Tinggal Satu Tahun, Plt Walikota Bekasi Diingatkan Visi Misi Pepen-Tri

  • Bagikan
Foto: Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, Tri Adhianto Bersama Istri

BERITA BEKASIDirektur Bekasi Parliamentary Center, Didit Susilo, mengingatkan Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto untuk menyelesaikan dan mempertanggung jawabkan capaian yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Panjang Daerah atau visi misi lima tahunan pasangan Pepen-Tri.

Hal itu, kata Didit, penting dilakukan Tri Adhianto mengingat massa kepemimpinannya tinggal satu tahun lagi pada September 2023.

“Visi misi Pen-Tri itu kan mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ikhsan,” terang Didit, Senin (19/9/2022).

Jangan membuat, sambung Didit, program di luar visi misi daerah yang telah dibuat sejak terpilihnya Pepen-Tri sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bekasi periode 2019-2023.

Menurut Didit, terkait capaian kinerja Tri sejak awal Januari 2022 menjabat sebagai Plt Walikota Bekasi banyak hal yang belum tercapai seperti serapan anggaran masih dibawah 50 persen, padahal sudah memasuki Semester III.

Didit juga menyinggung soal adanya kebijakan baru Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membolehkan seorang Plt, Pj untuk memecat, memutasi dan merotasi jajaran birokrasi tanpa seizin Kemendagri.

“Tetap harus dilakukan dengan mekanisme yang diatur seperti melibatkan Baperjakat dan lainnya,” jelas Didit.

Dikatakannya, jangan ada dendam politik, jangan ada niatan bawa ‘gerbong’ baru dengan menyingkirkan secara like and dislike dalam proses memecat, memutasi dan merotasi jajaran birokrasi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Selain itu, Didit juga menyindir kinerja Humas Pemkot Bekasi yang hanya merilis berita Plt WaliKota Bekasi dan istrinya saja. Seharusnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga ikut diekspos.

“Humas itu kan salah satu OPD juga. Jadi tugas Humas harus lebih mengangkat kinerja setiap OPD bukan hanya Kepala Daerah dan istrinya,” sindir Didit.

Baca Juga  Macan Kawasan Jamaludin Penjaga Keharmonisan Perusahaan di Jababeka II

Dijelaskan Didit, Humas bukan corong personality Kepala Daerah tapi harus kritis dengan protes masyarakat, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program Pemerintah.

“Tentunya yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik, karena Humas satuan OPD pemilik Pemerintah Daerah. Jadi bekerja lah sesuai tupoksi,” pesannya.

Ditambahkan Didit, Humas harus bisa menjadi corong untuk memperkenalkan institusi dan membangun kepercayaan masyarakat sesuai visi-misi Kota Bekasi yang sudah ada.

“Visi Humas melanjutkan visi misi yang sudah ada yang ada tetap meneruskan program yang sudah masuk dalam RJPMD, karena Tri penerus Rahmat Effendi (Walikota Bekasi, red) yang tersandung masalah,” pungkasnya. (Indra)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *