BERITA BEKASI – Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) Kota Bekasi Ariyanto Hendrata menyesalkan sikap Ketua DPRD yang menyetujui anggaran rehabilitasi ruang sidang Paripurna sebesar Rp6 miliar.
Menurut Ariyanto, persetujuan anggaran untuk renovasi ruang sidang DPRD Kota Bekasi sebesar Rp6 miliar itu menjukkan jika Ketua DPRD Kota Bekasi, telah kehilangan empati pada persoalan masyarakat.
“Sudah seharusnya Ketua DPRD terdepan dalam menolak rehbilitasi ruang Paripurna tersebut, mengingat ruang sidang Paripurna yang sekarang masih layak dan bagus,” terangnya, Selasa (20/9/2022) kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikatakan Ariyanto, saat ini masyarakat sedang kesulitan dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang secara bersamaan. Harusnya empati Ketua DPRD Kota Bekasi lebih dikedepankan.
“Rehabilitasi ruang sidang DPRD Kota Bekasi tersebut telah melukai perasaan masyarakat. Disaat masyarakat sedang dalam kesulitan akibat inflasi dan kenaikan BBM. Seharusnya, Ketua DPRD Kota Bekasi mementingkan kesulitan rakyat,” ulasnya.
Ariyanto pun menyindir bahwa selama ini partai Ketua DPRD Kota Bekasi paling rajin bikin spanduk peduli kesengsaraan rakyat. Harusnya jargon dispanduk dengan perbuatan politik harus sejalan.
“Anggaran Rp6 miliar untuk rehabilitasi ruang Paripurna DPRD Kota Bekasi bisa dikaji ulang. Apalagi pelaksanaan rehabilitasi ruang sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi belum dilakukan,” pesannya.
Solusi dari kami, lanjut Ariyanto, anggaran Rp6 miliar tersebut direalokasi untuk bantuan sosial, terutama untuk masyarakat yang tidak tercover melalui bantuan sosial dari Pemerintah Pusat.
“Saya banyak mendapat keluhan dan laporan dari masyakarat jika masih banyak yang belum menerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat. Banyak warga Kota Bekasi yang terkena dampak kenaikan BBM, tapi tidak mendapat bantuan sosial,” ulasnya.
Untuk itu, kata Ariyanto, mata anggaran yang tidak mendesak sebaiknya direalokasi untuk menyelematkan keterpurukan ekonomi warga Kota Bekasi akibat pandemi, kenaikan tarif PDAM dan kenaikan harga BBM.
“Mewakili masyarakat, mohon kepedulian Ketua DPRD atas kesulitan masyarakat. Caranya, dengan merealokasi anggaran rehab ruang sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi menjadi program bantuan sosial masyarakat,” pungkasnya. (Edo)
