Kejati DKI Jakarta Teken MoU dengan PT. Pertamina

- Jurnalis

Sabtu, 1 Oktober 2022 - 12:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kejati DKI Jakarta MoU dengan PT. Pertamina

Kejati DKI Jakarta MoU dengan PT. Pertamina

BERITA JAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West (PHE ONWJ) dan PT. Pertamina Hulu Energi South East Sumatra (PHE OSES) pada Jumat (30/9/2022).

Kerjasama ini dalam rangka bantuan litigasi dan non litigasi terhadap berbagai permasalahan di PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java dan PT. Pertamina Hulu Energi South East Sumatera.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Dr. Reda Manthovani didampingi Asisten Perdata & Tata Usaha Negara Kejati T Rahmatsyah, Kepala Kejaksaan Negeri se-DKI Jakarta.

General Manager Zona 5, Achmad Agus Miftakhurrohman, General Manager Zona 6, Anthonius Dwi Arinto, Senior Manager Legal Counsel Regional, M. Ibnu Wardana dan Litigation Manager Legal Counsel, Jou Samuel Hutajulu.

Kejati DKI Jakarta Dr. Reda Manthovani menyampaikan dalam sambutannya bahwa ini adalah MoU pertama kali Kejari DKI Jakarta dengan PT. PHE dalam rangka bantuan hukum litigasi dan non litigasi terhadap permasalahan di kedua perusahaan tersebut.

“Kolaborasi yang kita lakukan ini dapat mengantisipasi permasalahan yang timbul di kemudian hari. Karena itu setelah kegiatan ini bisa dibuat kegiatan lanjutan yang bersifat lebih teknis,” ujar Reda.

Sementara itu, General Manager Zona 5, Achmad Agus Miftakhurrohman menyampaikan terima kasih dan berharap bahwa ditengah ketidakseimbangan antara kebutuhan energi nasional dan produksi MIGAS kerjasama ini menjadi suatu terobosan untuk menghadapi gangguan dan hambatan yang ada. Salah satunya adalah kerjasama dengan Kejati DKI Jakarta.

“Kami merasa senang dan berterima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri DKI Jakarta. Peran Perdata & Tata Usaha Kejati dibutuhkan dalam memitigasi resiko-resiko yang ada diantaranya adalah terkait handling dari upaya preventif dari kegiatan operasi maupun penanganan dari dampak operasi yang mungkin timbul,” tutup Agus. (Sofyan)

Berita Terkait

Tim-9 Limpahkan Berkas Eks Pemburu Koruptor Febrie Ardiansyah ke Penuntut Umum
Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan
Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan
Pegawai Kejaksaan RI Kelola BPA Diragukan
Peran Agung Winarno Tutupi Asal Usul Harta Makelar Kasus Zarof Ricar
Akankah BS Kembali Lolos di Kasus Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi
AKHERA Apresiasi KPK Buka Ijon Proyek Jilid 2 Kabupaten Bekasi
Kasus WC Sultan Beny Sugiarto Saksi Ijon Proyek Mengantung di KPK

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 11:56 WIB

Tim-9 Limpahkan Berkas Eks Pemburu Koruptor Febrie Ardiansyah ke Penuntut Umum

Selasa, 15 September 2026 - 19:20 WIB

Kasus TPPU Senilai Rp846 Miliar Febrie Adriansyah Segera Dilimpahkan

Selasa, 15 September 2026 - 18:41 WIB

Apresiasi Kinerja KPK, AKHERA Ingatkan Kepastian Hukum dan Keadilan

Senin, 14 September 2026 - 21:37 WIB

Pegawai Kejaksaan RI Kelola BPA Diragukan

Senin, 14 September 2026 - 16:33 WIB

Peran Agung Winarno Tutupi Asal Usul Harta Makelar Kasus Zarof Ricar

Berita Terbaru