Hasil Pemerasan SYL Sebesar Rp44,5 Miliar
Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Delta Tamtama ke KY
Cabang LQ Indonesia Law Firm Kembali Hadir di Kembangan Jakarta Barat
Dugaan TPPU Setnov Tak Kunjung Tuntas, LP3HI Gugat Bareskim Polri
AMPUH: Baiknya Pengusul Hak Angket Pertimbangkan Masukan Wakil Ketua MPR
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Februari 2024 - 16:28 WIB

Industry Terbesar Asia, Mbah Goen: Kabupaten Bekasi Hanya Jadi Asbak Pengusaha

Kamis, 29 Februari 2024 - 10:12 WIB

LQ Pertanyakan Kepastian Hukum Dalam Perkara Pidana Guru Besar IPB

Rabu, 28 Februari 2024 - 16:48 WIB

Jaksa KPK Sebut Dugaan Uang Hasil Pemerasan SYL Sebesar Rp44,5 Miliar

Selasa, 27 Februari 2024 - 21:43 WIB

Gugatan Ditolak, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Delta Tamtama ke KY

Selasa, 27 Februari 2024 - 19:35 WIB

Cabang LQ Indonesia Law Firm Kembali Hadir di Kembangan Jakarta Barat

Selasa, 27 Februari 2024 - 19:19 WIB

Dugaan TPPU Setnov Tak Kunjung Tuntas, LP3HI Gugat Bareskim Polri

Jumat, 23 Februari 2024 - 15:04 WIB

AMPUH: Baiknya Pengusul Hak Angket Pertimbangkan Masukan Wakil Ketua MPR

Jumat, 23 Februari 2024 - 09:48 WIB

Ini Kata Kuasa Hukum Nasabah Prudential Bicara di Podcast Quotient TV

Berita Terbaru

Foto: Gedung Dispora Kota Bekasi

Seputar Bekasi

Kabarnya, Dua Anggaran Dispora Kota Bekasi Beraroma Korupsi

Kamis, 29 Feb 2024 - 19:02 WIB

Foto: Ketum LSM Sniper Indonesia: Gunawan

Seputar Bekasi

Ini Gagasan Gunawan SNIPER Untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi

Kamis, 29 Feb 2024 - 15:39 WIB