BERITA JAKARTA – Rencana Jenderal (Purn) Prabowo Subianto dan DR. (HC) Puan Maharani akan melakukan pertemuan di Hambalang Bogor, Jawa Barat, pekan ini. Pertemuan bersifat strategis, sebab kedua tokoh nasional ini adalah petinggi dua partai politik besar.
Selain itu, pertemuan tersebut juga memiliki peran besar di kekuasaan tinggi negara, baik Legislatif maupun Eksekutif. Dan tentu saja posisi keduanya akan berpengaruh pada kebijakan dan eskalasi politik nasional kedepan.
“Oleh sebab itu, kami Simpul Aktivis Angkatan 98 atau SIAGA 98 merasa perlu menyampaikan pesan untuk pertemuan tersebut,” demikian dikemukakan Hasanuddin Koordinator Siaga 98, Jumat (1/9/2022).
Hasanuddin mengutarakan pesan untuk pertemuan yakni, pertama agar kedua tokoh nasional ini dapat mencermati dan mengantisipasi dampak geopolitik internasional yang dipengaruhi oleh perang Rusia-Ukraina.
Selain itu, hubungan Amerika Serikat-China yang tidak hanya berdampak pada perekonomian nasional, tetapi juga pada posisi Indonesia dan pertahanan nasional.
“Kami percaya bahwa keterhubungan antara militer-nasionalisme yang kuat dapat menghadapi krisis global ini, sekarang dan ke depan,” katanya.
Kedua dia mengatakan, mendorong pencabutan status bencana nasional kesehatan yang diakibatkan Covid-19.
“Karena secara faktual sudah berakhir, dan antisipasi terhadap hal ini diserahkan ke daerah masing-masing sesuai tingkatan kedaruratannya,” imbuh dia.
Ketiga lanjutnya, memastikan tidak ada perpanjangan masa jabatan Presiden Indonesia menjadi 3 periode, karena akan menimbulkan ketidakpastian politik dan mengkhianati reformasi 98.
Keempat, mendorong Kapolri, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengungkap dan mengumumkan secara terbuka hal berkaitan dengan keberadaan Konsorsium 303.
Kelima, dia mengungkapkan agar segera merumuskan upaya mengakhiri hutang luar negeri Indonesia dan memastikan ekonomi nasional bertumpu pada gotong royong nasional dan bersumber pada potensi nasional.
“Keenam segera mengkaji hubungan kementerian BUMN dan entitas BUMN, agar tidak terjadi pemanfaatan BUMN oleh Kementerian BUMN untuk tujuan lain diluar kepentingan memperkuat perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat,” ungkap dia lagi.
Ketujuh, tambah Hasanuddin, mendorong Pemilu 2024 berlangsung jujur dan memastikan tidak ada praktek curang dalam pelaksanaannya.
“Kedelapan memperkuat kelembagaan Pemerintahan Desa. Sebagai bagian dari lembaga pemerintahan, perangkat desa masih berstatus bukan Aparatur Sipil Nasional (ASN),” pungkasnya. (Sofyan)
