Jurnalis Kecewa Sidang Korupsi Pengadaan Pesawat PT. Garuda Indonesia

Suasana Persidangan

BERITA JAKARTA – Sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan 18 unit pesawat tipe jet Sub 100 seater kapasitas 90 seat jenis Bombardier CRJ-1000 pada tahun 2011 dengan tiga terdakwa yakni, Setijo Awibowo, Albert Burhan dan Agus Wahjudi digelar Pengadilan Tipikor dengan Ketua Majelis Hakim, Djuyamto, Senin (26/9/2022).

Namun dalam proses persidangan, sempat diwarnai pengajuan interupsi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Majelis Hakim soal keberadaan jurnalis.

Peristiwa itu, terjadi saat Jaksa menanyakan sejumlah pertanyaan kepada saksi. Namun tiba-tiba, “Mohon maaf yang mulia mungkin sudah izin atau belum,” ujar Jaksa meminta kepada Hakim, Djuyamto.

Kemudian Hakim Djuyamto berujar, “Dari mana? dari media atau darimama pak?,” tanyanya. Sang jurnalis pun menjawab bahwa dirinya dari media.

“Next kalau mau apa izin ya pak. Tidak dilaramg silahkan sidang terbuka untuk umum, tapi paling tidak saudara memberikam isyarat pada sidang atau petugas dibelakang menyampaikan pada kita,” katanya.

Seusai persidangan jurnalis pun merasa kecewa dengan sikap Jaksa atas kehadirannya dalam persidangan tersebut.

“Dengan alasan kami harus meminta izin Majelis Hakim. Padahal sidang terbuka untuk umum. Dan kami melakukan peliputan ditempat yang telah disediakan Pengadilan Tipikor yang berada di area belakang ruang sidang,” keluhnya.

Dalam dakwaan Jaksa, pelaksanaan pengadaan pesawat Jet Bombardier CRJ-1000 Tahun 2011 dan pesawat Turbopropeller ATR72-600 tahun 2012 yang dilakukan Emirsyah Satar selaku Direktur Utama Garuda Indonesia, Hadinoto Soedigno selaku Direktur Teknik.

Keduanya, lanjut Jaksa, bersama-sama dengan Setijo Awibowo selaku VP Strategic Management Office, Albert Burhan selaku VP Treasury Management dan Agus Wahjudo selaku Executive Project Manager dan selaku tim pengadaan serta Soetikno Soedarjo Direktur PT. Mugi Rekso Abadi, menimbulkan kerugian negara.

Pasalnya, kata Jaksa, dalam pengadaan pesawat tersebut tidak sesuai prosedur pengadaan armada yang berlaku di PT. Garuda Indonesia (GI) mengakibatkan armada pesawat tidak layak terbang.

“Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar USD 609.814.504,00 atau setara dengan Rp8.819.747.171.352,00,” terang Jaksa Bani Immanuel Ginting, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat ini.

Dalam sidang itu, Jaksa menghadirkan 5 saksi diantaranya, Puji Nur Handayani, Rajendra Kartawiria, Sakib Nasution, Tenten Wardaya dan Elisa Lumbantoruan. (Sofyan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *