LP Indosurya Inti Finance Naik Penyidikan, LQ Indonesia Law Firm Apresiasi Mabes Polri

- Jurnalis

Sabtu, 2 Juli 2022 - 20:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LQ Indonesia Law Firm

LQ Indonesia Law Firm

BERITA JAKARTA – Kemajuan pesat bagi para klien LQ Indonesia Law Firm korban Indosurya, setelah berusaha tanpa mengenal lelah untuk mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) agar maksimal dalam menangani skandal ponzi terbesar di Indonesia akhirnya Mabes Polri memberikan update positif, terkait penanganan kasus besar ini.

Update pertama, datang bersamaan dengan aksi damai yang digalang LQ Indonesia Law Firm dengan para korban koperasi, investasi dan robot trading gagal bayar pada tanggal 28 Juni 2022, Kabareskrim menggelar konferensi pers dan menyatakan bahwa akan menahan kembali para tersangka kasus koperasi Indosurya.

Selain itu, Kabareskrim juga menghimbau para korban agar segera membuat laporan polisi, sehingga mau sesulit apapun P-19 yang diberikan Jaksa, Bareskrim akan menahan para tersangka sesuai dengan jumlah LP yang masuk. Hal ini, tentunya menjadi angin segar bagi Kepolisian Republik Indonesia yang integritasnya sudah mulai menipis dimata masyarakat luas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Update kedua, datang dari laporan LQ Indonesia Law Firm terhadap PT. Indosurya Inti Finance, Surya Effendy selaku ayah dari Henry Surya, Natalia Tjandra selaku istri dari Henry Surya, Henry Surya dan beberapa pihak lain yang diduga ter-affiliasi dengan Koperasi Indosurya. Laporan tersebut saat ini sudah naik ke tahap penyidikan.

Baca Juga :  Asset Sitaan Raib, Oknum Brigjen Whisnu Hermawan di Adukan ke Presiden

Dilain pihak, sorotan justru tertuju kepada Kejaksaan Agung, dimana mereka memberikan P-19 “mati” yang mana petunjuk ini akan sangat sulit dan bahkan mustahil untuk dijalankan oleh kepolisian. Dalam konferensi persnya, pada 28 Juni 2022, Kabareskrim Polri juga membantah isu dugaan suap yang ditujukan kepada Polri.

“Justru ini saya urus, saya akan tahan berdasarkan jumlah LP yang ada, biar habis uang mereka. Kalau kami disuap, tidak mungkin kami akan urus,” imbuhnya.

“Dengan ketegasan Kabareskrim, tentunya tandatanya besar kini ada pada pihak Kejaksaan. Sebab apabila memang Kejaksaan ingin memberikan solusi atas skandal ini, tentunya tidak mungkin Kejaksaan akan memberikan P-19 yang begitu sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, ada apa dibalik P-19 “mati” yang diberikan oleh Kejaksaan ini?,” tambahnya.

Kritikan juga datang dari Wakil Kepala Cabang LQ Indonesia Law Firm Jakarta Pusat, Alwin Lim, SH bahwa masyarakat adalah bagian dari sebuah negara, negara diatur oleh pemerintah, masyarakat yang menjadi korban koperasi bodong, investasi bodong jumlahnya yang terekpos sudah ratusan ribu, belum lagi yang tidak ter-ekspos.

Baca Juga :  Lim Lie Ie Diberhentikan Secara Sepihak Tanpa Kompensasi

Dikatakan Alwin, total mungkin bisa jutaan, pemerintah kemana?? Mereka tahu ada tindakan kriminal, namun mereka diam terhadap tindakan itu, maka mereka adalah bagian dari tindakan kriminal itu.

“Saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sudah sangat sangat minim, jangan sampai kepercayaan terhadap pemerintah juga bertambah buruk. Angka golput di Pemilu terakhir sudah meningkat pesat, jangan sampai masyarakat apatis menatap Pemilu 2024,” tegasnya.

Alwin juga menghimbau masyarakat untuk berjuang bersama dengan LQ Indonesia Law Firm dalam menuntut hak-hak yang dikebiri oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kita lihat dengan mata dan hati yang jernih, siapa lagi yang total memperjuangkan nasib korban? Hanya segelintir, dan LQ adalah salah satunya,” tandas Alwin.

Korban koperasi bodong, investasi bodong dan permasalahan lain, dapat menghubungi hotline LQ Indonesia Law Firm di Jakarta Pusat di 0818-0489-0999 dan 0818-0454-4489 (LQ Surabaya).

LQ Indonesia Law Firm bertekad menjadi pionir dalam mewujudkan penegakan hukum yang bersih, jujur dan adil. (Sofyan)

Berita Terkait

Asset Sitaan Raib, Oknum Brigjen Whisnu Hermawan di Adukan ke Presiden
Banding KPK Diterima, Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh Kembali Diadili
Penyidikan Perkara Korupsi PT. PGN Terus Berkembang
Jauh Dari Target 80 Senator, Deklarasi Paket Pimpinan DPD-RI LaNyalla Dinilai Gagal
Penderita Kanker Warga Kabupaten Bekasi Harapkan Pemerintah Buat Rumah Singgah
Kajari Pulau Taliabu Malut Nurwinardi Bertekad Basmi Korupsi
Lim Lie Ie Diberhentikan Secara Sepihak Tanpa Kompensasi
38 Orang Tewas, 9 Terdakwa Kasus Depo Pertamina Dituntut 4 Bulan Penjara
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 24 Juni 2024 - 11:00 WIB

Waduh…!!!, Perusahaan Daftar Hitam UI Menangkan Lelang di Kota Bekasi 

Senin, 24 Juni 2024 - 08:53 WIB

Soal Pembatalan Proyek PSEL, JNW: Bisa Aja Mantan Walikota Bekasi Ngelesnya!

Minggu, 23 Juni 2024 - 09:45 WIB

FKMPB: Peran Kepala Bidang di Dinas Kabupaten Bekasi Mandul  

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:19 WIB

Bentuk Dinasti, LSM LIAR Desak Inspektorat Audit Desa Pantai Harapan Jaya

Jumat, 21 Juni 2024 - 13:51 WIB

Pj Walikota Bekasi Raden Gani Resmi Batalkan Proyek PSEL Kota Bekasi

Jumat, 21 Juni 2024 - 12:42 WIB

Harus Pulangi Rp4,7 Miliar, JNW: Proses Hukum Menanti Dispora Kota Bekasi     

Kamis, 20 Juni 2024 - 09:44 WIB

Menangkan Pemilihan Bupati Bekasi 2024, Gerindra, PKB dan Demokrat Bentuk Koalisi

Rabu, 19 Juni 2024 - 15:54 WIB

Material Belum Dibayar PT. MSA, 10 Subkon Pasar Jatiasih Datangi Pemkot Bekasi

Berita Terbaru

Gedung KPK

Berita Utama

Penyidikan Perkara Korupsi PT. PGN Terus Berkembang

Senin, 24 Jun 2024 - 13:53 WIB